Datangi Kediamannya, KPK Jemput Paksa Setya Novanto?

Datangi Kediamannya, KPK Jemput Paksa Setya Novanto?

Kedatangan KPK dikabarkan terkait langkah jemput paksa Setya Novanto pasca ketidakhadirannya untuk diperiksa sebagai tersangka korupsi e-KTP. (Foto: Setya Novanto/jakartaglobe)

BREAKING NEWS, dawainusa.com – Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlihat mendatangi kediaman Ketua DPR Setya Novanto di Jalan Wijaya XIII No 19 RT 03/03, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/11/2017) malam.

Kedatangan enam orang petugas KPK itu dikabarkan erat kaitannya dengan langkah yang diambil KPK untuk menjemput paksa Setya Novanto pasca ketidakhadirannya ke KPK untuk diperiksa sebagai tersangka korupsi e-KTP.

(Baca juga: Ulah Novanto, Akbar Tandjung Cemas)

Dari pantauan @beritakbr, sejumlah petugas polisi terlihat berjaga-jaga di depan pintu masuk. Sementara itu, para petugas KPK dikabarkan masih berada di lingkungan sekitar rumah Novanto.

Pihak KPK belum secara resmi mengkonfirmasi adanya jemput paksa atas Ketua DPR Setya Novanto. Namun, namun Juru Bicara KPK, Febri Diansyah memastikan adanya kegiatan penyidik di lapangan.

polisi berjaga pasca kabar jemput paksa setya novanto

Sejumlah polisi terlihat berjaga di depan kediaman Novanto (Foto: @beritakbr)

KPK Pertimbangkan Opsi Jemput Paksa

Sebelumnya, dalam wawancara yang dilansir Detikcom, Rabu (15/11) Febri mengungkapkan bahwa opsi jemput paksa atas Setya Novanto mulai dipertimbangkan oleh KPK.

“Pemanggilan paksa itu salah satu opsi yang disediakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kapan itu diterapkan, tentu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, terkait juga proses penyidikan itu sendiri,” ungkapnya.

(Baca juga: Meskipun Berlindung di Balik Imunitas, Proses Hukum Novanto Tetap Berjalan)

Dalam wawancara tersebut, Febri menambahkan, KPK akan mempelajari alasan-alasan yang disampaikan Novanto apakah relevan atau tidak.

“Pasal 112 KUHAP itu memang mengatur ya tersangka dan saksi wajib hadir memenuhi panggilan penyidik, dan itu sudah kita sampaikan suratnya secara patut. Namun ada informasi pula yang disampaikan kepada KPK dengan alasan ketidakhadiran. Tentu kami perlu melihat dulu alasan ketidakhadiran tersebut relevan atau tidak. Dan apakah itu kemudian ditindaklanjuti dengan pemanggilan kembali atau tindakan yang lain,” jelas Febri.

Kuasa Hukum Novanto: Kecuali Atas Izin Presiden

Dari pantauan terkini @beritakbr, Kuasa Hukum Setya Novanto Fredrich Yunadi, pada Rabu (15/11) malam juga terlihat mendatangi kediaman Setya Novanto.

Sebelumnya diberitakan, Fredrich memang menyarankan agar kliennya tidak perlu hadir jika dipanggil KPK. Menurutnya, KPK baru berwenang memanggil Novanto jika melampirkan surat izin dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

(Baca juga: Setya Novanto Kembali Mangkir, GMP Golkar: Ia bukan Dewa)

Melalui Fredrich pula Novanto mengirimkan surat penolakan atas panggilan komisi anti rasuah itu pada Rabu, 15 November 2017. Dalam surat tersebut, Fredrich turut menjelaskan mengapa Setya tidak perlu datang walau dipanggil KPK.

Pertama, karena kliennya selaku anggota DPR memiliki hak imunitas dan sesuai dengan UU nomor 17 tahun 2014 pasal 80 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Kedua, Setya tengah memiliki tugas untuk membuka sidang paripurna DPR. Ketiga, Setya mengajukan peninjauan kembali mengenai wewenang KPK untuk memanggil dirinya yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPR.

Keempat, pernyataan Ketua KPK yang menyatakan secara jelas bahwa mereka tidak akan bersedia dipanggil oleh pansus hak angket selama belum ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keabsahan pansus tersebut.

“Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka klien kami belum bisa memenuhi panggilan tersebut sampai adanya putusan MK terhadap permohonan peninjauan kembali (PK) yang kami ajukan tersebut,” ungkap Fredrich dalam surat tersebut.* (RTH)