Pengacara: KPK Blokir Rekening Novanto dan Keluarga Sejak 2016

Pengacara: KPK Blokir Rekening Novanto dan Keluarga Sejak 2016

Pengacara Novanto, Frederich Yunandi menyebutkan, rekening milik Novanto dan keluarga telah diblokir oleh pihak KPK sejak tahun 2016 silam. (Foto: Setya Novanto dan Logo KPK - ist.)

JAKARTA, Dawainusa.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut telah memblokir rekening milik Setya Novanto sejak tahun 2016. Selain rekening milik Ketua Umum Golkar tersebut, sejak tahun lalu, KPK juga ikut memblokir rekening sang istri, Deisti Astriani Tagor serta rekening kedua anak dari istri pertamanya, Rheza Herwindo dan Dwina Michaella.

Hal itu disampaikan langsung oleh pengacara Novanto, Frederich Yunandi. Menurutnya, lembaga antirasuah itu telah lama melakukan blokir rekening Novanto dan keluarga, yakni sejak 2016 silam. Meski demikian, Yunadi mengaku tidak mengetahui alasan KPK melakukan hal tersebut.

“Itu sudah lama semuanya diblokir. Kalau tanya alasannya apa ya tanya ke mereka (KPK). Kalau bilang penyidikan, buktinya kenapa tahun 2016 sudah diblokir,” ungkap Yunaidi seperti  dikutip CNNIndonesia, Selasa (28/11).

Yunaidi sendiri mengaku mengaku memiliki bukti tentang pemblokiran itu. Namun, menurutnya, kejelasan terkait alasan pemblokiran tersebut mesti ditanyakan ke pihak KPK.

“Tanya saja sama mereka biar mereka jawab. Kalau mereka tidak mengakui nanti saya kasih bukti,” jelasnya.

Rekening Diblokir: Pihak Novanto Tidak Akan Menggugat

Terkait pemblokiran tersebut, Yunadi mengungkapkan, pihaknya tidak akan melakukan gugatan. Ia menilai, pengajuan gugatan hanya akan menyia-nyiakan waktu, sebab belum tentu gugatan itu akan diterima oleh pihak terkait, apalagi untuk diproses lebih lanjut.

Baca jugaMunaslub Golkar: Menunggu Hasil Prapradilan Novanto?

Eggak pernah (gugat) karena dia (Setnov) tahu akan sia-sia, buang waktu, buat apa. Terserah suka-suka dia (KPK),” kata Yunadi.

Lebih lanjut, Yunadi mengatakan, pemblokiran rekening Ketua DPR RI itu akan berlangsung sampai penyidikan kasus yang menimpa kliennya itu selesai.

Blokir Rekening Novanto dan Keluarga:  Sesuai dengan KUHAP

Terkait blokir rekening Novanto dan keluarga, pihak KPK menjelaskan, hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Penjelasan itu disampaikan oleh juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah.

Febri mengatakan, pemblokiran ataupun penyitaan sudah menjadi kewenang penyidik karena sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Pemblokiran ataupun penyitaan dan lain-lain merupakan kewenangan penyidik sesuai hukum acara,” ungkap Febri, Selasa (28/11).

Lebih lanjut, Febri menjelaskan, pihaknya tidak diperbolehkan untuk membeberkan alasan pemblokiran itu secara terperinci, karena hal tersebut telah menjadi aturan pihak penyidik.

Baca jugaKasus Setya Novanto: Quo Vadis Advokat Indonesia

Adapun Novanto merupakan salah satu tersangka dalam kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik atau e-KTP. Penetapan status itu disematkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (10/11) lalu. Dalam kasus ini, diperkirakan negara memiliki kerugian sebesar Rp2,3 triliun.

Kasus e-KTP dikabarkan tidak hanya menyeret Novanto seorang diri. Keluarga Ketua Umum Partai Golkar inipun diduga terlibat dalam kasus ini, yakni sang istri bernama Deisti, kedua anak dari istri pertamanya yakni Rheza Herwindo dan Dwina Michaella, hingga keponakannya yang bernama Irvanto Hendra Pambudi atau Irvan.

Dari informasi yang dihimpun dawainusa.com, Deisti dan Rheza diketahui memiliki saham di PT Mondialindo Graha Perdana sebesar 80 persen. Adapun PT Mondialindo ini menguasai saham PT Murakabi Sejahtera yang merupakan salah satu konsorsium peserta tender proyek e-KTP senilai Rp5,9 Triliun.

Sedangkan anak Novanto, Dwina, diketahui pernah menjabat sebagai komisaris dan Irvan sebagai direktur di PT Murakabi Sejahtera. Keduanya diketahui sedang menjabat ketika proses lelang proyek e-KTP ini dilakukan. Terkait dengan ini, pihak KPK telah melakukan pemeriksaan kepada Deisti dan Irvan. Sementara Rheza dan Dwina tidak menghadiri panggilan KPK atau mangkir.* (YAH).