Kontras: Pembangunan Infrastruktur Bukan Solusi Tunggal Masalah Papua

Kontras: Pembangunan Infrastruktur Bukan Solusi Tunggal Masalah Papua

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengkritik pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi di Papua. Kontras menilai, hal itu sama sekali bukan jawaban untuk mengatasi kompleksitas masalah di Papua. (Foto: Presiden Joko Widodo mengendarai motor trail meninjau langsung pembangunan jalan Trans Papua - Ist).

JAKARTA, dawainusa.com Kepala Divisi Pembelaan Hak Asasi Manusia (HAM) Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Arif Nur Fikri mengkritik pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi di Papua. Ia menilai, hal itu sama sekali bukan jawaban untuk mengatasi kompleksitas masalah di Papua.

Menurut Arif, selain pembangunan infrastruktur, seharusnya Presiden Jokowi juga turut memberikan perhatian terhadap persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) di tanah Papua.

Ia menjelaskan, sudah saatnya pemerintah berkomitmen untuk memberikan keadilan hukum serta membuka kanal-kanal yang memungkinkan warga Papua bebas berpendapat, berekspresi, dan berserikat. Dengan itu, kata Arif, program Jokowi untuk tanah Papua menjadi lebih paripurna.

“Yang dibutuhkan teman-teman di Papua, sampai sejauh mana pemerintah berkomitmen soal akses kebebasan berserikat, berekspresi, dan konteks penegakkan hukum di Papua,” kata Arif di Jakarta, Minggu (10/12) lalu.

Adapun Presiden Jokowi memang telah menjalankan berbagai kebijakannya untuk membangun Papua. Akhir-akhir ini, ia gencar melakukan pendekatan non-kekerasan di Papua melalui pembangunan infrastruktur.

Baca juga: Lemah Dalam Penanganan Kasus HAM, Jokowi-JK Dikritik KontraS

Pembangunan infrastruktur tersebut diantaranya ialah jalan raya Trans Papua yang ditargetkan akan beroperasi mulai 2018 ini, distribusi listrik atau elektrifikasi secara penuh di Papua dan Papua Barat pada 2019, jembatan Holtekamp di Jayapura, serta pembangunan pelabuhan laut.

Berbagai program pembangunan infrastruktur tersebut memang sedikit menjawab berbagai masalah di Papua. Namun, kata Arif, hal itu hanya menyentuh persoalan fisik semata serta sama sekali belum memiliki efek signifikan bagi peradaban masyarakat Papua.

Oleh karena itu, ia menjelaskan, ada beberapa hal yang mesti menjadi bahan pertimbangan Jokowi dalam rangka membangun Papua.

Pertama, masalah penegakan hukum. Penegakan hukum di Papua sejauh ini, kata dia, masih sangat jauh dari cita-cita hukum itu sendiri, yakni memberikan jaminan hidup yang aman dan adil bagi masyarakatnya.

Arif mengambil contoh hal ini dalam maraknya kasus pelanggaran HAM di Papua. Pada 2017, kata Arif, setidaknya ada sebanyak 61 kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Menurut Kontras, dari jumlah itu, kasus yang dominan terjadi ialah tindakan penganiayaan, yakni sebanyak 20 kasus.

Kedua, persoalan keadilan ekonomi. Dari catatan Kontras dijelaskan, eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) di Papua dari berbagai perusahaan yang disponsori langsung oleh negara seperti melalui PT. Freeport maupun proyek The Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) masih sering terjadi. Persoalan ini, kata Arif, jelas merupakan masalah HAM.

Operasi Keamanan Penuh Kepetingan Pebisnis

Indikasi pelanggaran HAM terkait masalah eksploitasi SDA tersebut, lanjut Arif, bisa dilihat dalam pengamanan aparat terhadap PT. Freeport Indonesia.

Operasi ini, jelasnya, mesti dikritisi dan diberi evaluasi. Sebab, pihaknya menilai, operasi pengamanan di perusahaan ini diindikasikan penuh dengan kepentingan para pebisnis.

Para aparat yang bertugas di tempat ini, katanya, hanya memberikan keamanan kepada perusahaan semata, sementara kepentingan masyarakat Papua sekitarnya terus diabaikan. Ini, kata Arif, terbukti lewat adanya riwayat gelontoran dana dari PT. Freeport kepada Polri untuk biaya pengamanan pada 2011 silam.

“Apakah soal bisnis pengamanan atau soal bisnis keamanan untuk proses penegakan hukum dan sebagainya? Kalau kita lihat kan tiap tahun terus dieksplor tentara, polisi, mengatasnamakan BKO (Bawah Kendali Operasi). Tapi sejauh mana sudah dilakukan atau dievaluasi oleh pemerintah,” tutur Arif.

Baca juga: Kapolri: Tahun 2017 Kontak Senjata dan Bentrok Massa Paling Banyak di Papua

Pada 2011, Kontras pernah meminta informasi kepada Polri terkait dana pengaman dari PT. Freeport Indonesia. Sebagai tanggapan atas itu, Polri memberikan jawaban dengan mengeluarkan surat Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Papua Nomor B/918/IV/2011 tertanggal 19 April 2011.

Dalam surat tersebut disebutkan, ada 635 personel TNI dan Polri yang ditugaskan untuk melakukan pengamanan objek vital PT. Freeport Indonesia.

Setiap anggota diberi dana sebesar Rp1.250.000 yang diterima langsung dari pihak manajemen perusahaan. Mereka terdiri dari 50 anggota Polda Papua, 141 Brimob Den B Timika, 180 Brimob Mabes Polri, 69 Polres Mimika, 35 Brimob Den A Jayapura, dan 160 anggota TNI.

Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh juru bicara PT. Freeport Indonesia, Ramdani Sirait. Ia mengaku, pihaknya memberikan dana kepada Polisi dan TNI demi keamanan perusahaan sebesar US$14 juta.

Kontras: Pembangunan Harus Perhatikan Dimensi HAM

Pembangunan tanpa memerhatikan dimensi kemanusian memang mesti dikritisi bila perlu dilawan. Pasalnya, pembangunan itu sendiri pada hakikatnya bertujuan demi kemuliaan hidup manusia dan bukan justru menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini juga disoroti oleh Arif.

Ia mengatakan, pembangunan di Papua sudah seharusnya mempertimbangkan dan memerhatikan dimensi HAM. Segala bentuk program pemerintah untuk masyarakat Papua, katanya, tidak boleh dicerabut dari isu terkait aspek kemanusiaan.

“Saya tekankan lagi harus sesuai konteks isu HAM, kita butuh ekonomi, pembangunan infrastruktur, tapi tidak mengabaikan kelompok yang terdampak, harus ada penyelesaian secara menyeluruh,” tegas Arif.

Baca juga: Indonesia: Antara Darurat HAM Papua dan Krisis Rohingya

Selain itu, ia juga menambahkan, dalam menjalankan pembangunan, pemerintah juga mesti mempertimbangkan hak-hak demokratis masyarakat Papua.

Aparat tidak boleh membungkam segala seruan atau suara kritis dari masyarakat agar pembangunan tersebut betul-betul merakyat serta tidak tercerabut dari konteks kehidupan masyarakat setempat. “Hak-hak fundamental (dasar) masyarakat Papua ini yang harus dikedepankan,” ungkap Arif.*