Komitmen Jokowi Soal Penegakan HAM dan Masa Depan Bangsa

Komitmen Jokowi Soal Penegakan HAM dan Masa Depan Bangsa

OMONG DENG, dawainusa.com – Pada awal masa kampanye Pilpres di tahun 2014 silam, Presiden Jokowi menyerukan sebuah “Sabda Harapan’ bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Sabda Harapan” itu berisi janji dan komitmennya untuk menuntaskan segala bentuk kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu yang melanda negeri ini.

Janji penuntasan kasus pelanggaran HAM itu oleh Jokowi dituangkan dalam poin keempat Nawacita yang bunyinya demikian, “Berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai hari ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia seperti: Kerusuhan Mei, Trisakti, Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965.” 

“Sabda Harapan” yang disampaikan oleh Jokowi ini tentu saja melahirkan daya sukacita dan juga harapan baru bagi para aktivis HAM, keluarga korban pelanggaran HAM, dan juga bagi seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki kepedulian dan rasa hormat terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Bersama Jokowi, mimpi-mimpi dan harapan-harapan mereka untuk mendapatkan keadilan dari berbagai macam persoalan pelanggaran HAM itu menemukan jawabannya. Namun, hari demi hari, tahun juga terus menerus berganti, janji tersebut belum juga terpenuhi.

Baca juga: Kubu Prabowo Dituding jadi Penghadang Penuntasan Kasus HAM

Sudah empat tahun setelah terpilih menjadi Presiden RI pada 2014 silam, segala komitmen dan janji Jokowi tentang penuntasan persoalan HAM itu tidak kunjung diwujudkan. Mengapa demikian? Cuma Jokowi sendiri yang mengetahui secara persis jawabannya.

Selama empat tahun masa kepemimpinannya, Jokowi memang telah sedikit berusaha untuk mewujudkan janjinya tersebut. Dalam kasus Trisakti, Semanggi 1 dan 2 tahun 1998 misalnya, Ketua Komnas HAM (2012-2017) Imdadun Rahmat pada 2017 lalu menjelaskan bahwa pemerintah menyelesaikan kasus tersebut dengan jalur nonyudisial atau tanpa melalui peradilan.

Dalil dari pemerintah soal memilih jalur nonyudisial untuk menyelesaikan masalah itu, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, ialah agar proses penanganan kasus tersebut tidak melahirkan sejumlah persoalan baru.

Namun, upaya itu ternyata sampai saat ini tidak juga diselesaikan. Penyelesaian terhadap berbagai kasus tersebut tidak kunjung jelas ujungnya dimana. Hal sama juga berlaku bagi kasus Talangsari pada 1989 lalu. Masalah ini belum juga diselesaikan oleh Pemerintah Jokowi.

Isu HAM dalam Pusaran Pilpres 2019

Kini, dalam konstelasi politik menuju Pilpres 2019, isu HAM ini kembali muncul di ruang publik. Presiden Jokowi, sebagai salah satu petarung yang berpasangan dengan Maruf Amien di dalam kontestasi politik lima tahunan itu lagi-lagi mengangkat tema HAM sebagai bagian dari isu kampanyenya.

Hal itu misalnya bisa dilihat di dalam program kerja yang ditawarkannya. Dilansir Harian Kompas, di bawah naungan tema penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, pasangan ini di dalam dokumen visi, misi, dan programnya menekan bahwa negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.

Selain itu, mereka juga memberikan janji untuk melanjutkan penyelesaian yang berkeadilan terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Berbagai janji tentang penuntasan kasus HAM ini oleh pasangan Jokowi memang tidak dijelaskan secara eksplisit sebagaimana ketika Jokowi berpasangan dengan Jusuf Kalla pada kontestasi Pilpres 2014 silam.

Baca juga: Pelanggaran HAM di Rumah Geudong Diduga Libatkan Kopassus dan TNI

Namun, yang perlu diperhatikan secara cermat bahwa hadir kembalinya kampanye HAM ini oleh Jokowi tentu saja akan menjadi tantangan bagi dirinya. Sebab, saat ini ia harus berhadapan dengan masyarakat yang sedang menuntut janjinya di Pilpres 2014 silam atas penyelesaian sejumlah masalah tersebut.

Jokowi memiliki beban luar biasa kepada masyarakat Indonesia yang harus dipikulnya terkait janji penuntasan masalah pelanggaran HAM ini. Sebab, jangan sampai masyarakat menilai bahwa ia sama sekali tidak memiliki komitmen untuk memperjuangkan hak para korban pelanggaran HAM tersebut.

Masyarakat pasti akan mengatakan, “kalau memang Jokowi memiliki komitmen untuk memperjuangkan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia, seharusnya ia tidak hanya memberikan janji kepada masyarakat tentang penuntasan berbagai kasus tersebut.”

“Kemana Jokowi selama empat tahun yang sudah lewat ini, toh kemudian di saat menjelang Pilpres ini, masalah  penuntasan kasus HAM ini kembali dikumandangkannya ke publik?”

Sebagai seorang yang berpihak kepada masyarakat dan nilai kemanusiaan, Jokowi mesti berani mengambil langkah yang tegas agar segala persoalan tersebut segera diatasi. Ia tidak boleh hanya memberikan janji kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apalagi kalau motifnya hanya dalam rangka kampanye.

Masa Lalu untuk Masa Depan

Tuntutan para aktivis HAM, keluarga korban pelanggaran HAM, dan juga seluruh masyarakat Indonesia untuk mengungkapkan kasus pelanggaran HAM di masa lalu ini tentu saja tidak terlepas dari kepedulian mereka akan masa depan bangsa ini.

Sebab perjalanan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kondisi masa lalu yang dimilikinya. Jika masa lalu suatu bangsa tidak diperhatikan dan diselesaikan dengan baik, sangat sulit bagi bangsa tersebut untuk bergerak menuju masa depan yang lebih baik dan cerah.

Untuk hal ini, perkataan Hanah Arendt soal politik pengampunan kiranya dapat dijadikan sebagai bahan refleksi. Filsuf berdarah Yahudi ini  pernah mengatakan, “Rantai balas dendam hanya dapat diputus dengan pengampunan. Dendam mengikuti mekanisme mimetik, yakni mengulangi – kadang dengan lebih kejam – kesalahan atau pelanggaran yang sudah dilakukan  pihak lain; pengampunan adalah tindakan yang sama sekali baru. Pengampunan lahir dari kebebasan dan ia membebaskan manusia dari dendam.”

Inti ucapan yang disampaikan oleh Arendt tersebut ialah bahwa untuk menata masa depan yang lebih baik, setiap orang, dan juga suatu bangsa mesti mampu membebaskan diri dari segala persoalan dan dendam-dendam yang pernah diciptakannya atau terjadi di masa lalu.

Baca juga: Di Era Jokowi, Rakyat Papua Tidak Bangga Jadi Indonesia

Berbagai macam tragedi pelanggaran HAM masa lalu di negeri ini, beserta banyak korban jiwa yang dihasilkannya, merupakan bentuk dendam-dendam yang sampai saat ini membutuhkan penyelesaian dari negara. Jika tidak diselesaikan, segala macam dendam itu akan terus menerus merongrong jiwa dan perjalanan bangsa ini menuju masa depannya.

Sebuah bangsa yang dipenuhi dengan dendam tidak mungkin bisa menjalankan kehidupannya dengan baik. Masa depan sebuah bangsa yang tidak peduli dengan segala tragedi di masa lalunya sangat sulit dibayangkan akan menjadi lebih baik.

Karena itu, jika ingin menciptakan suatu masa depan yang penuh kebaikan, sebuah bangsa mesti berani membersihkan diri dari segala macam dendam yang ada di masa lalunya.

Dalam konteks kasus pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia, sebagai kepala negara, Jokowi seharusnya memiliki keberanian moral dan kehendak politik (political will) yang kuat untuk mengungkapkan berbagai macam sisi gelap di balik persoalan ini.

Kalau memang berkomitmen untuk membawa bangsa dan negara Indonesia ini ke arah yang baik, ia mesti segera mencari langkah strategis dan berani memberikan rekonsiliasi kepada seluruh korban dari tragedi pelanggaran HAM tersebut.

Salah satu cara untuk mewujudkan hal itu ialah dengan berani mengusut secara tuntas persoalan tersebut; menyingkapkan fakta dan kebenaran yang ada kepada publik dan keluarga korban; memberitahukan siapa saja pelaku yang bermain di baliknya. Pada akhirnya, keadilan dari persoalan ini senantiasa juga harus ditegakkan.*

Selamat Hari HAM Sedunia

10 Desember 2018!

COMMENTS