Komisioner Panwas Matim Diduga Menjadi Pengurus PAN

Komisioner Panwas Matim Diduga Menjadi Pengurus PAN

Salah seorang komisioner Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Manggarai Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur diduga menjadi pengurus Partai Amanat Nasional (PAN). (Foto: Ketua Tim Paket Tabir, Lasarus Kasmul - ist)

BORONG, dawainusa.com –  Salah seorang komisioner Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Manggarai Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur diduga menjadi pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) di daerah itu.

Anggota DPRD NTT, Hans Rumat, kepada Dawainuusa menunjukkan sebuah dokumen berupa Surat Keputusan (SK) nomor PAN/A/Kpts/K-S/016/VIII/2016 tentang pengesahan pengurus DPD PAN Manggarai Timur periode 2015-2020.

Dalam SK yang ditandatangani oleh Ketua DPW PAN NTT Awang Notoprawiro dan Sekretaris DPW PAN NTT Marthen A Lenggu pada tanggal 2 Agustus 2016 itu tertulis jelas nama Mohamad Ardian, S.IP yang serupa dengan nama salah seorang komisioner Panwaslu Kabupaten Manggarai Timur.

Baca juga: Hamil dari Kekasih Pertama, Pelaku Pembuangan Bayi Kembar Jadi Tersangka

Dalam SK tersebut, Ardian menduduki jabatan salah satu Wakil Ketua DPD PAN Kabupaten Manggarai Timur. Dia menempati posisi kedua dari 29 wakil ketua.

Selain salah seorang dari 29 wakil ketua, Ardian juga menempati jabatan pada posisi pusat-pusat dan biro-biro. Ia menjabat ketua perkaderan dengan Paskalis Kristo sebagai wakil ketua.

Harus Ditindak Tegas

Menanggapi hal ini, ketua Tim Paket Tabir, Lasarus Kasmul, mengatakan, jika nama yang tercantum di SK DPD PAN itu adalah benar benar komisioner panwasKabupaten Manggarai Timur, maka dapat disimpulkan telah terjadi konspirasi besar antara partai tersebut dan penyelenggaran pilkada matim tahun 2018 ini.

“Itu sudah melanggar UU no 15 thun 2011 terutama syarat menjadi komisioner Panwaslu ntara lain 5 thun terakhir tidak menjadi anggota atau pengurus Partai tertentu tetapi yang terjadi di Manggarai Timur, SK thun 2016 tetapi menjadi anggota Panwaslu thun 2017 Sehingga dapat disimpulkan ada konspirasi partai tertentu untuk kepentingan politik di Matim terutama Pilkada tahun ini,” kata Kasmul saat dikonfirmasi Dawainusa, Jumat (20/07) malam.

Baca juga: DPO Kasus Pembuangan Bayi Kembar di Denpasar Akhirnya Ditangkap

Menurut Kasmul, Pimpinan Partai dan komisioner bersangkutan harus ditindak tegas melalui proses hukum. Dia juga mendesak Banwaslu RI segera berhentikan yang bersangkutan dari jabatan sebagai komisioner.

“Harus diproses secara hukum pimpinan partai yg menitip komisioner bersangkutan maupun Komisioner dimaksud. Mohon Bawaslu RI juga harus memberhentikan komisioner tersebut sebelum rakyat Matim Marah,” tandasnya.

Kasmul menegaskan, jika terbukti bahwa komisioner terkait adalah titipan parpol dalam hal ini PAN, maka calon yang diusung oleh partai ini saat pilkada matim 27 Juni lalu harus didiskualifikasi.

“Kalau ini benar dan paket calon bupati dan wakil bupati jelas kerjasama dengan panwaslu dimaksud maka paket terkait harus di diskualifikasi,” tegasnya.

Menanggapi hal ini, Komisioner Panwaslu Manggarai Timur, Mohamad Ardian, membantah keras jika dirinya disebut sebagai pengurus partai politik.

“Saya tegaskan bahwa saya tidak pernah menjadi anggota atau pengurus partai politik manapun,” katanya.

Ia pun meminta wartawan untuk menanyakan hal tersebut kepada Ketua DPD PAN Manggarai Timur. “Silahkan langsung konfirmasi Ketua PAN Manggarai Timur,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, Dawainusa belum berhasil mengonfirmasi ketua DPD PAN Manggarai Timur,Agas Andreas.* (Elvys Yunani)