Komentar Kubu Jokowi-Ma’ruf Soal Seruan Kampanye Negatif dari PKS

Komentar Kubu Jokowi-Ma’ruf Soal Seruan Kampanye Negatif dari PKS

JAKARTA, dawainusa.com – Tim Kampanye Nasional dari Kubu Jokowi-Ma’ruf angkat bicara soal seruan pihak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memberikan ruang bagi setiap kadernya untuk melakukan kampanye negatif untuk Pilpres 2019 mendatang.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani menilai, seruan pihak PKS itu sama sekali tidak bisa memberikan sesuatu bentuk pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat.

Bagi Sani, sebagai petarung sejati yang betul-betul memiliki komitmen untuk demokratisasi, seharusnya mereka meminimalisir berbagai kampanye yang tidak positif. Adu gagasan atau program, kata dia, mesti menjadi hal penting yang dilakukan.

Baca juga: Kampanye Hitam dan Kampanye Negatif, Apa Bedanya?

“Yang harus dikedepankan harusnya kampanye positif, adu gagasan, adu program, adu ide. Tapi kalau dikedepankan kampanye negatif apalagi dengan ekspresi nyinyir dan ujaran kebencian meski bukan fitnah, itu tidak memberikan pendidikan politik yang baik,” kata Sani di Jakarta, Senin (15/10).

Setiap kubu, demikian Sani, harus sejak dini memberikan kampanye positif untuk tercapainya kualitas Pilpres 2019 yang baik. Penggunaan kampanye negatif, terang dia, hanya berpontensi untuk melahirkan kampanye hitam.

Potensi kampanye hitam yang lahir dari kampanye negatif ini sangat dimungkinkan meledak. Sebab, demikian Sani menjelaskan, masyarakat Indonesia masih kurang mampu untuk membedakan kedua jenis model kampanye tersebut.

“Kecenderungannya akan dengan mudah berubah menjadi kampanye hitam. Itu problem di masyarakat Indonesia yang harus kita akui, bahwa tingkat pendidikannya tidak merata. Bahkan mayoritas pemilih di Indonesia itu berpendidikan SD dan ada yang tidak lulus SD,” jelas Sani.

Kubu Jokowi-Ma’ruf sendiri, demikian Sani, sudah berkomitmen untuk tidak menggunakan kampanye negatif untuk Pilpres 2019 nanti.

“Dari sisi kami, sudah sangat menahan diri untuk tidak mengungkapkan persoalan HAM yang melilit Prabowo sebagai bentuk kampanye negatif atau pun kampanye hitam. Kalaupun ada itu adalah respons, bukan serangan pendahuluan,” tutur dia.

Arsul Sani

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani – ist

Kampanye Negatif Harus Berpedoman pada Data dan Fakta

Dalam konteks negara hukum demokratis, seruan atau pemakaain kampanye negatif untuk mencapai kemenangan seperti dalam Pilpres memang sah-sah saja. Dengan hal itu, publik juga bisa tahu soal kelemahan dan kelebihan masing-masing calon yang akan bertarung.

Akan tetapi, pengamat politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengatakan, satu hal penting yang mesti diperhatikan ketika cara berkampanye seperti ini dilakukan ialah setiap pengkampanye mesti tetap berpedoman pada akurasi data.

Baca juga: Mengintip Rencana Ma’ruf Amin dan Sandiaga Kalau Jadi Wapres

Setiap pasangan yang bertarung dan memakai kampanye negatif ini, demikian Hanan, mesti mampu menunjukkan data sebagai bukti empiris soal apa yang disampaikan dalam kampanyenya itu. Hal ini penting agar kemudian tidak terjadi fitnah.

“Kalau kampanye negatif boleh saja. Supaya ada kontrasnya. Misalnya kubu Prabowo menganggap pembangunan infrastruktur tidak tepat karena dibiayai utang. Itu kan menunjukkan kelemahan. Tapi jangan berhenti di situ. Kalau tidak boleh pakai utang, lalu gimana? Apakah ada cara lain?” kata Hanan.

“Demikian juga dengan kubu Jokowi yang menyerang dengan isu Ratna Sarumpaet. Itu bisa dipakai untuk melemahkan kepemimpinan Prabowo. Kok mudah sekali ditipu?” lanjut dia.

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan – ist

Soal Seruan PKS untuk Lakukan Kampanye Negatif

Seruan kampanye negatif atau negative campaign ini disampaikan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (14/10). Saat itu, ia mempersilahkan setiap kadernya untuk menyerang lawan politik dengan tetap merujuk pada fakta yang sesungguhnya.

“Saya mengatakan 80 persen kampanye kita harus positive campaign. Silahkan masuk ke negative campaign cukup 20 persen,” kata Sohibul, saat Konsolidasi Nasional PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (14/10).

Baca juga: Dilema Akademis dan Politis Soal Batalnya Seminar Tim Prabowo-Sandi

Namun, ia juga mewanti-wanti para kader PKS untuk tidak melakukan kampanye hitam. Terlebih sampai melakukan fitnah dan juga menyebarkan berita bohong alias hoaks.

Sohibul meminta terhadap para kadernya untuk aktif turun ke bawah atau ke masyarakat. Menurutnya berdasar survei, hanya 10 persen warga yang terpengaruh pada politik uang. “Yang tidak boleh atau zero tolerance itu black campaign, tidak ada toleransi pada fitnah,” ujar dia.*

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman – ist