Komentar Boni Hargens Soal Seruan Kampanye Negatif Presiden PKS

Komentar Boni Hargens Soal Seruan Kampanye Negatif Presiden PKS

JAKARTA, dawainusa.com – Seruan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (14/10) agar setiap kadernya melakukan kampanye negatif untuk kebutuhan Pilpres 2019 mendatang mendapat sorotan dari sejumlah kalangan.

Salah satunya pihak yang memberikan komentar atas seruan tersebut ialah Pengamat Politik Boni Hargens. Menurut Boni, dalam konteks negara hukum demokratis, apa yang diserukan oleh Presiden PKS tersebut sama sekali tidak bermasalah.

Pemakaian model kampanye negatif atau negative campaign dalam kontestasi Pemilu seperti pada Pilpres 2019 yang akan datang, demikian Boni menjelaskan, dilakukan dengan maksud untuk mengkapitalisasi kelemahan lawan dengan data yang akurat.

Baca juga: Komentar Kubu Jokowi-Ma’ruf Soal Seruan Kampanye Negatif dari PKS

“Kampanye negatif itu bukan masalah. Karena model ini bermaksud mengkapitalisasi kelemahan lawan dengan data yang akurat. Tradisi ini berkembang pesat sejak dekade 1960an akhir di AS untuk menyudutkan para kandidat politik yang berlatar belakang militer yang terlibat di perang Vietnam,” kata Boni kepada Dawai Nusa, Selasa (16/10).

Bagi Boni, model kampanye yang bermasalah dan harus dilawan ialah kampanye hitam atau black campaign. Sebab, cara berkampanye seperti ini bertentangan dengan rasionalitas di dalam demokrasi. “Yang bermasalah itu kampanye hitam. Karena basisnya hoaks dan kebencian,” terang Boni.

Akan tetapi, untuk konteks masyarakat Indonesia, Boni khawatir bahwa pemakaian model kampanye negatif justru tetap berpotensi menciderai demokrasi itu sendiri. Sebab, tidak ada jaminan bahwa masyarakat Indonesia bisa membedakan antara kampanye negatif dengan kampanye hitam.

“Tetapi apakah masyarakat pemilih bisa membedakan keduanya dalam praktek? Apa jaminan bahwa tidak terjadi interpretasi kebablasan terhadap makna negative campaign?” ungkap Boni.

Dengan adanya kemungkinan seperti itu, Boni menegaskan agar pihak PKS semestinya mempertimbangkan pemakaian model kampanye negatif seperti ini. Mereka mesti memiliki tanggungjawab moral soal efek elektoral dari model kampanye seperti itu.

“Ini harus menjadi tangungjawab moral PKS dan partai 2 umumnya. Jangan sampai PKS mengusulkan tapi tidak bertanggungjawab dalam melakukan pendidikan politik untuk elektorat atau pemilih,” tegas Boni.

Kampanye Hitam

Ilustrasi – ist

Kampanye Negatif Tidak Memberikan Pendidikan Politik yang Sehat

Seruan kampanye negatif yang disampaikan oleh Presiden PKS tersebut juga telah ditanggapi oleh lawan politiknya dalam Pilpres 2019 menandatang, yakni dari Kubu Jokowi-Ma’ruf.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani menilai, seruan pihak PKS itu sama sekali tidak bisa memberikan sesuatu bentuk pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat.

Bagi Sani, sebagai petarung sejati yang betul-betul memiliki komitmen untuk demokratisasi, seharusnya mereka meminimalisir berbagai kampanye yang tidak positif. Adu gagasan atau program, kata dia, mesti menjadi hal penting yang wajib dilakukan.

“Yang harus dikedepankan harusnya kampanye positif, adu gagasan, adu program, adu ide. Tapi kalau dikedepankan kampanye negatif apalagi dengan ekspresi nyinyir dan ujaran kebencian meski bukan fitnah, itu tidak memberikan pendidikan politik yang baik,” kata Sani di Jakarta, Senin (15/10).

Baca juga: Kampanye Hitam dan Kampanye Negatif, Apa Bedanya?

Setiap kubu, demikian Sani, harus sejak dini memberikan kampanye positif untuk tercapainya kualitas Pilpres 2019 yang baik. Sama seperti yang disampaikan oleh Boni Hargens, penggunaan kampanye negatif, terang dia, hanya berpontensi untuk melahirkan kampanye hitam.

“Kecenderungannya akan dengan mudah berubah menjadi kampanye hitam. Itu problem di masyarakat Indonesia yang harus kita akui, bahwa tingkat pendidikannya tidak merata. Bahkan mayoritas pemilih di Indonesia itu berpendidikan SD dan ada yang tidak lulus SD,” jelas Sani.

Kubu Jokowi-Ma’ruf sendiri, demikian Sani, sudah berkomitmen untuk tidak menggunakan kampanye negatif untuk Pilpres 2019 nanti.

“Dari sisi kami, sudah sangat menahan diri untuk tidak mengungkapkan persoalan HAM yang melilit Prabowo sebagai bentuk kampanye negatif atau pun kampanye hitam. Kalaupun ada itu adalah respons, bukan serangan pendahuluan,” tutur dia.

Arsul Sani

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani – ist

Harus Berbasis Data yang Akurat

Komentar lain juga disampaikan oleh pengamat politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan. Ia mengatakan, kampanye negatif ini bisa membantu publik untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan masing-masing calon yang akan bertarung.

Akan tetapi, demikian Hanan mengatakan, satu hal penting yang mesti diperhatikan ketika cara berkampanye seperti ini dilakukan ialah setiap pengkampanye mesti tetap berpedoman pada akurasi data.

Baca juga: Mengintip Rencana Ma’ruf Amin dan Sandiaga Kalau Jadi Wapres

Setiap pasangan yang bertarung dan memakai kampanye negatif ini, demikian Hanan, mesti mampu menunjukkan data sebagai bukti empiris soal apa yang disampaikan dalam kampanyenya itu. Hal ini penting agar kemudian tidak terjadi fitnah.

“Kalau kampanye negatif boleh saja. Supaya ada kontrasnya. Misalnya kubu Prabowo menganggap pembangunan infrastruktur tidak tepat karena dibiayai utang. Itu kan menunjukkan kelemahan. Tapi jangan berhenti di situ. Kalau tidak boleh pakai utang, lalu gimana? Apakah ada cara lain?” kata Hanan.

“Demikian juga dengan kubu Jokowi yang menyerang dengan isu Ratna Sarumpaet. Itu bisa dipakai untuk melemahkan kepemimpinan Prabowo. Kok mudah sekali ditipu?” lanjut dia.*

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan – ist