Soal Proyek TN Komodo, KLHK Akan Ajak UNESCO Datang Lihat Langsung Lokasi
Pembangunan Proyek TN Komodo - ist

JAKARTA, dawainusa.com – Pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan mengajak pihak UNESCO untuk datang menyaksikan secara langsung soal pembangunan proyek di TN Komodo, Manggarai Barat, NTT.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK Wiratno pada Senin (2/8). “Mereka (UNESCO) ingin saya ajak nanti, Agustus atau September, berkunjung sendiri, melihat dan menyaksikan sendiri,” kata Wiratno.

Baca juga: Soal Proyek TN Komodo, Walhi NTT: Konservasi Seharusnya Diutamakan, Bukan Pariwisata

Adapun hal tersebut disampaikan oleh pihak KLHK sebagai tanggapan atas desakan pihak UNESCO yang meminta Pemerintah Indonesia untuk menghentikan pembangunan proyek TN Komodo.

Wiratno menjelaskan, saat ini, pemerintah sudah memenuhi permintaan UNESCO untuk memperbaiki dokumen Enviromental Index Assesment (EIA) atau AMDAL proyek pariwisata di Pulau Rinca, yang merupakan bagian dari TN Komodo. “Posisinya (EIA) sudah final dan akan segera dikirimkan kepada Komite Warisan Dunia,” tutur Wiratno.

KLHK Klaim Pembangunan Proyek TN Komodo Berdampak Positif

Wiratno mengatakan, apa yang dikhawatirkan oleh pihak UNESCO soal dampak buruk dari pembangunan proyek TN Komodo sebenarnya tidak akan terjadi. Sebaliknya, demikian Wiratno mengklaim, pembangunan proyek tersebut justru akan berdampak positif bagi upaya konservasi Komodo.

“Kita memantau. Pembangunan sarana-prasarana (pariwisata) itu kan sebetulnya di wilayah yang dulu ada sarana-prasarananya tapi ditingkatkan,” kata Wiratno.

“Yang dibangun kan dermaganya. Pengunjung nanti akan langsung berjalan di atas elevated deck, di atas tanah semua, menuju ke satu pusat informasi. Jadi di situ, orang nantinya bisa melihat Komodo dari jauh,” lanjut dia.

Baca juga: Viktor Laiskodat ke Pihak yang Tak Setuju Proyek TN Komodo, Lakukan Riset Ulang

Lebih lanjut, Wiratno mengatakan bahwa pihak KLHK selama ini selalu mengawasi proses pembangunan yang sedang berlangsung, dan selalu bergerak cepat jika ada kendala terkait konservasi.

Salah satunya, demikian Wiratno, ketika beberapa waktu lalu terjadi peristiwa seekor Komodo berhadapan dengan alat berat yang tengah digunakan untuk pengerjaan konstruksi.

“Itu langsung kita tutup. Semua yang untuk pembangunan itu dipagar, sehingga komodo tidak bisa bersentuhan dengan para pekerja, dan para pekerja juga pekerjaannya tidak terganggu,” ujar Wiratno.

Dengan Pembangunan Proyek TN Komodo, Pengunjung dengan Mudah Dikontrol

Lebih lanjut, Wiratno mengklaim bahwa hal positif dari adanya pembangunan proyek TN Komodo ialah pengunjung atau wisatawan dapat dengan mudah dikontrol.

Ia mengungkapkan, pada 2019, tercatat ada 123.000 wisatawan yang mengunjungi Taman Nasional Komodo.  “Pusat konsentrasi kunjungan ada di Loh Buaya, di Loh Liang, dan di Pulau Padar yang untuk selfie itu. Itu pengunjungnya 123.000,” papar Wiratno.

Baca juga: Gubernur NTT Buka Suara Soal Permintaan UNESCO untuk Hentikan Proyek di TN Komodo

Ia mengatakan, tren kunjungan ke Taman Nasional Komodo terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. “Justru dengan adanya model pembangunan yang ini, kita akan kontrol. Mulai dari jumlah pengunjung, pemusatan pengunjung, hingga perilaku pengunjung,” tutur Wiratno.

“Kalau di Rinca nanti dia (pengunjung) tidak bisa dekat dengan komodo. Dia harus lihat dari jauh, dan itu yang paling bagus,” lanjut dia.

Lebih lanjut ia menjelaskan, nantinya pengunjung akan bisa mengamati Komodo dari elevated deck yang langung terhubung dengan dermaga. Fasilitas itu juga akan mendukung wisatawan difabel. “Karena ini elevated deck, jadi komodo dan kerbau dan satwa lain bisa melintas,” ujar Wiratno.

UNESCO Minta Proyek TN Komodo Dihentikan

Sebagaimana diketahui sebelumnya, pihak United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) meminta Pemerintah Indonesia untuk menghentikan pembangunan proyek TN Komodo.

Permintaan tersebut dilayangkan karena mereka menilai bahwa pembangunan proyek tersebt berindikasi berpotensi memiliki dampak pada Nilai Universal yang Luar Biasa (OUV) pada kawasan tersebut.

Baca juga: Selama Pandemi Covid-19, TN Komodo Didominasi Wisatawan Lokal

Permintaan pihak UNESCO tersebut tertuang dalam dokumen Komite Warisan Dunia UNESCO bernomor WHC/21/44.COM/7B yang diterbitkan setelah konvensi online pada 16-31 Juli 2021.

UNESCO menyatakan, penghentian pembangunan proyek pariwisata tersebut dilakukan sampai pemerintah Indonesia mengajukan revisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk ditinjau oleh Uni Internasional Konservasi Alam (IUCN).*