Mencermati Klaim Viktor Laiskodat Tentang Pesan Ben Mboi

Mencermati Klaim Viktor Laiskodat Tentang Pesan Ben Mboi

Biarkan orang Katolik memimpin dua periode, setelah itu menjadi jatah untuk orang Protestan. Demikian pesan Ben Mboi yang diklaim Viktor Laiskodat, jelang Pilgub NTT 2018. (Ilustrasi - ist)

EDITORIAL, dawainusa.com Viktor Laiskodat, calon gubernur NTT yang berpasangan dengan Joseph Nai Soi mengaku, dirinya pernah mendapat pesan khusus dari Ben Mboi, mantan Gubernur NTT (1978-1988). Pesan itu diterima Viktor pada 2013 silam, ketika maju sebagai Gubernur NTT untuk kedua kalinya.

“Saat itu Frans Lebu Raya maju lagi periode kedua. Pak Ben Mboi pesan biarkan orang Katolik memimpin dua periode, setelah itu menjadi jatah untuk orang Protestan. Saya memahami pesan itu dan membiarkan Lebu Raya maju periode kedua, karena ada kesepakatan politik tokoh-tokoh NTT seperti Ben Mboi, Hendrik Fernandez dan Daniel Woda Pale,” jelas Viktor.

Berpegang pada saran Ben Mboi di masa lalu itu, Viktor menyatakan, kini saatnya orang Protestan menjadi gubernur di NTT.

Baca juga: Harus Ada Rekaman Pernyataan Mendikbud, Supaya Tidak Ada Dusta di Antara Kita

“Jadi kalau kita komit dengan kesepakatan para tokoh NTT itu, maka saatnya sekarang orang protestan memimpin NTT. Tapi kembali kepada kesadaran politik rakyat NTT,” jelas Viktor yang mengaku sangat mengidolakan kepemimpinan alm. Ben Mboi.

Kesepakatan Masa Lalu itu Dibenarkan Woda Pale

Pengakuan Viktor Laiskodat akan pesan tersebut, didukung oleh Drs. Daniel Woda Palle, Mantan ketua DPRD NTT (1999-2004).

“Benar ada kesepakatan para tokoh politik masa lalu untuk terus menjaga keamanan dan kerukunan di NTT. Kesepakatan itu memang tidak tertulis tapi harus diperhatikan secara serius demi NTT,” kata Woda Pale, Senin (8/1).

Baca juga: Pernyataan Mendikbud, Kado Hitam Jelang Ultah NTT

Mantan Bupati Sikka (1977-1988) itu menambahkan, NTT harus diatur dengan baik sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam perjalanan hidup selanjutnya.

“Kalau orang Flores sudah 10 tahun memimpin daerah ini mari kita berikan kepercayaan kepada orang lain untuk memimpin daerah ini sehingga cocok dan selaras dengan kesepakatan tokoh politik masa lalu itu,” tukasnya.

Namun, tidak ada penjelasan rinci dalam pernyataan Woda Palle tentang ‘kesepakatan masa para tokoh politik masa lalu’: apakah di jaman Orde Lama atau Orde Baru. Apabila tetap diamini, cara berpikir seperti ini akan sangat berbahaya jika diterapkan dalam bingkai reformasi-demokratis: pemimpin bukan lagi dipilih karena kedaulatan rakyat NTT tetapi atas kesepakatan para elit.

Demokrasi mengajarkan rakyat menggunakan nalar secara benar tanpa didikte dalil iman dan keyakinan. Demokrasi mengajarkan rakyat untuk tidak tunduk pada kesepakatan elit atas intensi bagi-bagi jatah pemimpin seperti yang diklaim Viktor Laiskodat.

Jika ingin membangun NTT melalui jalan perebutan kursi NTT I, tunjukkan program, yakinkan masyarakat dengan cara-cara rasional, tanpa harus menghembuskan isu agama. Bukankah itu salah satu poin yang ditekankan Viktor dalam pidatonya yang saat ini sedang diproses secara hukum?

Perlu juga disimak terkait pernyataan Woda Pale soal ‘orang Flores yang memimpin’. Seandainya yang dimaksudkan Woda Pale adalah Frans Lebu Raya yang saat ini telah memimpin NTT selama 10 tahun, maka Woda Pale salah alamat. Frans Lebu Raya bukan berasal dari Pulau Flores, tetapi Pulau Adonara.

Klaim Viktor Laiskodat: Permainan Isu Politik Identitas?

Dalam filsafat politik, politik identitas menyatukan yang serupa dan memisahkan yang berbeda. Di dalam masyarakat homogen seperti masyarakat purba, politik identitas bisa menjadi bentuk politik yang baik untuk menata kehidupan bersama.

Namun, di dalam masyarakat demokratis, di mana perbedaan suku, ras, dan agama adalah bagian dari keseharian masyarakat, politik identitas justru memecah-belah dan menciptakan konflik-konflik sosial yang berbahaya.

Baca juga: DPR: Tradisi ‘Baku Hantam’ dan Empat Sentilan Gus Dur

Dalam artikelnya berjudul, “Kabar Baik untuk Indonesia“, Dosen Filsafat Politik di Unika Widya Mandala Surabaya, Reza A.A Wattimena, menyentil soal bahaya politik identitas.

“Penerapan politik identitas, yakni politik yang berpijak melulu pada kesamaan suku, ras, dan agama, adalah racun utama penghancur masyarakat demokratis,” tulis Reza.

Klaim Viktor Laiskodat atas pesan alm. Ben Mboi soal bagi-bagi jatah antara Katolik dan Protestan perlu dikaji, dikritisi, dan diwacanakan seluas-luasnya terkait lokus, konteks dan keberpihakannya pada masa ini.

Demikian pula soal kesepakatan lisan yang disebutkan oleh Woda Palle. Sebuah kesepakatan, baik lisan maupun tertulis, ketika telah menyentil isu agama dalam perhelatan politik Pilkada tentu akan sangat berbahaya.

Selain itu, menghembuskan klaim kesepakatan masa lalu akan sangat menciderai hati dan kebebasan masyarakat NTT untuk menentukan hak pilih berdasarkan pertimbangan nuraninya.

Tentu terlalu gegabah, jika menyimpulkan pesan yang disampaikan Ben Mboi itu masuk dalam politik identitas. Namun yang harus diingat adalah, menyinggung soal agama akan berdampak pada hancurnya kebhinekaan itu sendiri.

Membangun NTT, bukan lagi bicara soal Katolik dan Protestan. Mengangkat NTT dari persoalan kemiskinan, tidak perlu lagi bicara soal ‘kesepakatan iman’ para elit terdahulu. Visi dan misi serta program kerja para kandidatlah yang sepatutnya menjadi pertaruhan utama.

Pesan Jokowi: Saya Kira Masyarakat Sudah Cerdas

April 2017 lalu, dalam peringatan Konferensi Asia Afrika di Istana Negara, Presiden Joko Widodo menyinggung soal Suku, Agama, Rasa dan Antargolongan (SARA).

Jokowi mengatakan, Indonesia dulu menjadi salah satu inisiator solidaritas kawasan Asia dan Afrika. Indonesia juga menjadi inspirator bagi negara terjajah untuk merdeka.

Baca juga: Ditelanjangi Warga, Apa Kata Anak Cucu Kelak?

“Sekarang, Indonesia menjadi rujukan dalam mengelola keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan,” kata Jokowi dalam pidato peringatan KAA 2017 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (18/4/2017).

Komentar yang sama pada Oktober 2016 lalu. Saat itu, menanggapi persoalan SARA yang berkembang, Jokowi meminta para tokoh masyarakat, pimpinan partai politik (parpol), dan semua pihak untuk menciptakan suasana yang kondusif dan tidak  memanaskan suasana dengan menggunakan isu SARA dalam Pilkada.

“Pilkada jangan dicederai dengan hal-hal yang tidak perlu, apalagi terkait dengan isu SARA. Saya kira masyarakat sudah cerdas,” ujar Jokowi, Senin (17/10/2016).

Peringatan agar tidak memakai sentimen SARA dalam pilkada juga dilayangkan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, ketika memberikan sambutan dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Pontianak, Kalimantan Barat.

Jokowi menegaskan, semua pihak mesti bekerjasama untuk tetap menjaga keutuhan bangsa Indonesia agar tidak diceraiberaikan hanya karena kepentingan Pilkada. Sebab, katanya, bangsa Indonesia pada hakikatnya sangat majemuk.

“Negara kita besar, yakni terdiri dari sebanyak 714 suku dan sebanyak 215 juta penduduk di Indonesia, sehingga jangan sampai ada pertikaian antaragama dan suku hanya karena Pilkada,” kata Jokowi, Kamis (28/12).*

Salam Redaksi !!!