Pemerintah Tetapkan KKB Sebagai Teroris, Ini Kata Ketua MPR RI
Ketua MPR RI, Bamsoet/Ist

Dawainusa.com – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet meminta pemerintah tidak ragu menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris.

Bamsoet meminta kepada pemerintah agar tak perlu ragu lagi dalam menindak KKB.

“Meminta pemerintah tidak perlu ragu melakukan penindakan terhadap KKB sesuai UU No. 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme karena pemerintah telah menetapkan KKB sebagai kelompok teroris,” ujar Ketua MPR RI, Bamsoet, Jumat (30/4/2021) dikutip dari TribunNews.

Baca jugaKKB Disebut Teroris, Gubernur Papua Angkat Bicara

Ketua MPR RI Dukung Pemerintah Lakukan Penindakan Terhadap KKB

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Polhukam telah menetapkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai teroris.

Terkait hal itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menegaskan pemerintah tak perlu ragu lagi dalam menindak KKB.

Lebih lanjut, Ketua MPR RI itu juga meminta pemerintah dan aparat TNI-Polri berkomitmen untuk terus memproses atau melakukan penindakan terhadap KKB.

Mengingat tindakan mereka, kata Bamsoet, sudah menimbulkan keresahan dan rasa takut di masyarakat yang dapat dikategorikan perbuatan teror dan melanggar HAM.

“Kami juga mendukung pemerintah bersama TNI-Polri dan BIN yang telah mengambil langkah/strategi yang tepat dengan meningkatkan kinerja intelijen agar dapat diketahui teknik dan cara untuk mengatasi secara menyeluruh persoalan gangguan keamanan di Papua tersebut,” kata dia.

Selain itu, dia juga mangatakan bahwa selain memutus rantai penjualan senjata, tetapi juga mempersempit ruang gerak kelompok separatis di Papua.

“Disamping memutus rantai penjualan senjata ke kelompok sparatis disana juga mempersempit ruang gerak mereka,” pungkas Bamsoet.

Ketua MPR RI
Bamsoet/Ist

Baca jugaPanitia Besar Jamin PON Papua Bebas dari Ancaman KKB

Gubernur Papua Kurang Setuju KKB Disebut Teroris

Terkait dengan keputusan soal KKB disebut teroris, Gubernur Lukas Enembe meminta agar pemerintah pusat meninjau ulang label yang diberikan itu.

Hal itu diungkapkan Lukas Enembe dalam keterangan resminya sabegaimana dilansir dari Detik.com, Kamis (29/4/2021).

Gubernur Papua Kurang Setuju dengan Sebutan Teroris untuk KKB
Gubernur Papua meminta agar Pemerintah Pusat dan DPR RI mengkaji ulang soal penyematan label teroris terhadap KKB.

“Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar kaji ulang soal penyematan label teroris terhadap KKB” terang Enembe.

Menurut Lukas Enembe, menyebut KKB sebagai teroris akan berdampak pada psikososial warga Papua lainnya.

“Kami berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum,” katanya.

Bukan hanya dampak psikososial bagi warga di Tanah Papua saja, akan tetapi labelisasi teroris bagi KKB dinilai Enembe akan berpengaruh pula terhadap warga Papua di perantauan berupa stigmatisasi negatif.

“Terorisme adalah konsep yang selalu diperdebatkan dalam ruang lingkup hukum dan politik, dengan demikian penetapan KKB sebagai kelompok teroris perlu untuk ditinjau dengan saksama dan memastikan objektivitas negara dalam pemberian status tersebut,” ujar Enembe.

Meski nampaknya terkesan tidak setuju dengan labelisasi teroris terhadap KKB, akan tetapi Lukas secara tegas menyatakan bahwa rakyat baik dirinya maupun seluruh rakyat Papua akan tetap dan selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).*