Ketum Muhammadiyah Tanggapi Pernyataan Said Aqil Siradj

Ketum Muhammadiyah Tanggapi Pernyataan Said Aqil Siradj

Jakarta, dawainusa.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan, negara Indonesia tidak boleh didominasi oleh golongan apalagi bermazhab golongan tertentu. Menurutnya, semua golongan berhak untuk membaktikan dirinya kepada bangsa dan negara.

Penegasan ini disampaikan sebagai tanggapan atas pernyataan ketua umum PBNU saat perayaan Harlah Muslimat NU ke-73 di Gelora Bung Karno.

Haedar pun meminta kepada persyarikatan (Muhammadiyah) agar menunjukan sikap yang bijak dalam menanggapi pernyataaan yang disampaikan oleh Said Aqil.

Baca jugaIpang Wahid Bantah Keras Buat Tabloid Indonesia Barokah

Permintaan ini sangat beralasan. Selain karena Indonesia tengah menghadapi momentum politik, sikap bijak perlu untuk menghindari perpecahan umat.

“Tetap ciptakan suasana tenang dan ukhuwah, tidak perlu bereaksi melebihi takaran. Tunjukkan warga Persyarikatan cerdas dan dewasa,” kata Haedar di Jakarta, Selasa,(29/1).

Ia pun mengingatkan, negara dan instansi pemerintah termasuk kementrian agama menjadi milik bersama. Hal ini jelas menjadi amanat yang tertuang dalam konstitusi negara. Karena itu, sangat keliru ketika ada pernyataan yang menyimpang dari ketetentuan utama di atas.

Indonesia Mesti Hindari Primordialisme

Lebih lanjut Haedar menegaskan, negara besar seperti Indonesia mesti menghindari primordialisme. Terutama dalam penataan struktur kekuasaan pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara.

Ia pun menyinggung salah sistem yang baik dalam penataan pemerintahan. Pengisian jabatan dalam birokrasi pemerintahan harus mengedepankan prinsip meritokrasi atau dasar kepantasan dan karier. Dengan demikian, hal yang berbau sektarianisme dapat dihindari.

“Jika Indonesia ingin menjadi negara modern yang maju, maka bangun good governance dan profesionalisme, termasuk di Kementerian Agama,” tegasnya.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini juga mengingatkan dampak buruk dari sistem primordialisme dalam institusi pemerintahan.

Baca jugaBincang Digital: Facebook dan Bangunan Etika

Dampak buruknya yakni prinsip objektivisme dalam pengisian jabatan strategis kenegaraan menjadi hilang. Selain itu, negara pasti didominasi oleh golongan tertentu saja.

“Bahayanya jika hal itu dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi, bahkan dapat memicu konflik atau perebutan antargolongan di Indonesia,” jelasnya.

Semua pihak, jelas Haedar, harus mengingatkan kembali tentang nilai-nilai yang ada dalam pancasila. Pancasila memberikan keadilan bagi semua warga negara tanpa pandang golongan. Adanya pemikiran yang cenderung keliru merupakan bentuk penyangkalan terhadap pancasila.

“Mau dikemanakan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika?” ungkapnya.

Kewajiban Tokoh Umat dan Pemimpin Agama di Indonesia

Haedar pun mengingatkan tentang kewajiban tokoh umat di Indonesia. Semua tokoh umat berkewajiban menjaga kebersaan antara sesama anak bangsa dan tidak mengedepankan egoisme golongan. Hal ini penting agar dapat menghindari keretakan di masyarakat.

“Di tahun politik ini bahkan jauhi ujaran-ujaran yang berpotensi menumbuhkan retak di tubuh umat dan bangsa, jika ingin Indonesia rukun dan utuh sebagaimana sering disuarakan dengan penuh gelora,” ungkapnya.

Ia juga meminta secara khusus kepada pemimpin kepada agama di Indonesia. Pemimpin agama hendaknya berusaha memberikan keteladanan atau uswah hasanah. Pemimpin agama tidak boleh menebarkan kebencian agar umat semakin santun.

Baca jugaTanggapan Forum Rektor Soal Dukungan Alumni Kampus di Pilpres

Adapun pernyataan dari Kyai Aqil Siradj, demikian Haedar, tidak boleh ditanggapi secara berlebihan. Semua umat diminta untuk melatih diri menyelesaikan masalah dengan penuh kesantunan. Terlebih karena energi bangsa Indonesia tengah menghadapi momentum politik pemilu.

“Hendaknya pernyataan Kyai Aqil Siradj jangan jadi polemik di lingkungan umat Islam dan masyarakat, lebih-lebih di tahun politik,” tegasnya.

Masalah ini, tegas Haeder, mesti dihentikan. Umat diminta untuk melaksanakan agenda-agenda yang dinilai bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara.

“Semua pihak diharapkan bijak dan tidak memperpanjang masalah ini. Kita lebih baik mengedepankan ukhuwah dan mengerjakan agenda-agenda yang positif bagi kemajuan umat dan bangsa,” pungkasnya.*

COMMENTS