Ketua MPR: Pilkada Lewat DPR Bisa Tekan Korupsi

Ketua MPR: Pilkada Lewat DPR Bisa Tekan Korupsi

Zulfiki melihat Pilkada lewat DPR sebagai salah satu jalur untuk menghindari para calon dari politik uang. Ia mengungkapkan bahwa biaya kampanye dan saksi bagi calon kepala daerah cukup mahal. (Foto: Zulkifli Hasan - detak.co)

JAKARTA, dawainusa.com Ketua MPR Zulfiki Hasan Menilai, wacana pilkada lewat DPR bisa menekan kasus korupsi yang selama ini melibatkan kepala daerah. Ia mengakui, selama ini biaya calon kepala daerah membutuhkan biaya yang besar dan rawan korupsi.

“Kan dari dulu itu, sebetulnya kan kita sudah sepakat, karena gara-gara perpu saja kan Pak SBY ngeluarin perpu enggak jadi. Sekarang berapa banyak yang kena OTT? Kita enggak punya jalan keluar. Pilkada itu biayanya besar,” kata Zulfiki di Kompleks Parlemen, Jumat (9/3).

Zulfiki melihat Pilkada lewat DPR sebagai salah satu jalur untuk menghindari para calon dari politik uang. Ia mengungkapkan bahwa biaya kampanye dan saksi bagi calon kepala daerah cukup mahal.

Baca juga: Pelaku Korupsi Diborgol Jaksa, Pihak Keluarga Mengamuk

“Contoh aja Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Itu kan TPS-nya bisa 80.000 kali 200.000 saja sudah Rp 160 miliar. Biayanya dari mana? Gaji Gubernur Rp 100 juta, kan dia cari sumbangan, sumbangan kan kadang sumbernya bisa enggak jelas,” kata Zulfiki.

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo saat menerima satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3) menyampaikan kekhawatirannya soal maraknya politik transaksional dalam dunia politik.

“Politik  dengan mengandalkan kekuatan uang kata Bambang sudah sangat membahayakan. Betapa banyak kepala daerah dari mulai Gubernur sampai Bupati ditangkap KPK. Ini sangat menyedihkan,” kata Bambang.

Sebagai jalan keluar, Bambang menawarkan agar pemilihan kepala daerah di tingkat Provinsi dilakukan melalui pemilihan di DPR. Namun meski begitu, ia mengungkap rencana tersebut akan dikaji secara serius di lembaga legislatif.

“Kami akan sampaikan ke komisi terkait, kalau ini Pilkada kan komisi II. Nanti Komisi akan komunikasikan ke parpol yang ada,” kata Bambang.

Mekanisme Lain

Selain Alternatif tersebut di atas Zulfiki Hasan pada kesempatan yang sama menawarkan mekanisme lain, di mana para calon di tanggung oleh negara. Hal ini menurutnya telah diterapkan secara baik di negara-negara di Eropa.

Di sisi lain kata Ketua Umum Parti Amanat Naional (PAN) itu, Indonesia perlu meniru mekanisme di Amerika Serikat yang mengizinkan kandidat mencari uang dengan aturan yang ketat.

Baca juga: Presiden Jokowi: Hidup Tanpa Musik Itu Hambar

“Sekarang kan enggak boleh, tapi biayanya besar ya mau bagaimana? Saksikan perlu makan, perlu datang, dari mana duitnya?,” kata Zulfiki.

Perlunya sistem alternatif dalam pilkada menurut Zulfiki agar para calon bisa memperoleh biaya politik sesuai dengan ketentuan hukum. “Nah baru kalau masih maling juga, dihantam habis-habisan. Ini kan enggak dikasih jalan,” ujarnya.

Ia kemudian menceritakan kunjungannya ke luar negeri, di mana anggota parlemen tidak digaji, namun tetap diizinkan menjalankan profesinya. Ia melihat cara tersebut menjadikan anggota parlemen sebagai pengabdi masyarakat.

“Ini kan enggak boleh, orang kalau sudah jadi bupati enggak boleh nagpa-ngpainkan. Meski ada jalan keluarnya,” ujarnya.

Pilkada Lewat DPR: Kemunduran Demokrasi

Sebelumnya pengamat Politik Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Mada Sukmajati menilai wacana dikembalikannya proses pemilihan Kepala Daerah ke DPR merupakan sebuah kemunduran demokrasi yang sudah berlangsung di Indonesia.

“Bahkan menjadi kemunduran dari desentralisasi  atau otonomi daerah,” kata dosen jurusan politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM itu.

Baca juga: PMKRI Palembang Kecam Perusakan Gereja Santo Zakharia

Menurutnya, pemilihan kepala daerah secara langsung maupun tidak langsung memang tidak melanggar demokrasi dan bersifat konstitusional. Namun yang menjadi persoalan adalah dari sisi proses pengambilan kebijakan.

“Secara konstitusi tidak ada yang dilanggar, tetapi dari sisi proses dan kalu sampai wacana itu direalisasikan sangat problematik dan hanya bersifat prosedural,”  katanya.*