Ketua DPR: Pencekalan Rizieq Bukan Keputusan Pemerintah Indonesia

Ketua DPR: Pencekalan Rizieq Bukan Keputusan Pemerintah Indonesia

JAKARTA, dawainusa.com – Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjelaskan, pencekalan terhadap Rizieq Shihab  bukan merupakan keputusan Pemerintah Indonesia. Pencekalan terhadap Rizieq keluar dari Arab Saudi merupakan murni keputusan pemerintahan negara Arab Saudi.

Diketahui, Habib Rizieq dilarang keluar dari Negara Arab Saudi. Banyak pihak menuding Pemerintah Indonesia berada di balik pencekalan tersebut. Namun, Bambang  Soesatyo meminta kepada masyarakat Indonesia agar hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan.

Baca juga: Maksud Rizieq Shihab di Balik Seruan Nonton Bareng Film G30S PKI

Pemerintah Indonesia memang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, baik yang berada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri.

Namun, Bambang menegaskan, masyarakat Indonesia mesti memahami dengan benar hukum yang berlaku di Arab Saudi untuk orang asing yang menetap di sana.

“Bukan keputusan pemerintahan Indonesia yang melarang. Jadi salahnya di mana?,” kata Bambang di Jakarta, Kamis (27/9).

Soal Masalah Rizieq, Masyarakat Indonesia Harus Taat Hukum

Terhadap masalah pencekalan  Rizieq, masyarakat Indonesia diminta untuk menghormati kedaulatan hukum yang dimiliki oleh negara Arab Saudi.

Masyarakat Indonesia juga diminta untuk tidak menyeret bangsanya sendiri dalam masalah tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Bambang  Soesatyo agar menghindari konflik antara kedua negara.

Ketika masyarakat Indonesia secara sadar menuding pemerintah Indonesia ikut mengatur proses pencekalan Rizieq, menurut Bambang, Indonesia akan saling berhadapan dengan Arab Saudi. Karena hal ini berkaitan dengan hubungan diplomatik antara kedua negara.

Karena pencekalan tersebut dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi, maka menurut Bambang, pihak -pihak yang berpentingan secara langsung berkaitan dengan pencekalan tersebut harus menunggu pernyataan resmi dari Duta Besar Arab Saudi yang ada di Indonesia. Karena, kalau tudingan tidak sesuai dengan fakta, akan menimbulkan masalah hukum baru.

Baca juga: Prabowo Janji Pulangkan Rizieq, Fadli Zon: Demi Tegaknya Keadilan

“Ini jadi masalah hukum kalau itu tidak benar. Karena ini menyangkut hubungan kedua negara ya. Perlu dipastikan yang statement daripada Duta Besar Arab Saudi dan harus dipertanggungjawabkan karena itu bukan pihak Indonesia yang melakukan itu,” jelas ketua DPR tersebut.

Bambang juga memastikan, pemerintah Indonesia tetap memberikan perlindungan hukum terhadap Habib Rizieq. Penegasan ini disampaikan untuk menjawab keraguan berbagai pihak yang mengatakan bahwa pemerintah Indonesia sama sekali tidak melindungi Rizieq Shihab.

Lebih lanjut Bambang menjelaskan, menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi segenap warga negara. Setiap warga negara juga berhak untuk meminta perlindungan hukum kepada pemerintah apabila kehidupannya merasa terancam. Hal ini, jelas Bambang, sudah diatur dengan jelas dalam UUD 1945.

“Jadi dalam UUD 45 dalam konstitusi setiap warga negara dilindungi oleh negara baik di dalam negeri maupun di luar negeri keberadaannya dilindungi oleh negara. Memang kewajiban negara melindungi warga negaranya. Nah kalo ada informasi seperti itu justru saya ragu,” jelas Bamsoet.

Tudingan Keterlibatan Pemerintah Indonesia Tidak Berdasar

Bambang  Soesatyo yang juga merupakan politisi Partai Golkar ini menegaskan, menuding pemerintahan Jokowi ikut terlibat dalam pencekalan Habib Rizieq sama sekali tidak berdasar. Pemerintahan Jokowi, demikian Bambang, tidak mempunyai kepentingan tertentu terhadap masalah pencekalan tersebut.

Pernyataan ini disampaikan Bambang untuk membantah apa yang disampaikan oleh Din Syamsuddin. Diketahui sebelumnya, Din Syamsuddin  menyebut ada kemungkinan Pemerintah Indonesia ikut campur terhadap pencekalan Habib Rizieq oleh Arab Saudi.

Baca juga: Dukung Prabowo-Sandi, Rizieq Shihab Kampanyekan NKRI Bersyariah

Menurut Din Syamsuddin, pemerintah mempunyai kepentingan tertentu di balik pencekalan Habib Rizieq. Karena itu, mereka  berusaha agar pemerintah Arab Saudi melakukan upaya pencekalan terhadap Imam Besar FPI tersebut.

“Sangat mungkin ya (ada campur tangan pemerintah). Pemerintah Indonesia kebetulan punya sikap terhadap Habib Rizieq, terutama ketaksukaan atau karena ada mungkin tuduhan tertentu sama mungkin dan sangat lazim terjadi sebuah pemerintah berhubungan dengan pemerintahan luar negeri tempat seseorang itu berada,” kata Din.*