Ketika PKS Tak Berkutik di Hadapan Fahrih Hamzah

Ketika PKS Tak Berkutik di Hadapan Fahrih Hamzah

PKS rupanya tak berkutik di hadapan Fahri. setelah Putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi PKS atas perkara perseteruannya dengan Fahri. (Foto: Fahrih Hamzah - ist)

JAKARTA, dawainusa.com “Sudah kalah, kalah telak,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/8). Pernyataan Fahri menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi PKS atas perkara perseteruannya dengan Fahri.

PKS rupanya tak berkutik di hadapan Fahri. Dengan keputusan ini, kata Fahri, pimpinan PKS wajib menjalankan keseluruhan putusan yang ada di pengadilan negeri. Sebab, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah dikuatan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan MA.

Menurut Fahri, putusan tersebut membatalkan pemecatannya sebagai kader serta pergantian posisi Wakil Ketua DPR. Tak hanya itu, PKS dituntut untuk membayar Rp 30 miliar kepadanya. Uang tersebut akan dipakai untuk pemulihan para kader yang merasa dirugikan oleh pimpinan PKS.

Baca juga: Perbedaan Kriteria Cawapres Joko Widodo dan Prabowo Subianto

“Karena dari kasus ini kan semua surat yang pernah dibuat tentang saya itu telah dibatalkan, termasuk di persidangan dan semua surat di DPR itu dinyatakan batal,” tegasnya.

Usai menang atas PKS, Fahri akan mengambil langkah penyelematan partai. Soa ini, Fahri mengaku akan berkonsultasi dengan tim kuasa hukumnya. “Saya dengan konsultasi kepada lawyer, saya akan agak agresif untuk menyelamatkan partai,” tandasnya.

MA Tolak Kasasi PKS

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Partai Keadilan Sejahtera atas perkara perseteruannya dengan Fahri Hamzah. Wakil ketua DPR itu melawan partainya karena menolak dipecat.

Babak pertama dimulai saat Fahri Hamzah menggugat PKS ke meja hijau. Gugatan Fahri dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 November 2016. Tidak hanya itu, PKS juga diwajibkan membayar Rp 30 miliar kepada Fahri.

Baca juga: Gelar Pertemuan, Ini Hasil Kesepakatan Sekjen Parpol Koalisi Prabowo

Tak terima, PKS ajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun kalah lagi. Hingga akhirnya PKS mengajukan kasasi. Di Mahkamah Agung, permohonan PKS ditolak. Perkara itu mengantongi Nomor 607 K/PDT.SUS-Parpol/2018.

Berkas ini diputus pada 30 Juli dengan susunan ketua majelis kasasi Takdir Rahmadi dengan anggota Nurul Elmiyah dan I Gusti Agung Sumantha.

Tim Advokasi Hukum PKS, Zainudin Paru masih menunggu surat pemberitahuan resmi putusan dari MA. Hanya saja, dia mengaku heran karena putusan kasasi ini diproses sangat cepat.

“Artinya perkara ini kelihatannya menjadi atensi lebih dari Mahkamah Agung di tengah ribuan perkara kasasi (Perdata Umum) yang masuk ke Mahkamah Agung,” ujarnya.

Dia juga heran lantaran perkara ini diregister dalam dua register di dua Kepaniteraan Perdata yang berbeda. Sebelumnya diregister di Panitera Muda Perdata Khusus (Partai Politik) dengan Nomor Register: 607 K/Pdt. Sus-Parpol/2018 pada 2 April 2018. Kemudian dipindah ke Perdata Umum diikuti dengan perubahan Nomor Register perkara menjadi Nomor: 1876 K/PDT/2018.

“Apakah kasus ini begitu istimewa karena Penggugatnya seorang Wakil Ketua DPR?” Zainudin.*