Keputusan MK Soal Aliran Kepercayaan Ditentang MUI

Keputusan MK Soal Aliran Kepercayaan Ditentang MUI

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan sejumlah Penghayat Kepercayaan ditentang MUI. (Foto: KH. Ma’ruf Amin - kompas.com)

JAKARTA, dawainusa.com Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan sejumlah Penghayat Kepercayaan terkait uji materi Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan mengisi kolom agama di Kartu Tanda Penduduk, ditentang  Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Lembaga yang dipimpin KH. Ma’ruf Amin tersebut menyatakan  menolak  keputusan MK memasukan “Aliran Kepercayaan” ditulis dalam kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sikap MUI tersebut juga didukung sejumlah Ormas Islam tingkat Pusat.

(Baca juga: Novanto Menghilang, JK Naik Pitam, Golkar Kiamat?)

“MUI bersama Ormas menolak putusan MK, yang tidak memperhatikan kesepakatan politik sebagai dasar dari solusi kebangsaan,” ujar Ketua Umum MUI, KH. Ma’ruf Amin setelah Rapat Forum Ukhuwah di Kantor MUI, dilansir tempo.co, Rabu (15/11).

Melanggar Kesepakatan Politik

Mantan anggota dewan pertimbangan presiden era SBY itu menilai, keputusan MK tersebut mencederai kesepakatan politik. “Negara ini diatur melalui kesepakatan, kita sepakat untuk membentuk NKRI, munculnya Pancasila dan UUD 1945 serta berbagai kesepakatan lain seperti solusi-solusi kebangsaan,” ujarnya.

Kesepakatan politik yang dirujuk KH. Ma’ruf Amin yakni UU Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah menjadi UU Nomor 24 Tahun 2013 yang di-judicial review kemudian dikabulkan MK tersebut.

Menurutnya, MK hanya mempertimbangkan prinsip Undang-Undang dan mengabaikan kesepakatan politik dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kesepakatan yang dimaksud Rais Aam PBNU itu adalah salah satu identitas warga negara yakni agama. Aliran Kepercayaan menurutnya bukan agama.

“Agama adalah salah satu identitas warga negara (Indonesia). Dan aliran kepercayaan itu bukan agama. Itu makanya aliran Kepercayaan tidak diurus oleh Kementerian Agama melainkan diurus oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud),” ujarnya.

(Baca juga: Awasi Pemilu 2019, 5 Srikandi Jaktim Siap Dibentak Partai)

Akan Berdialog dengan Menteri Agama

Pihak MUI menurut KH. Ma’ruf Amin mengakui keputusan MK Sudah final. Namum, mereka berusaha untuk berdialog dengan pihak Kementerian Agama.

Aliran Kepercayaan

Sidang isbat Ramadan 1436 H. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman.

Mereka (MUI) akan membuat pernyataan penolakan secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh Ormas Islam di seluruh Indonesia.

Pernyataan tertulis itu akan dikirim ke MK. Sampai berita ini diturunkan, dawainusa.com belum mendapatkan tanggapan dari pahak penghayat Kepercayaan dan MK sendiri terkait penolakan MUI dan Ormas Islam tersebut.*(RSF).