JAKARTA, dawainusa.com – Polemik terkait terkait RUU Pesantren dan pendidikan keagaaman akan segera dibahas di Kementrian Agama RI. Pembahasan ini dilakukan untuk mendata sejumalah daftar isian masalah yang terdapat dalam RUU ini.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Humas Kementerian Agama RI Mastuki, menanggapi perdebatan seputar RUU yang menjadi inisiatif dari DPR tersebut.
Dalam keterangannya, Mastuki menjelaskan, pihaknya sudah menerima draf rancangan undang-undang tentang Pesantren dan pendidikan keagamaan.
Baca juga: Tanggapan KWI Soal RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan
Pihaknya akan mengundang semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan kajian terlebih dahulu tentang RUU terkait. Dengan demikian, akan ditemukan apa yang menjadi masalah dari RUU ini sebelum dilakukan proses pembahasan di DPR.
“Kemenag sudah mulai menerima dan mencatat masukan dari berbagai kalangan terkait RUU ini. Sejumlah pimpinan Ma’had Aly, Diniyah dan Pesantren Muadalah misalnya, sudah membuat catatan kritis sekaligus usulan bagi perbaikan RUU yang diajukan DPR,” kata Mastuki di Jakarta, Sabtu (3/11).
Mastuki mengakui bahwa RUU ini mendapat catatan kritis dari berbagai pihak termasuk KWI dan PGI. Adanya catatan kritis dari KWI dan PGI lebih karena RUU ini akan mengatur tentang sekolah minggu. Karena itu, pihak kemenag akan melakukan pembahasan terlebih dahulu agar mendapatkan rumusan terbaik soal RUU tersebut.
“Demikian juga catatan kritis PGI tentang Sekolah Minggu dan Katekisasi. Semua itu akan kita bahas bersama agar diperoleh rumusan terbaik,” jelas Mastuki.
Rumuskan Daftar Isian Masalah
Mastuki kembali menegaskan bahwa masukan dari berbagai tokoh agama, organisasi kemasyarakatan dan pengelola pendidikan keagamaan sangat penting untuk RUU Pesantren dan pendidikan keagamaan.
Masukan dari berbagai organisasi kemasyarakatan ini lebih kepada pendataan secara keseluruhan daftar isian masalah dari RUU Pesantren dan pendidikan keagamaan.
Kementrian agama dan seluruh organisasi kemasyarakatan akan merumuskan versi pemerintah terkait RUU tersebut. RUU versi pemerintah ini akan disandingkan dengan RUU versi DPR. Dengan demikian, akan terjadi kesepahaman bersama antara pemerintah dan DPR sebelum RUU ini dibahas.
Baca juga: Romo Benny Susetyo Soal Sekolah Minggu Masuk RUU Pesantren
Hal senada disampaikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Ia menegaskan, pihaknya akan segera menyelesaikan polemik terkait RUU Pesantren dan pendidikan keagamaan. Kementrian agama juga akan meminta masukan dari organisasi keagamaan sehingga polemik seputar RUU ini segera terjawab.
“Kita akan pelajari RUU yang dari DPR. Lalu kita dalami, lalu kita sedang siapkan persandingannya,” jelas Lukman.
Lukman juga mengingatkan soal pentingnya masukan dari berbagai tokok agama mengenai rancangan undang-undang inisiatif DPR ini. Mengingat RUU ini telah memasukan pasal yang akan mengatur tentang pendidikan formal dan nonformal yang ada pada setiap agama.
“Untuk kita bicarakan secara keseluruhan oleh semua Kementerian/Lembaga yang ada di pemerintahan,” ujar Lukman.
Polemik RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan
Diketahui, RUU Pesantren dan pendidikan Keagamaan merupakan RUU yang menjadi inisiatif DPR dan diusulkan oleh Komisi VIII. Adapun partai politik yang mengusulkan rancangan undang-undang ini yakni Fraksi PKS, Fraksi PKB, dan Fraksi PPP.
Hingga kini, RUU ini masih menjadi perdebatan di berbagai kalangan orginisasi kemasyarakatan terutama PGI dan KWI. Adapun beberapa ketentuan yang menjadi perdebatan yakni pasal pasal 69 dan pasal 85 ayat 1-4 terkait dengan sekolah minggu.
Baca juga: PP PMKRI Soal Sekolah Minggu Masuk RUU Pesantren
Pasal- pasal tersebut di atas mengatur tentang jumlah peserta sekolah mingggu yang terdapat dalam agama kristen dan katolik. Pasal ini akan mengatur dan membatasi jumlah siswa minggu hanya 15 orang. Namun, ketentuan ini diprotes oleh pihak KWI dan PGI karena tidak sesuai dengan ketentuan dan kebiasan dalam internal gereja.
Adapun PGI dalam sikapnya mengenai RUU ini yakni penyusunan RUU Pesantren dan pendidikan keagamaan memiliki kecenderungan untuk membirokrasikan pendidikan nonformal. Terutama bagi pelayanan anak -anak dan muda-mudi dalam gereja.
“Kecenderungan ini dikhawatirkan beralih pada model intervensi negara pada agama,” demikian PGI dalam pernyataan sikapnya.
Sementara itu, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) melalui Komisi Kerasulan Awam (Kerawam) memberikan catatan kritis terhadap beberapa point dalam draf RUU tersebut. Point-point tersebut dinilai akan mengubah tujuan yang telah ditetapkan dalam sekolah minggu.
“RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan itu belum pernah dikonsultasikan dan mendapat tanggapan serta masukan dari institusi Gereja Katolik di Indonesia,” demikian keterangan KWI yang ditandatangani Sekretaris Komisi Kerawam, Siswantoko.
Selain itu, KWI juga mendukung pihak kementrian agama untuk segera membuat daftar isian masalah terhadap RUU yang akan segera dibahas. KWI juga akan segera memberikan masukan berupa beberapa point daftar isian masalah(DIM) terhadap RUU yang ada.
“Terhadap RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Kami akan memberikan daftar isian masalah (DIM) sandingan secara lengkap kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan pengisian DIM dan kepada DPR RI dalam membantu pembahasan RUU ini,” demikian pernyataan KWI tersebut.*
COMMENTS