Kemenko Kemaritiman Akan Percepat Realisasi BOP di Labuan Bajo

Kemenko Kemaritiman Akan Percepat Realisasi BOP di Labuan Bajo

LABUAN BAJO, dawainusa.com – Rencana untuk merealisasikan Badan Otorita Pariwisata (BOP) sebagai tindak lanjut terhadap Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan BOP Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT akan segera dipercepat oleh pihak Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Hal itu disampaikan oleh asisten Deputi Bidang Jasa Kemaritiman Kemenko Kemaritiman Okto Rianto di Kupang, Kamis (30/8). Ia menerangkan, mereka sendiri telah terjun langsung ke lapangan untuk memastikan hal tersebut.

“Hari ini (Kamis, 30/8) kami berkunjung langsung ke lapangan sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 32 Tahun 2018 Tentang BOP Labuan Bajo,” terang Rianto.

Baca juga: Labuan Bajo akan Mendapatkan Kapal Pengangkut Air dan Sampah

Selain itu, demikian Rianto, terkait masalah BOP ini, mereka juga telah menggelar rapat koordinasi bersama perwakilan kementerian atau lembaga terkait seperti Sekretariat Kabinet, Kementerian Pariwisata, Kementerian PUPR dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

“Kami diberikan mandat untuk penyusunan Perpres, sehingga BOP Labuan Bajo harus lebih bagus dari BOP untuk daerah lainnya di Indonesia,” ujar dia.

Karena itu, Rianto juga meminta kepada seluruh stakeholders terkait agar dapat bekerja lebih keras sehingga pengembangan destinasi wisata di Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo akan tercapai dengan baik.

Rianto sendiri juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan berbagai masukan dan kritik terkait rencana percepatan BOP Labuan Bajo tersebut.

“BOP Labuan Bajo ini untuk masyarakat, sehingga pembangunan harus memberikan manfaat untuk semua,” tutur dia.

Pihak Kemenko Kemaritiman sendiri, kata dia, juga akan melakukan koordinasi dengan pihak kementerian terkait lainnya dalam rangka percepatan pembangunan berbagai infrastruktur di Labuan Bajo.

Infrastruktur yang dimaksud, terang dia, ialah seperti percepatan aksesibilitas, konektivitas multi transportasi serta pengembangan Bandara Komodo menjadi sebuah bandara internasional.

“Dengan begitu Labuan Bajo akan semakin siap dalam menyambut para tamu dari IMF-Bank Dunia usai melaksanakan pertemuan tahunan (Annual Meeting) di Denpasar, Bali pada Oktober 2018,” tutur dia.

Dengan percepatan pembentukan BOP ini, tambah Rianto, mereka menargetkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan di daerah tersebut dapat mencapai 500.000 pada 2019.

Arus Wisatawan pada 2018

Sebelumnya, Kepala Balai Nasional Taman Komodo Budi Kurniawan menjelaskan terkait jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut.

Dari catatan pihak BTNK sendiri, terang dia, tercatat bahwa jumlah kunjungan wisatawan baik wiatawan domestik maupun wisatawan asing pada semester pertama tahun 2018 (Januari-Juni) mencapai 80.598 orang.

Baca juga: Soal Penataan Kapal Wisata di Labuan Bajo, Pemerintah Terbitkan Perda

Jumlah kunjungan ini terkoreksi meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun 2017 yang tercatat sebanyak 57.783.

Mengingat hal ini, pihaknya akan terus melakukan berbagai pembenahan dan penataan baik dari segi sistem maupun soal lokasi wisata. Mereka juga akan menerapkan pola kunjungan dengan sistem kuota yang akan dibagi ke setiap spot wisata.

“Sistem kuota ini disesuaikan dengan hasil kajian tentang daya dukung kawasan sehingga tidak mengancam kehidupan satwa langka tersebut maupun kekayaan ekosistem lainnya,” tutur dia.

Segera Bentuk Polisi Pariwisata di Labuan Bajo

Sperti diketahui, semenjak diadakannya Sail Komodo pada 2013 lalu, jumlah arus wisata menuju Labuan Bajo serta Taman Nasional Komodo dan sekitarnya memang terus mengalami peningkatan.

Akan tetapi, sampai saat ini, segala bentuk pelayanan secara khusus dari aspek keamanan berwisata di daerah ini masih belum sepenuhnya diperhatikan.

Karena itu, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kabupaten Manggarai Barat, NTT meminta agar polisi pariwisata di daerah tersebut segera dibentuk demi keamanan aktivitas wisata di dalamnya.

“Sudah semestinya Manggarai Barat sebagai bagian dari destinasi prioritas nasional ini memiliki polisi pariwisata untuk menjamin keamanan aktivitas wisatawan yang terus-menerus membeludak,” ujar Ketua HPI Kabupaten Manggarai Barat Sebastianus Pandang di Labuan Bajo, Jumat (10/8).

Baca juga: Unjuk Rasa Sambut Kedatangan Tim KLHK di Labuan Bajo

Dorongan pembentukan polisi wisata tersebut, kata dia, dilakukan karena selama menjadi pemandu wisata yang mengetahui kondisi langsung di lapangan, mereka telah banyak menemukan bahwa keamanan berwisata di daerah tersebut masih sangat memprihatinkan.

“Seperti kita ketahui ada kasus oknum pemandu nakal yang memancing komodo, kasus pemerkosaan wisatawan asing, pencurian barang-barang wisatawan dan lainnya,” kata dia.

Hal lain yang sering mereka temukan ialah soal gangguan ketertiban dan keamanan di destinasi wisata sehingga membuat para wisatawan yang datang menjadi tidak nyaman.

“Ada wisatawan yang lewat diteriaki oknum-oknum warga yang berkumpul di situ, ada wisatawan yang ditarik tangannya lalu keluar kata-kata kasar, hal-hal seperti ini bisa menimbulkan citra buruk terhadap pariwisata di sini,” ungkap dia.

Karena itu, dorongan pembentukan polisi wisata tersebut menjadi sangat penting untuk segera diterapkan sehingga segala perbuatan yang mengganggu aktivitas wisata di daerah tersebut dapat diatasi.*