Kemenangan Recep Erdogan dan Masa Depan Turki

Kemenangan Recep Erdogan dan Masa Depan Turki

Koalisi Erdogan berhasil meraih presentase suara sekitar 53 persen dengan hampir 90 persen pemilih. Erdogan mengalahkan enam pesaingnya  yang memungkinkannya memperpanjang masa jabatan tersebut hingga 2028 mendatang. (Foto: Recep Tayyip Erdogan - ist)

FOKUS, dawainusa.com Usai memenangkan pemilu pada akhir pekan lalu, Presiden Recep Tayyip Erdogan telah mengukuhkan dirinya sebagai orang paling berkuasa di Turki. Kemenangan presiden Turki sejak 2014 itu semakin memperluas kekuasaannya yang mungkin akan bertahan selama satu dekade.

Seperti yang dilaporkan Times, koalisi Erdogan berhasil meraih presentase suara sekitar 53 persen dengan hampir 90 persen pemilih. Ia mengalahkan enam pesaingnya  yang memungkinkannya memperpanjang masa jabatan tersebut hingga 2028 mendatang.

Meskipun lawan-lawan politiknya mengeluhkan adanya kecurangan dalam pemilu Turki, seperti memainkan isu ras yang tidak adil dan mendapat dukungan dari negara, pemimpin Partai Keadilan dan Pembangunan itu menegaskan bahwa Turki telah mendapat pelajaran berharga dalam demokrasi ke seluruh dunia.

Baca juga: Penutupan Tujuh Masjid dan Perlawanan Terhadap Muslim Austria

Pemilu memberikan implikasi penting bagi keamanan regional, arus pengungsi, dan demokrasi duni, tetapi juga bagi Turki sendiri, yang berada di persimpangan antara Eropa, Rusia dan Timur Tengah. Lantas, apa yang bakal terjadi pasca kemenangan Erdogan?

Perubahan pada Bentuk Negara Turki

Pada 2017 lalu, Erdogan memenangkan referendum untuk mengubah konstitusi Turki. Perubahan-perubahan yang mulai berlaku setelah pemilihan ini, termasuk peralihan dari sistem parlementer ke presidensial. Perubahan sistem pemerintahan tersebut memungkinkan Erdogan memperoleh kekuasaan yang lebih luas.

Referendum Turki memberikan ruang kekuasaan kepada Erdogan untuk menetapkan keputusan, menunjuk pejabat publik termasuk menteri dan hakim, memutuskan anggaran dan mengendalikan militer dan polisi. Sebaliknya kekuatan parlemen akan berkurang dan peran perdana menteri dihapuskan.

Baca juga: Ketegangan di Timur Tengah dan Akhir Perjanjian Oslo

Sebuah pertanyaan yang bisa diajukan adalah; Apakah kemenangan ini akan mendorongnya untuk mengakhiri keadaan darurat yang telah terjadi di Turki sejak tahun 2016, ketika kudeta yang gagal hampir mengakibatkan pembunuhan terhadap dirinya?

Seperti yang dilaporkan Times, dalam keadaan darurat, Erdogan telah memecat lebih dari 100.000 pejabat publik dari jabatan mereka. Sementara itu, lebih dari 50.000 orang berada di penjara menunggu persidangan, termasuk sembilan anggota parlemen Kurdi. Dalam kondisi yang darurat tersebut, partai Erdogan memegang monopoli virtual pada jam tayang televisi politik.

Lawannya takut bahwa kekuasaan presiden yang meningkat akan mengarah pada pemerintahan satu orang. Tetapi Erdogan telah lama memegang kekuasaan yang sama di bawah keadaan darurat.

Dalam analisis Jurnalis Billy Perrigo, jika Erdogan mengangkat keadaan darurat tersebut, ada kemungkinan oposisi akan mendapatkan ruang untuk bernafas. Bahkan jika dia melakukannya, ia akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya.*

Kemenangan Erdogan, Akhir dari Turki yang Sekuler?

Turki didirikan pada 1923 sebagai republik sekuler. Prinsip utamanya adalah pemisahan agama dari kehidupan publik. Meskipun dengan mayoritas Muslim yang besar, selama hampir seratus tahun sistem sekuler di Turki masih tetap bertahan.

Sekarang, orang Turki lebih cenderung melihat gambar besar wajah Erdogan di depan umum. Erdogan sendiri memiliki basis Muslim konservatif yang besar. Salah satu yang menopang popularitasnya adalah pernyataannya bahwa Turki adalah negara Muslim – bertentangan dengan prinsip-prinsip pendirian negara.

Baca juga: Belajar dari Nabi Muhammad, Nilai-nilai Islam Harus Kokohkan Perdamaian

Tetapi Turki sendiri sangat terpolarisasi pada isu sekularisme dan hal itulah yang menjadi medan perang kunci dalam pemilihan ini. Erdogan telah berbicara tentang keinginan untuk meningkatkan “generasi saleh,” menerapkan kurikulum Islam di sekolah-sekolah di seluruh negeri.

Edogan telah memimpin seruan untuk mengakhiri pelarangan jilbab di lembaga-lembaga publik, keluhan lama di kalangan Muslim saleh yang merasa didiskriminasi oleh kebijakan tersebut. Sebuah masjid raksasa, proyek kesayangan Erdogan, sedang dalam pembangunan menghadap ke Istanbul.

Sama seperti Ataturk membentuk negara dengan citranya, Erdogan telah bekerja untuk membentuknya sendiri. Sekarang, dengan kekuatan yang telah lama diidam-idamkannya, orang Turki dapat mengharapkan Islam untuk menempati posisi yang lebih tinggi dalam kehidupan publik.

Hubungan yang Tegang dengan Barat

Ketika ia berkuasa pada 2003, para pemimpin Barat mendekati Erdogan, melihat dia sebagai pemimpin liberal yang dapat mereka tangani di dunia Islam setelah serangan 11 September 2001.

Tapi kini tidak lagi. Meskipun Turki adalah anggota NATO dan telah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Uni Eropa, pemimpinnya memiliki peran penting dalam kelangsungan keduanya.

Baca juga: Trump, Yerusalem dan Upaya Perdamaian Israel-Palestina

Erdogan baru-baru ini membeli sistem pertahanan rudal dari Rusia, membuat gusar anggota lain di markas NATO, dan gaya kepemimpinannya jauh lebih dekat dengan Putin daripada para pemimpin Eropa Barat.

Para pemimpin Barat perlu menjaga Erdogan di pihak mereka. Uni Eropa telah mencapai kesepakatan 1,8 miliar euro dengan Turki dalam upaya untuk membendung arus pengungsi ke benua itu, sementara Turki juga merupakan pemain kunci dalam perang di Suriah.

Hubungan sudah tegang berkat dukungan Amerika Serikat (AS) terhadap para pejuang Kurdi yang dianggap Turki sebagai anggota kelompok teroris. Dengan perang beringsut menuju kemungkinan konfrontasi, perselisihan itu bisa menyala dalam waktu dekat.

Dalam pidato kemenangannya, ia berpendapat bahwa jumlah pemilih yang tinggi berarti negara-negara Barat tidak dapat mengklaim bahwa pemilihannya adalah tipuan.

“Beberapa negara yang memiliki jumlah pemilih rendah di pemilu mengklaim mereka adalah model demokrasi. Tingkat pemilihnya sangat rendah dan mereka memandang rendah Turki karena tidak demokratis.” katanya.

Erdogan hanyalah tokoh yang terbaru dalam serangkaian penguasa yang berusaha mendapatkan legitimasi khas demokrasi sementara menggunakan kekuasaan otoriter untuk menumpuk peluang yang menguntungkan mereka.

Putin dari Rusia dan Viktor Orban dari Hongaria memenangkan pemilu dalam situasi yang sama tahun ini saja. Menggunakan mekanisme demokrasi memberikan legitimasi Erdogan, tetapi dengan margin kemenangan hanya 53 persen itu juga membuka jalan bagi kandidat oposisi untuk menggulingkannya.*