Kejari Manggarai Diduga Berkonspirasi dengan Pelaku Korupsi

Kejari Manggarai Diduga Berkonspirasi dengan Pelaku Korupsi

RUTENG, dawainusa.com – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ruteng Santu Agustinus menduga bahwa Kejaksaan Negeri atau Kejari Manggarai melakukan konspirasi dengan para pelaku korupsi yang ada di Manggarai dan Manggarai Timur.

Presidium Gerakan Kemasyarakatan (Germas) PMKRI Cabang Ruteng, Ignasius Padur mengatakan, dugaan tersebut disebabkan karena sampai saat ini, dua kasus dugaan korupsi yang terjadi di kedua daerah tersebut tidak diselesaikan dengan tuntas oleh Kejari Manggarai.

Baca juga: Dua Kasus Korupsi Ini Tidak Diusut Tuntas oleh Kejari Manggarai

Dua dugaan kasus korupsi yang dimaksudkan itu ialah korupsi pembangunan Pasar Rakyat Ruteng yang berlokasi di Jalan Ruteng-Reo dan korupsi Dana Desa Sisir yang dilakukan oleh Kepala Desa Sisir, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai.

“Penanganan yang lamban dari Kejari Manggarai dan penyebaran informasi-informasi palsu ke publik Manggarai mengindikasikan kegagalan Kejari dalam mengusut dugaan korupsi di daerah ini. Hal ini memperkuat dugaan kami bahwa Kejari sudah berkonspirasi dengan pelaku-pelaku korupsi tersebut,” kata Padur ketika memberikan orasi pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di depan Kantor Kejari Manggarai, Ruteng, Sabtu (8/12).

Kejari Manggarai Bohongi Publik

Selain mengungkapkan hal tersebut, Padur juga mengatakan bahwa selama ini, Kejari Manggarai telah melakukan pembohongan terhadap publik di dua daerah tersebut.

Sebab, pada Juli lalu, Kejari Manggarai pernah mengeluarkan pernyataan kepada pihak media bahwa kasus korupsi ini sudah hampir rampung.

Saat itu, Kejari Manggarai juga mengatakan bahwa sejumlah tersangka di dalam kasus tersebut akan segera diumumkan. Akan tetapi, sampai saat ini, hal tersebut tidak juga direalisasikan.

Baca juga: Apa Kabar Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Ruteng?

Publik Manggarai, demikian Padur menerangkan, sama sekali belum mengetahui kelanjutan dari dua kasus tersebut dan siapa saja tersangka di baliknya.

Tidak hanya itu, Padur juga mempertanyakan keputusan Kejari Manggarai yang menghadirkan tim ahli berbeda dalam proses penanganan uji konstruksi bangunan pada kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Rakyat Ruteng.

Awalnya, demikian Padur, tim ahli yang didatangkan oleh Kejari Manggarai ialah tim ahli dari Universitas Flores (Uniflor) Ende. Tetapi, dalam proses selanjutnya, tim ahli tersebut diganti oleh tim ahli dari Politeknik Kupang.

Tim Ahli dari Uniflor Sempat Ditawarkan Uang Rp100 Juta

Adapun alasan digantinya tim ahli ini, dalam audiensi dengan PMKRI Ruteng pada Jumat (30/11) lalu, Kejari Manggarai menjelaskan bahwa keputusan itu terjadi karena tim ahli dari Uniflor tidak mampu mempertanggungjawabkan hasil pengujiannya di meja persidangan.

Namun, Padur menjelaskan bahwa alasan yang disampaikan oleh Kejari Manggarai tersebut mengada-ada. Sebab, tim ahli dari Uniflor sendiri telah membantah klaim yang disampaikan oleh Kejari tersebut.

Tim ahli dari Uniflor menyampaikan bahwa mereka telah melakukan uji konstruksi dan mendapatkan hasil bahwa kerugian negara di dalam kasus tersebut sebesar Rp580 juta. Sedangkan tim ahli dari Politeknik Kupang memperoleh hasil bahwa kerugian negara sebesar Rp57 juta.

“Bisa dipastikan bahwa Kejari sengaja mendatangkan tim ahli yang kedua dari Politeknik Kupang karena “dekat” dengan Kejari. Apalagi menurut pengakuan tim ahli dari Uniflor bahwa mereka sempat ditawarkan uang Rp100 juta tetapi mereka memilih untuk menolak,” ungkap Padur dalam aksi tersebut.

Baca juga: Soal Korupsi di NTT, Wakil Gubernur Nae Soi Akan Datangkan KPK

Adapun terkait kasus dugaan korupsi Dana Desa Sisir di Kecamatan Elar Manggarai Timur, pada Selasa (5/6) lalu, “Masyarakat Peduli Desa Sisir” mendatangi kantor Kejari Manggarai untuk menyampaikan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sisir.

Namun sampai saat ini, laporan terkait kasus tersebut belum diurus oleh Kejari Manggarai. Bahkan Padur mengatakan bahwa Kejari Manggarai sangat konyol, karena ia mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui kasus korupsi yang dilaporkan warga tersebut dengan alasan, saat itu ia belum menjabat sebagai Kejari Manggarai.

“Itu alasan yang konyol dan tidak layak disampaikan oleh seorang Kepala kajari. Mana mungkin pada acara serah terima jabatan tidak disertai dengan penyerahan kasus-kasu yang belum diurus tuntas?” kata Padur.

Dengan ini, Padur kemudian menduga bahwa dua kasus tersebut sengaja tidak diselesaikan dengan baik dan tuntas oleh Kejari Manggarai. Hal itu dilakukan agar mereka dapat menjadikan kasus ini sebagai kesempatan untuk melakukan praktik pemerasan atau korupsi.*

COMMENTS