FOKUS, dawainusa.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai baru yang mengklaim sebagai partainya kaum muda terbilang cukup berani. Ada banyak gebrakan baru yang mereka buat. Sebagian dari kebijakan-kebijakan tersebut pun diklaim sebagai antitesa dari habitus dan prilaku partai-partai lama yang tidak selaras dengan garis ideologi partai.
Secara gamblang menyebut partai lama memilik dua dosa utama merupakan bagian dari langkah berani PSI tersebut. Hal itu seperti disampaikan oleh Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany. Dua ‘dosa’ partai lama yang disebutkan Tsamara adalah:
Pertama, Tsamara menyinggung soal komitmen partai lama terhadap pemberantasan korupsi. Dia menilai, hingga ini komitmen itu jauh dari kata terealisasi. “Parpol bahkan belum berkomitmen menghadirkan politisi yang bersih, baik untuk legislatif maupun eksekutif,” kata Tsamara belum lama ini.
Baca juga: Masa Jabatan Berakhir, Surya Paloh Digugat Kader NasDem
Kedua, karena komitmen pemberantasan korupsi tak juga terealisasi, maka imbasnya akan mempengaruhi proses rekrutmen partai. Dua aspek itu saling berhubungan satu dengan yang lain. Bobroknya proses rekrutmen inilah ‘dosa’ partai lama. Menurut Tsamara, tak dapat dipungkiri bahwa proses rekrutmen partai lama tak jauh dari kata ‘mahar politik’.
“Kita tidak tahu apa yang terjadi dan dibicarakan. Tapi kabar yang santer beredar selalu melibatkan sejumlah uang sebagai mahar. Tak ada uang, tak ada pencalonan,” terang Tsamara.
Tsamara melanjutkan, jika dua ‘dosa’ itu masih saja dilakukan, eksistensi partai lama tentu akan meredup. Namun, kondisi tersebut justru menguntungkan untuk partai-partai baru.
“Partai harus berani membuka sistem rekrutmen caleg secara transparan untuk menghindari kecurigaan. Ketika partai-partai politik lama gagal karena terbenam dalam tradisi usang dan berbahaya, kehadiran sebuah partai baru yang menawarkan antitesis menjadi sangat relevan,” papar Tsamara.
Apa yang disampaikan Tsamara memang mendapat kebenarannya hari-hari ini. Dalam beberapa waktu terakhir ini saja misalnya, para pemangku kepentingan, baik eksekutif maupun legislatif, yang menjadi ‘langganan’ KPK memang berasal dari partai lama. Teranyar, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra yang tertangkap tangan atas tuduhan kasus jual-beli jabatan.
Sunjaya diketahui berhasil menang di Pilkada Cirebon 2018. Bupati terpilih itu merupakan kader PDIP, dan PDIP merupakan satu-satunya partai yang mengusung Sunjaya. Kasus yang juga mendapat sorotan yakni suap PLTU-1 Riau. Di mana, pesakitan dalam kasus tersebut yakni Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Eni Saragih dan kader senior Golkar, Idrus Marham.
Keberanian PSI; Komitmen Penuh atau Kegenitan Politik?
Kebijakan-kebijakan PSI, termasuk apa yang sering mereka sampaikan di media memberi harapan baru bagi publik. Setidaknya PSI menjadi aose di tengah perilaku sebagian kader partai lama yang tidak selaras dengan garis ideologi partai, semisal perilaku korupsi. Keberanin PSI di sisi lain tentu saja rasional sebab PSI tidak punya beban masa lalu.
Namun pertanyaan ‘nakal’ yang sekaligus menjadi alat kontrol bagi komitmen PSI adalah apakah strategi yang selama ini dibangun benar-benar dilandasi oleh komitmen penuh untuk menghadirkan habitus politik baru di Indonesia atau sekedar menaikkan ratting partai menjelang pemilu?
Baca juga: Jokowi Keceplosan ‘Sontoloyo’, Bentuk Kontrol Diri yang Lemah?
Rakyat tentu tidak berkompoten menilai hal itu. Tapi pernyataan Ketua Fraksi Golkar di DPR RI, Melchias Markus yang menyebut PSI sekedar mencari manuver tidak boleh diremehkan. Diketahaui menanggapi PSI yang menyebut partai lama punya dua dosa utama, Mekeng menyebut PSI sebenarnya mencari isu seksi.
“Ini kan tahun politik ya, dia mau cari isu yang seksi. Jadi seolah-olah kalau mereka itu yang paling benar. Kalau kita bicara itu kan harus ada fakta, daya, buktinya. Nggak bisa berdasarkan kata Mekeng seperti dilansir Detik.com, Kamis, (25/10).
Mekeng mengatakan, PSI tak bisa mengeneralisir sikap anggota DPR. Dia menyebut itu sebagai cara yang kurang etis untuk menaikkan popularitas PSI. “Wajar saja, tapi kurang etis. Semua kan juga tidak semudah itu mengeneralisir orang. Jadi menurut saya ini cuma genit-genit politik saja,” ucapnya.
Selaras dengan Mekeng, anggota fraksi partai Golkar DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan, sebaiknya PSI tidak melakukan tuduhan secara sembarangan. Dia menegaskan tidak semua anggota DPR melakukan ‘dosa’ seperti yang disebut oleh PSI tersebut, salah satunya soal hobi anggota DPR yang suka menyaksikan tarian striptis.
“Saya kira PSI jangan menuduh yang tidak-tidak. Tidak semua anggota DPR begitu. Saya kunker ke Arab Saudi dalam rangka pengawasan haji mana ada di Arab Saudi striptis, jadi jangan sembarangan juga,” kata Ace di Jakarta, Jumat, (26/10).
Dia mengatakan, banyak anggota DPR saat kunjungan kerja melakukan tugas dengan baik. Salah satunya yang dia lakukan saat melakukan pegawasan pelaksanaan ibadah haji tahun 2019 di Arab Saudi.
“Kita lakukan kerja-kerja untuk pengawasan haji selama 2 minggu bahkan selama 1 bulan, ya kerja untuk melakukan pengawasan haji. Jadi menurut saya jangan men-generalisir. Apalagi PSI adalah partai baru, mau jadi calon,” katanya.
Wakil Ketua Komisi VIII ini mengatakan, sebaiknya tetap PSI fokus mengurusi partainya agar lolos ambang batas parlemen. “Yang penting PSI lolos dulu sajalah, baru merasakan jadi anggota DPR. Jadi berusaha saja dulu untuk lolos PT, ndak usah membicarakan keberadaan yang sekarang,” katanya.*