Kapolri Tito: Hati-Hati Gunakan Istilah Kriminalisasi

Kapolri Tito: Hati-Hati Gunakan Istilah Kriminalisasi

Kepala Kepolisian Republi Indonesia (Kapolri), Jenderal Tito Karnavian menegaskan agar semua pihak mesti hati-hati untuk menggunakan istilah kriminalisasi. (Foto: Tito Karnavian - ist)

JAKARTA, dawainusa.com Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Tito Karnavian menegaskan, agar semua pihak mesti hati-hati untuk menggunakan istilah ‘kriminalisasi’, secara khusus terkait proses hukum yang dilakukan kepolisian.

“Tolong bahasa kriminalisasi hati-hati betul kita menggunakannya,” kata Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (05/01).

Tito menegaskan, jangan pernah memakai istilah itu untuk menghalang-halangi berbagai proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian, meskipun pihak yang diproses itu ialah seorang calon kepala daerah yang hendak mengikuti kontestasi pilkada.

Baca juga: Apresiasi Para Sultan Hingga Curhat Raja Kupang ke Jokowi

Sebab, kata Tito, tidak ada aturan hukum yang melarang setiap penegak hukum untuk memeriksa kepala daerah sebelum ditetapkan calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Ini memang sudah mulai masuk tahapan Pemilu. Tanggal 8 (Januari) nanti pendaftaran paslon (pasangan calon). Tapi, tidak ada aturan yang mengatur larangan kepada penegak hukum, termasuk Polri, untuk lakukan proses hukum pada siapapun yang diduga terlibat proses hukum, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka,” jelas Tito.

Adapun Polri ketika dinahkodai oleh Badrodin Haiti pernah menerbitkan Perantura Kapolri No. SE/7/vi/2014. Perarutan itu berisi tentang pengusutan kasus hukum terhadap calon kepala daerah harus dilakukan seusai proses pilkada selesai.

Reaksi Atas Tudingan Kriminalisasi

Pernyataan Tito tersbut merupakan reaksi atas tudingan kriminalisasi terhadap salah satu calon gubernur yang hendak bertarung di Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur (Pilgub Kaltim).

Sebelumnya, Partai Demokrat memang melontarkan keluhan bahwa seorang calonnya, yakni Syahrie Jaang sebagai figur yang diusungnya untuk maju dalam Pilkada Kaltim mendapatkan perlakuan tidak adil dan sewenang-wenang dari pihak tertentu.

Baca juga: Megawati: Politik Itu Keyakinan, Kita Tak Pernah Membuat Politik Melodramatik

Berdasarkan keterangan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, kejadian itu bermula ketika Partai Demokrat mengusung Wali Kota Samarinda, Syahrie Jaang dan Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim.

Meski diketahui telah diusung oleh Partai Demokrat, ada partai tertentu berusaha memanggil Jaang sebanyak 8 kali dan memengaruhinya untuk berpasangan dengan Kapolda Kaltim, Irjen Pol Safaruddin sebagai cawagubnya. Saat itu, Jaang menolak permintaan itu dengan alasan sudah diusung Demokrat.

“Padahal ada wakilnya, Pak Rizal. Maka secara etika politik, tidak baik kalau sudah berjalan,” jelas Sekretaris Jendral Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan di Wisma Proklamasi, Jakarta, Rabu (03/01) lalu.

Karena menolak permintaan itu, Jaang dan Rizal kemudian dijerat kasus. Jaang diperiksa sebagai saksi atas kasus pemerasan dan pencucian uang dengan terdakwa Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB), Hery Susanto Gun alias Abun, dan Manajer Lapangan KSU PDIB, Noor Asriansyah alias Elly.

Sementara Rizal dijerat atas kasus dugaan korupsi Rumah Potong Unggas (RPU) di Kilometer 13, Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara.

Dibantah Kapolda Kaltim

Menanggapi dugaan kriminalisasi tersebut, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Timur, Inspektur Jenderal Safaruddin membantah telah melakukan hal demikian.

Ia menjelaskan, pemeriksaan Jaang sebagai saksi dalam kasus pemerasan dan pencucian uang terkait izin pengelolahan lahan parkir di Pelabuhan Terminal Peti Kemas, Palaran, Samarinda, Kaltim itu merupakan penyelidikan baru atas fakta persidangan tersangka sebelumnya.

Baca juga: Sentilan SBY Soal Pentingnya Etika Dalam Pemilu

“Ini kasus lama, masalah saber pungli (sapu bersih pun gutan liar). Ini baru selesai sidang, fakta-fakta persidangan itu dijadikan bahan untuk dilakukan penyelidikan,” jelas Safaruddin di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Ia juga membantah tuduhan yang dilontarkan Partai Demokrat bahwa dirinya telah berupaya melakukan pemaksaan kepada Jaang untuk bergandengan tangan dengannya untuk bertarung dalam Pilgub Kaltim.

“Kalau memaksa, apa kalimat saya? Terus di mana tempatnya dan harinya? Tidak ada,” ungkapnya.* (YAH).