Kapal Asing Ilegal yang Ditangkap Bisa Jadi Aset Negara

Kapal Asing Ilegal yang Ditangkap Bisa Jadi Aset Negara

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, semua kapal asing yang dimiliki pelaku pencurian ikan secara ilegal di perairan Indonesia semestinya menjadi aset negara. (Foto: Sri Mulyani - ist)

JAKARTA, dawainusa.com Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, semua kapal asing yang dimiliki pelaku pencurian ikan secara ilegal di perairan Indonesia semestinya menjadi aset negara. Hal itu, katanya, bisa dilakukan apabila pengamanan terhadap kapal itu dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku.

“Pada dasarnya, kalau suatu barang yang diambil alih oleh negara melalui suatu proses hukum yang benar, dia bisa menjadi aset negara dan tentu saja bisa dimanfaatkan bagi kita,” tutur Sri Mulyani setelah mengikuti acara Malam Apresiasi Stakeholders LMAN di Jakarta, Rabu (10/01) kemarin.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu juga menambahkan, berbagai kapal asing yang ditangkap itu tidak bisa langsung diambil dan dikelolah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Sebab, katanya, untuk bisa dikelolah oleh LMAN, juga mesti melewati prosedur hukum tertentu.

Baca juga: Megawati: Politisi yang Memainkan Hoaks adalah Pengecut

“Tidak (dikelola LMAN), kalau dari LMAN biasanya kalau sudah melalui proses hukum. Kalau itu pengambilalihan secara paksa, masih ada suatu proses hukum yang harus dilalui,” tuturnya.

Terkait penenggelaman kapal asing ilegal sebagaimana dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti selama ini, menurut Sri Mulyani, hal itu merupakan suatu bentuk langkah penegakan hukum.

Ia menjelaskan, apa yang telah dilakukan Menteri Susi hanya hendak menegaskan agar tidak ada pihak yang berusaha menyalahgunakan izin, trayek, dan sumber daya alam di Indonesia.

“Hal ini bisa dijembatani dengan terus memperbaiki tata kelola dan pengawasan, untuk kemudian memanfaatkan aset itu pada akhirnya untuk menegakkan tata kelola yang baik dan juga bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Sri Mulyani.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata mengatakan, kalau hendak menyita aset negara, mesti terlebih dahulu melewati proses di pengadilan.

“Ada proses pengadilan, dinyatakan dirampas dan dari situ ada proses penetapan dari Kejaksaan Agung. Nanti terserah mau diserahkan ke DJKN, dimusnahkan, atau dilelang,” ungkap Isa.

Pro Kontra Penenggelaman Kapal

Kontroversi terkait kebijakan terhadap berbagai kapal asing ilegal para pencuri ikan memang akhir-akhir ini hangat dibicarakan. Pasalnya, apa yang telah dilakukan Menteri Susi selama ini, yakni soal penenggelaman kapal tersebut menuai keberatan dari pihak tertentu.

Salah satu pihak yang menyatakan keberatan dengan hal itu ialah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menyebutkan, mulai tahun ini, tidak akan ada lagi peristiwa peneggelaman kapal. Menurut Luhut, untuk kedepannya, pemerintah hanya akan fokus pada peningkatan produksi guna memperkuat kegiatan ekspor.

Baca juga: Beda Agama, Sitorus Pendamping Djarot Ditolak DPW PPP Sumut

“Perikanan sudah diberitahu tidak ada penenggelaman kapal lagi. Ini perintah, cukuplah itu, sekarang kita fokus bagaimana meningkatkan produksi supaya ekspor kita meningkat,” kata Luhut. setelah rapat koordinasi dengan empat menteri di bawah koordinasi Kemenko Kemaritiman di kantornya, Senin (08/01) lalu.

Terkait kapal-kapal ilegal, kata Luhut, semuanya itu akan disita.”Nanti kita ingin jangan lagi di-stranded-kan (ditinggalkan) kapal. Tadi Pak Menteri Perhubungan juga menyampaikan tidak ingin ada kapal-kapal yang berhenti begitu saja. Cukup tiga tahun ini.” jelas Luhut.

“Sekarang kita ingin lihat ke depan, orang sudah tahu negeri kita tegas. Kalau memang ada nanti, ya bukan tidak mungkin ditenggelamkan. Suatu ketika bisa saja, kalau ada pelanggaran-pelanggaran khusus, tapi tidak khusus ditenggelamkan,” lanjutnya.

Selain Luhut, pada September lalu, Komisi VI DPR, Bambang Soekartono juga menyatakan keberatan terhadap kebijakan Menteri Susi itu. Ia mengatakan, peneggelaman kapal yang dilakukan Ibu Susi selama ini sangat tidak ramah terhadap lingkungan.

Ia menginginkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, memberi masukan kepada koleganya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, agar dalam menenggelamkan kapal jangan dilakukan dekat garis pantai.

“Penenggelaman seharusnya boleh dilakukan seperti Australia, yang melakukannya di laut dalam. Itu pun juga tidak ditenggelamkan,” kata Soekartono.

Sesuai Undang-Undang

Meski mendapat banyak komentar yang menyatakan keberatan atas kebijakannya itu, rupanya Menteri Susi tetap berkomitmen untuk tetap melanjutkan aksinya itu. Apalagi katanya, kebijakannya itu sama sekali tidak bertentangan dengan aturan undang-undang yang berlaku.

Susi Pudjiastuti menjelaskan, tindakan penenggelaman kapal asing ilegal para pencuri ikan seperti yang dilakukannya selama ini memiliki dasar legitimasi yang jelas. Ia mengatakan, hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Perikanan.

Baca juga: erita dari Rote, Jokowi Dinobatkan Jadi ‘Maneleo Nusak Rote’

“Mohon disosialisasikan, mungkin, masih banyak yang belum tahu peneggelaman kapal pencuri dan pelarangan ABK asing itu ada diatur dalam UU perikanan,” kata Susi melalui cuitan di akun twitter milik pribadinya, Selasa (09/01).

Selama ini, lanjut Susi, penenggelaman kapal itu selalu dilakukan dengan melewati prosedur hukum yang ada. Hal itu, katanya, dilakukan setelah mendapat putusan hukum dari pengadilan negeri. Karena itu, Ia menyangkal berbagai pandangan bahwa tindakannya itu merupakan kehendak pribadinya.

Adapun dasar legal terkait hal itu telah telah diatur dalam UU Perikanan No 45 Tahun 2009 pasal 69 ayat 1. Dalam pasal tersebut, dikatakan, kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolahan perikanan negara Republik Indonesia.

Selain itu, dalam pasal 69 ayal 4 dikatakan, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1), penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.* (YAH).