Kampanye Golput Diancam Pidana, Ini Penjelasan Komisioner KPU

Kampanye Golput Diancam Pidana, Ini Penjelasan Komisioner KPU

Viryan menegaskan, ajakan  untuk tidak memilih tidak perlu diproses secara pidana

Dawainusa.com Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Viryan Azis, memberikan tanggapan terkait adanya ancaman pidana kampanye golput. Viryan menegaskan, ajakan  untuk tidak memilih tidak perlu diproses secara pidana. Hal ini ia sampaikan untuk menanggapi apa yang sampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

Menurutnya, pemilu memang menjadi momentum bagi masyarakat untuk memilih calon pemimpin untuk lima tahun. Tetapi, UU tidak boleh digunakan untuk memberikan semacam ancaman bagi warga negara. Negara mesti memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menggunakan haknya.

“Kalau pidana tidak usah. Kan undang-undang (Pemilu) tidak mengatur itu, di aturan KPU (PKPU) juga tidak mengatur soal pemidanaan itu,” kata Viryan di Jakarta, Kamis, (28/03/2019)

Baca juga: Polri Sebut Kampanye Golput Dalam Pemilu Terancam Pidana

Ia menambahkan, ketentuan dalam undang-undang pemilu sangat jelas mengatur tentang kampanye. Dalam undang-undang ini, tidak ada diatur ancaman pidana bagi mereka yang melakukan ajakan golput. Karena itu, pihak KPU hanya menjalankan apa menjadi ketentuan yang diatur di UU pemilu tersebut.

KPU Fokus Sosialisasi Cegah Golput

Lebih lanjut ia menjelaskan, Pilihan pihak penyelenggara seperti KPU yakni terus melakukan sosilisasi kepada masyarakat. Masyarakat diberikan pengetahuan teknis terkait penggunaan hak suaranya. Dengan demikian, pemilih dapat  menyempatkan diri hadir di tempat pemungutan suara.

Hal ini dilakukan oleh seluruh jajaran KPU dari pusat sampai ke daerah. Pilihan cara ini diambil berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi di tengah masyarakat. Pihak KPU memilih menggunakan pendekatan secara persuasif kepada pemilih.

“Kami fokus bagaimana kita menyajikan penyelenggaraan pemilu terbaik. KPU mempersiapkan hal terbaik, Bawaslu melakukan pengawasan terbaik, dan peserta pemilu menyajikan kontestasi terbaik,” jelasnya.

Baca juga: Kirim Pemuda Ke Australia, Ini Penjelasan Josef Nae Soi

Pihak KPU menyakni, pelaksanaan pemilu kali ini tetap berjalan dengan lancar. Tentu sesuai dengan asas umum yang berlaku dalam penyelenggaran pemilu. Syaratnya yakni masyarakat diberikan pengetahuan secara intens tentang pemilihan tersebut.

Adapun pihak Bawaslu diminta memberikan pengawasan terhadap setiap tahapan proses yang ada. Terhadap proses yang dinilai menyimpang mesti segera ditindaklanjuti. Dengan demikian, pemilu  berjalan dengan aman dan lancar.

Baca juga: Cerita Sopir Motor Laut Ikuti Perkembangan Pemilu 2019

Pemilu kali ini terbilang sangat rumit khusunya bagi massa pemilih. Alasannya karena pemilu dilaksanakan secara serentak antara pilpres dan pemilu legislatif. Tetapi, KPU tetap fokus memberikan sosialisasi sehingga masyarakat mengetahui tata cara pencoblosan.

“Kalau semua aspek sudah baik, maka tentunya pemilih yang sebelumnya tidak tertarik akan jadi ‘oh, (pemilu) ini menarik ya’, jadi tertarik,” pungkasnya.*

COMMENTS