Jusuf Kalla Sebut Studi Banding Pemda Harus Bermanfaat

Jusuf Kalla Sebut Studi Banding Pemda Harus Bermanfaat

JAKARTA, dawainusa.com – Kebiasaan pemerintah daerah melakukan studi banding mendapat sorotan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pasalnya, studi banding yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) selama ini kurang memberi manfaat bagi daerah. Karena itu, ia meminta kepada Pemda untuk mengurangi kebiasaan tersebut.

Jusuf Kalla dalam penjelasannya mengatakan, upaya melakukan studi banding ke luar daerah atau ke luar negeri memang penting untuk dilakukan. Dengan studi banding, Pemda akan melihat proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah lain.

Baca juga: Mendagri Tunjuk Satu Dirjen untuk Pelayanan Pemerintahan di Sulteng

Namun, ia mengingatkan, Pemda harus melakukan sesuatu yang berguna bagi daerah setelah melakukan studi banding tersebut. “Jangan hanya daerah-daerah selalu studi banding tapi pulang tidak bisa bikin apa-apa,” kata Jusuf Kalla di Jakarta, Senin (8/9).

Ia juga mengatakan, kebiasaan birokrasi pemerintah daerah sekarang cenderung untuk tidak mau bekerja keras. Padahal, kata Kalla, banyak potensi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan pembangunan di daerah. Namun, potensi-potensi tersebut tidak dikelola dengan baik.

Pemda Diminta Melakukan Inovasi

Jusuf Kalla kemudian menjelaskan, kemajuan sebuah daerah sangat tergantung dari inovasi yang dilakukan oleh Pemda setempat. Mereka harus mampu melakukan terobosan agar mampu bersaing dengan darah lain. Dengan demikian, tambah Kalla, akan mengurangi frekuensi kunjungan ke luar daerah.

Menurut Kalla, pada era yang semakin terbuka sekarang ini, perkembangan informasi dan teknologi jauh lebih berkembang dari belasan tahun yang lalu. Perkembangan teknologi diyakini dapat mendukung inovasi baru dalam tata kelola pemerintahan di daerah. Karena itu, tegas Kalla, pemerintah di daerah harus menguasai perkembangan teknologi.

Baca juga: DPR Bentuk Panitia Khusus RUU Daerah Kepulauan

Kalla pun mencontohkan, perkembangan pembangunan di beberapa daerah yang berkembang sangat pesat seperti di Bandung, Surabaya dan Banyuwangi. Ia menilai, kemajuan daerah tersebut karena inovasi yang dilakukan oleh pemimpin dari daerah tersebut.

“Selalu contoh-contohnya, kenapa Surabaya? Bandung maju yang lain tidak? Kenapa Banyuwangi? Tentu karena ide (dan) inovasi,” jelas JK.

Selain itu, Kalla menambahkan, pemerintah pusat cukup memberikan kesempatan bagi Pemda untuk melakukan inovasi-inovasi di daerah. Tentu, kata Kalla, inovasi tersebut disesuaikan dengan tingkat kebutuhan daerah. Namun, ia menegaskan, pemerintah dalam melakukan inovasi tidak boleh melanggar aturan yang ada.

Inovasi Harus Sesuai dengan Prosedur

Lebih lanjut Kalla menjelaskan, banyaknya persoalan korupsi di daerah selama ini lebih karena kecerobohan Pemda. Mereka ingin melakukan pembangunan secara lebih cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, mereka juga lupa dengan mekanisme dari aturan yang ada.

Kesalahan tersebut di atas, menurut Kalla, memang tergolong kecil. Namun, jika dilakukan secara terus menerus dan massif terjadi di Indonesia, maka akan berakibat buruk. Karena itu, ia meminta kepada Pemda agar tetap mengikuti aturan yang ada dalam perencanaan pembangunan di daerah.

Baca juga: Produksi Pertanian di Daerah NTT Disebut Masih Sangat Rendah

“Saya beri contoh, sekarang hampir semua kota kelebihan hotel. Ada teman di London mau bikin hotel, cuma pergi ke kantor camat saja dilihat daftarnya, oh jalan ini butuh hanya 250 kamar, ini sudah melebihi nggak boleh. Itu birokrasi juga, tapi birokrasi yang sesuai aturan dan ketegasan,” tegasnya.

Kalla kemudian membandingkan perbedaan antara birokrasi dengan entrepreneur. Birokrasi, jelas Kalla, harus patuh pada prosedur yang ada. Sementara entrepreneur selalu berorientasi pada hasil.

“Birokrasi membukakan prosedur, kalau tidak sesuai prosedur bisa masuk KPK, jadi ada bahayanya kalo Anda tidak prosedur. Tapi kalau entrepreneur hasilnya yang penting, prosedurnya bisa diubah-ubah, dia ubah prosedurnya tidak soal kan. Itu juga kita pahami, tapi bagaimana menyesuaikan itu semua, atau bagaimana merubah prosedur supaya sesuai dengan apa yang berlaku,” pungkasnya.*