Jusuf Kalla Minta Pengawasan Penggunaan Dana Desa Ditingkatkan

Jusuf Kalla Minta Pengawasan Penggunaan Dana Desa Ditingkatkan

Jusuf Kalla mengatakan, perlu peningkatan pengawasan terhadap penggunaan dana desa

Dawainusa.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali memberikan komentar terkait pemanfaatan dana desa. Jusuf Kalla mengatakan, perlu peningkatan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Hal ini ia sampaikan saat  menerima kunjungan perwakilan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI).

Diketahui, dana desa bergulir sejak  undang-undang tentang desa ditetapkan. Dengan adanya dana desa, diharapkan menjadi modal untuk memajukan pembangunan sesuai keinginan masyarakat.

“Dana desa harus diawasi dengan baik, (pengelola dana desa) ada yang mempunyai kemampuan ada yang tidak. Untuk itu, perlu dididik bersama-sama,” kata JK di Jakarta, Senin (1/04/2019)

Menurut JK, sumber daya manusia ditingkat desa perlu ditingkatkan. Upaya tersebut dilakukan untuk menjawab harapan pemerintah pusat terkait dengan alokasi dana desa dalam APBN.

Ia menambahkan, pemerintah pusat tetap memberi prioritas terhadap pengalokasian dana desa. Hal ini menjadi kewajiban pemerintah pusat karena sudah diatur dalam undang-undang.

Namun, perlu ada langkah-langkah perbaikan seperti perbaikan kualitas SDM aparatur di desa. Selain itu, diperlukan partisipasi aktif masyarakat dalam mengontrol penggunaan dana desa.

Baca juga: Bambang Soesatyo: Usut Isu Kapolres Garut Perintah Dukung Jokowi

Jusuf Kalla: Dana Desa Jadi Sorotan

Lebih lanjut, JK mengatakan, penggunaan dana desa selama ini masih menjadi sorotan publik. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan kritikan masyarakat tersebut. Salah satunya yakni penggunaan dana yang belum tepat sasaran.

Karena itu, pemerintah pusat melalui kementrian terkait tetap memantau penggunaan dana desa. Pengawasan dilakukan agar dana desa digunakan sesuai dengan tujuan sebenarnya. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah  praktik KKN di desa.

Jusuf Kalla mengakui bahwa besaran dana desa belum sesuai dengan tingkat kebutuhan di masyarakat. Alokasi dana desa juga mempertimbangkan kemampuan keuangan negara setiap tahun anggaran.

“Dana desa memang tidak diberikan banyak, agar menjadi stimulan untuk gotong royong,” jelasnya.

Baca juga: Tsamara Sebut Amien Rais Tidak Dewasa Hadapi Pemilu 2019

Sementara itu, Ketua Presidium Pimpinan Pusat KMHDI I Kadek Andre Nuaba menegaskan, KMHDI siap untuk melakukan pengawasan terhadap dana desa. Ia juga mengakui bahwa perlu pembenahan secara total terhadap pemanfaatan dana desa.

“Hal-hal yang harus diperbaiki di antaranya peningkatan kualitas SDM, sistem monitoring, dan sistem pengawasan yang lebih tinggi,” ungkap I Kadek.

Ia menambahkan, dana desa juga mesti memberdayakan ekonomi masyarakat tingkat desa. Selama ini, dana desa masih memberi prioritas terhadap pembangunan aspek fisik. Jadi, perlu terobosan untuk menyentuh langsung kondisi ril masyarakat.

“Selain itu, pengelolaan dana desa juga harus memberdayakan ekonomi kerakyatan di desa,” pungkasnya.*

COMMENTS