Jumlah Kursi Kabinet Kerja Bertambah, Golkar Diistimewakan?

Jumlah Kursi Kabinet Kerja Bertambah, Golkar Diistimewakan?

Pelantikan Idrus sebagai menteri sosial mengandaikan jumlah kursi Partai Golkar di Kabinet Kerja Jokowi-JK bertambah. Idrus merupakan orang kedua Golkar yang berada dalam jajaran kementerian setelah Airlangga Hartarto yang saat ini sedang menduduki jabatan sebagai Menteri Perindustrian. (Foto: Airlangga dan Luhut - ist)

JAKARTA, dawainusa.com Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo hari ini melantik Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar, Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang mengundurkan diri dari jabatan karena hendak bertarung dalam Pilgub Jatim.

Pelantikan Idrus sebagai menteri sosial mengandaikan jumlah kursi Partai Golkar di Kabinet Kerja Jokowi-JK bertambah. Idrus merupakan orang kedua Golkar yang berada dalam jajaran kementerian setelah Airlangga Hartarto yang saat ini sedang menduduki posisi sebagai Menteri Perindustrian.

Pengangkatan Idrus sebagai pembantu presiden di Kabinet Kerja mendapat tanggapan dari Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. Ia menilai, pelantikan tersebut sama sekali bukan merupakan bentuk pengistimewahan terhadap partai Golkar. Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, posisi Golkar di mata pemerintah sama sekali sejajar dengan partai-partai lainnya.

Baca juga: Prahara Partai Hanura, Daftar Dosa-dosa Oso dan Sikap Politik Wiranto

“Dua kursi betul tetapi dibanding dengan kursi di parlemen jauh lebih tinggi dibanding yang lain,” kata Jusuf Kalla di Istana Negara, Rabu (17/01).

Partai Golkar sebenarnya mendapat tiga jatah kursi di kementerian. Selain Idrus dan Airlangga, partai beringin ini juga diwakili oleh Luhut Binsar Pandjaitan yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Kemaritiman.

Akan tetapi, seperti diungkapkan JK, jumlah tiga menteri itu sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan Golkar di Parlemen. Kekuatan Golkar sendiri di DPR RI saat ini 91 kursi. Artinya, kekuatan Golkar sendiri masih berada di posisi kedua setelah PDI Perjuangan yang memiliki jumlah kursi sebanyak 109 kursi.

Dengan jumlah tersebut, menurut JK, secara ideal Golkar mesti mendapat jumlah kursi menteri lebih banyak setelah PDI Perjuangan. Akan tetapi, nyatanya, jumlah tiga menteri yang dimiliki Golkar sama dengan jumlah kursi yang dimiliki PKB. Padahal, di Parlemen, PKB hanya memiliki 47 kursi.

JK juga menyentil soal rangkap jabatan, apakah nantinya Idrus tetap menjadi Sekjen Partai Golkar atau tidak. Menurut JK, dalam konteks ini, rangkap jabatan itu hanya berlaku untuk Airlangga sebagai sang ketua umum partai. Sebab, katanya, Idrus yang saat ini sudah dipilih menjadi Menteri Sosial tidak bisa merangkap dengan jabatannya sebagai sekjen di Golkar.

“Sekjen beda dengan ketua. Sekjen harus berada di kantor. Tak mungkin dia merangkap,” kata JK.

Idrus Akan Tanggalkan Jabatan Sekjen Golkar

Pelantikan Idrus Marham sebagai pengganti Khofifah  memang berdampak terhadap posisinya sebagai Sekjen Partai Golkar. Mau tidak mau ia mesti menanggalkan jabatannya, karena seorang sekjen tidak bisa memiliki jabatan di luar itu. Ia harus bertanggung jawab dengan posisinya yang baru sebagai pembantu pemerintah untuk bidang sosial.

Wakil Sekretaris Jenderal Golkar, Muhammad Sarmuji juga sudah menerangkan hal tersebut. Sarmuji mengatakan, posisi Idrus sebagai Sekjen Golkar akan segera diganti.

Baca juga: Ketum Hanura: Kader Yang Merusak Partai akan Dipecat

“Posisi sekjen pasti akan dilepas, akan diganti. Tidak akan lama Pak Airlangga akan mengumumkan restrukturisasi. Tentu tidak hanya sekjen saja, tapi bersama pengurus yang lain,” ujar Sarmuji di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/01).

Sementara itu, terkait dengan posisi Airlangga yang masih dipercaya oleh Jokowi di Kabinet Kerja, Sarmuji yakin bahwa keputusan tersebut memiliki dasar atau pertimbangan tertentu.

“Mungkin Pak Presiden punya pertimbangan sendiri. Karena mencari menteri dengan kapasitas yang baik dengan dukungan politik yang memadai, memiliki kemampuan teknis, teknokratis seperti Pak Airlangga itu juga tidak gampang,” ungkap Sarmuji.

Tugas Menteri Tidak Boleh Diganggu Urusan Politik Praktis

Keputusan Presiden untuk tetap memertahankan Airlangga Hartarto merangkap jabatan memang cukup kontroversial. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto juga mengkritisi soal ini. Ia mengatakan, tugas seorang menteri seharusnya tidak boleh terganggu dengan hal-hal yang terkait dengan politik praktis.

“Enggak (mau). Dari dulu saya katakan tugas rangkap menteri apalagi menkopolhukam jangan terganggu dengan urusan-urusan politik praktis,” kata Wiranto di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (17/01).

Baca juga: Reshuffle Kabinet: Jokowi Lantik Idrus Marham Sebagai Menteri Sosial

Komentar ini memang dikeluarkan dalam konteks ketika dirinya ditawari menggantikan posisi Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Akan tetapi, apa yang disampaikan Wiranto ini cukup relevan dengan posisi Airlangga saat ini yang harus mengemban dua tugas, yakni sebagai Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar.

Meski demikian, Wiranto sendiri enggan mengatakan bahwa apa yang dipertimbangnya itu harus dibandingkan dengan Airlangga. Ia mengaku, antara dirinya dengan Airlangga punya kepentingan berbeda di kementerian.

“Pak Airlangga kan menterinya beda dengan saya. Jangan kemudian membandingkan, cakupannya beda,” tuturnya.

Sementara itu, Samurji justru percaya bahwa apa yang diputuskan Jokowi merupakan sebuah langkah yang baik. Ia mengatakan, ketupusan Jokowi untuk mempertahankan Airlangga sebagai Menteri Perindustrian dilakukan untuk tetap menjaga ritme kerja pemerintahan.

Adapun selain melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial, Presiden Jokowi juga hari ini melantik dua pejabat setingkat menteri lainnya. Mereka ialah Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Agum Gumelar. Selain itu, turut dilantik Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal Yuyu Sutisna.*