Dawainusa.com — Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) diperkirakan akan selesai dalam masa sidang paripurna tahun ini. Presiden Joko Widodo pun siap menerapkan Omnibus Law tahun depan.

Demikian disampaikan Jokowi dalam pembacaan Nota Keuangan 2021 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/8). Penerapan Omnibus Law, kata Jokowi, bertujuan untuk meningkatkan investasi dan memulihkan ekonomi usai pandemi virus corona.

“Omnibus Law perpajakan dan pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan daya saing nasional, mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19, serta memacu transformasi ekonomi,” kata Jokowi dalam sidang tahunan MPR 2020.

Baca Juga: Utamakan Pendidikan, Jokowi Siapkan Rp549T dari APBN 2021

Pembahasan Omnibus Law Hampir Rampung

Kepastian finalisasi pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja tahun ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Jumat (14/8).

Menurut Airlangga, pembahasan Omnibus Law sejauh ini sudah 75 persen. Sementara itu, beberapa hal krusial yang menjadi dasar penolakan sejumlah pihak pun diklaim sudah selesai dibahas antara pemerintah, pengusaha, dan tenaga kerja.

“Hal yang krusial sudah ada kesepakatan dari tripartit dari pemerintah, pengusaha, dan tenaga kerja,” terangnya seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Ia mengklaim bahwa RUU ini yang akan diterapkan nantinya akan menuntaskan permasalahan regulasi yang tumpang tindih dan berbelit-belit di tanah air yang menyebabkan kemandekan arus investasi.

Dengan penerapan RUU Cipta Kerja, ia berharap bisa menarik lebih banyak minat investor sehingga pemerintah akan mempercepat pemulihan ekonomi lantaran diterpa pandemi Covid-19 selama berbulan-bulan.

Baca JugaJokowi Kenakan Busana NTT di Sidang Tahunan MPR 2020

Sebelumnya, Komnas HAM dan sejumlah aktivis menolak RUU Omnibus Law dan meminta DPR menghentikan pembahasan Omnibus Law tersebut.

Menurut mereka, prosedur perencanaan dan pembentukan RUU Cipta Kerja tidak sejalan dengan mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 5 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-undang.

Apsek keterbukaan itu penting karena menjadi elemen fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Komnas HAM menduga, pemerintah tergesa-gesa merampungkan pembahasan Omnibus Law di DPR di saat masyarakat berjuang melawan pandemi.

Ketergesaan pemerintah tersebut dapat terlihat dari upaya menarik para tokoh populer seperti artis dan influencer untuk mengkampanyekan RUU Cipta Kerja.

Dalam unggahan di akun media sosial, para artis mempromosikan RUU Cipta Kerja dan meminta masyarakat mendukung RUU Ciptaker yang merupakan solusi dari pemerintah untuk masalah ketenagakerjaan.

Baca JugaTukang Kritik Jokowi Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Mahfud MD

Namun Badan Koordinasi Penanaman Modal mengklaim pemerintah tak mengajak kerja sama sejumlah artis dan influencer untuk mempromosikan RUU Ciptaker.

Anggota Komite Investasi Bidang Komunikasi dan Informasi BKPM Rizal Calvary Marimbo mengatakan, para artis yang ikut mempromosikan RUU Ciptaker kemungkinan besar karena artis tersebut sadar beleid cipta kerja itu memang penting.

Rizal bahkan berharap bukan hanya artis yang mendukung disahkannya RUU ini, tapi semua masyarakat karena beleid ini diklaim bisa menciptakan lapangan pekerjaan.

“Tak hanya artis, BKPM berharap semua pihak bergandengan tangan menyukseskan RUU ini menjadi UU,” katanya kepada CNN Indonesia, Kamis (13/8).*