Jokowi Menolak Berkomentar Soal Aksi Guru Honorer di Depan Istana

Jokowi Menolak Berkomentar Soal Aksi Guru Honorer di Depan Istana

JAKARTA, dawainusa.com Presiden Jokowi menolak memberikan komentar atas pertanyaan yang diajukan wartawan terkait dengan aksi unjuk rasa dan tuntutan guru honorer di depan Istana negara.

Sejumlah pertanyaan disampaikan oleh para pewarta untuk meminta respon presiden soal nasib tenaga guru honorer. Dengan tegas, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menolak memberikan jawaban terkait dengan masalah yang ditanyakan.

Diketahui, Jokowi tengah menghadiri acara Sains Expo di Tangerang Selatan. Saat sesi tanya jawab dengan wartawan, capres petahana ini meminta kepada kepada seluruh pewarta untuk tidak menanyakan hal-hal selain kegiatan yang sedang berlangsung. Ia menyarankan kepada media untuk memberikan pertanyaan terkait dengan acara yang sedang dilaksanakan.

“Tanya soal acara ini saja ya,” kata Jokowi di Jakarta, Kamis, (1/11).

Baca juga: KWI Tegaskan Sekolah Minggu Sebagai Urusan Internal Gereja

Adapun pertanyaan terkait dengan kegiatan yang sedang berlangsung, Jokowi memberikan jawaban secara langsung kepada wartawan.

Setelah sesi wawancara selesai, ia segera meninggalkan tempat acara dan mengabaikan penanya yang memberikan pertanyan terkait dengan nasib guru honorer yang mengadu nasibnya di depan Istana negara.

Aksi Demonstrasi Honorer Kategori Dua

Sebelumnya, karyawan yang tergabung dalam honorer kategori dua (K2) melakukan aksi demonstrasi di depan Istana negara. Honorer kategori dua ini berasal dari seluruh wilayah di Indonesia. Mareka hadir depan Istana dengan tujuan menanyakan kepada presiden terkait dengan masa depan mereka.

Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih dalam orasinya mengatakan, pihaknya berharap kepada Presiden untuk memberikan jawaban tentang nasib mereka.

Baca juga: DPR Minta Pemerintah Evaluasi Pengiriman TKI ke Arab Saudi

Hal ini disampaikan karena selama ini nasib mereka tidak jelas dengan status K2. Selain itu, jaminan hidup dengan kedudukan sebagai tenaga honorer tidak menjanjikan.

“Kami menolak konsep pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan mendesak agar diangkat menjadi CPNS,” ujar Titi.

Bersama dengan seluruh tenaga honorer kategori dua, Titi juga menyampaikan bahwa pihaknya akan menempuh beberapa cara untuk memperjelas status mereka. Pihaknya siap menempuh jalur politik jika pemerintah tidak kunjung memberikan penjelasan secara resmi terkait dengan tenaga honorer kategori dua di seluruh Indonesia.

“Kami adalah forum legal, punya masa, punya hak pilih. Kami tidak akan menyia-nyiakan ini. Kami akan memberikan dukungan politik ke calon manapun yang bisa mengangkat honorer jadi PNS,” tegas Titi.

Tuntutan Aksi Honorer Kategori

Dalam tuntutan aksinya, Titi bersama seluruh honorer K2 yang mengikuti aksi demontrasi tersebut menuntut pencabutan Peraturan Menteri (Permen) Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 dan 37/2018. Peraturan menteri ini mengatur bahwa honorer K2 yang dapat diangkat menjadi PNS yakni berusia di bawah 35 tahun.

Mereka juga menolak dijadikan sebagai pegawai pemerintahan dengan status perjanjian kerja. Status seperti ini ditolak karena belum adanya regulasi yang mengatur secara jelas terkait dengan honorer K2. Karena itu, pihaknya akan meminta payung hukum kepada pemerintah yang lebih memihak nasib guru honorer.

Baca juga: Wadah Pegawai KPK Minta Kasus Novel Segera Diungkap

Selain itu, mereka meminta kepada pemerintah untuk mengangkat guru honorer kategori dua yang ada sekarang menjadi pegawai negeri sipil(PNS). Mengingat pengabdian mereka sebagai tenaga honorer sudah sangat lama. Karena itu, pemerintah diminta untuk mempertimbangkan nasib serta jaminan hidup keluarga honorer.

Titi mengakui bahwa saat ini, mereka memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk memikirkan kebijakan yang terbaik terkait nasib mereka. Selanjutnya, mereka akan menempuh jalur hukum lewat Mahkamah Agung. Jika pemerintah tidak memberikan jawaban sampai akhir tahun, mereka akan menentukan sikap politik bersama dengan seluruh tenaga honorer K2 yang ada di seluruh Indonesia.

Tuti kemudian menjelaskan tentang jumlah honorer dengan kategori K2 yang ada di Indonesia. Honorer K2 ini berjumlah 428 ribu. Nasib mereka akan ditentukan oleh kebijakan presiden. Namun, mereka memberikan peringatan kepada pemerintah bahwa pihaknya mampu melakukan gerakan politik demi perbaikan nasib di masa depan.

“Semuanya [honorer] ada 428 ribu, tidak sedikit. Setidaknya dua juta suara dengan sanak saudara, makanya saya mau bargaining, kalau mau ayo, tidak mau ya sudah,” pungkasnya.*

COMMENTS