Jawaban Edy Rahmayadi Ketika Diminta Mundur dari Ketua PSSI

Jawaban Edy Rahmayadi Ketika Diminta Mundur dari Ketua PSSI

JAKARTA, dawainusa.com Kabar duka yang menimpa persepakbolaan nasional pada pekan ini, menimbulkan sejumlah desakan dari masyarakat agar ketua umum PSSI Eddy Rahmayadi mau melepaskan jabatannya.

Menanggapi hal tersebut, dalam salah satu sesi acara Mata Najwa yang ditayangkan di salah satu stasiun TV swasta, Edy Rahmayadi pun memberikan jawaban tegasnya.

Baca juga: Lewat Petisi, 60.000 Orang Desak Eddy Mundur dari Ketua PSSI

Dikutip dari salah satu perbincangan Edy Rahmayadi dalam acara Mata Najwa pada Rabu (26/9) malam lalu, gubernur Sumatra Utara tersebut menjelaskan bahwa dirinya masih memiliki beban tanggung dan akan menjaga amanah sebagai ketua PSSI hingga 2020 nanti.

Dimulai dengan pernyataan terkait munculnya petisi dari 60 ribu orang yang meminta dirinya mundur dari PSSI, Edy pun menjelaskan jika ia akan mundur jika ada permintaan langsung yang memintanya mundur.

Edy Rahmayadi bahkan menegaskan jika ia akan tetap memegang tampuk kepemimpinan PSSI hingga masa jabatannya berakhir dan berdalih bahwa jabatan Ketua Umum PSSI merupakan amanah rakyat yang harus dilindungi.

“Yang saya takutkan kalau satu dari 60 ribu orang itu menginginkan jabatan di PSSI. Jabatan ini amanat rakyat. Saya harus melindunginya sampai 2020,” tuturnya.

Petisi Desak Eddy Mundur

Sebelumnya, petisi terkait desakan tuk meminta Edy Rahmayadi mundur telah beredara di situs change.org beberapa bulan lalu saat dirinya resmi menjadi gubernur Sumut.

Namun petisi itu kembali muncul seiring tragedi tewasnya suporter Persija Jakarta, Haringga Sirla di area parkir Stadion Gelora Bandung Lautan Api, jelang laga antara Persib vs Persija pada Minggu (23/9) lalu.

Baca juga: Alasan di Balik Dukungan Keluarga Gusdur terhadap Jokowi-Ma’ruf

Petisi yang dibuat oleh Emerson Yuntho, mewakili 32 rekannya itu, sudah mencapai 60.201 tanda tangan. Emerson menulis bahwa merangkap jabatan bukanlah pilihan yang bijak karena itu membuatnya tidak bisa fokus dalam mengurus pemerintahan dan PSSI sekaligus. Tentu, masyarakat tidak mengharapkan bila Eddy ternyata gagal mengurus kedua-duanya.

Padahal, PSSI adalah organisasi yang besar di Indonesia dan membutuhkan kepemimpinan yang serius, total, dan fokus 100 persen. Alasan kedua merujuk pada regulasi yang melarang kepala daerah merangkap jabatan.

Larangan tersebut termuat dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 800/148/sj 2012 pada 17 Januari 2012 tentang Larangan Perangkapan Jabatan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah pada Kepengurusan seperti KONI dan PSSI.

Alasan ketiga yang disampaikan Emerson adalah rangkap jabatan dapat memunculkan konflik kepentingan. Ia mengatakan bahwa PSSI dapat menjadi kendaraan bagi siapapun yang ingin menggolkan tujuan pribadinya.

“Kami tidak ingin PSSI hanya dijadikan kendaraan tanpa ada kemauan untuk menjalankannya apalagi hanya dijadikan bemper untuk kepentingan selama menjabat sebagai gubernur Sumut. Semua tentu tak mengharapkan ada pimpinan yang menganak emaskan satu klub saja.”

Emerson meminta agar siapapun yang mencintai Sepak Bola Indonesia mendukung petisi tersebut. Sekalipun PSSI sudah menghentikan Liga 1 dan melakukan investigasi terhadap pelaku penganiayaan, hulu persoalan, sebagaimana yang ditulis Emerson patut dipertimbangkan.*