Isu Basi Dokumen Rahasia AS Soal Prabowo Subianto

Isu Basi Dokumen Rahasia AS Soal Prabowo Subianto

Nama Prabowo Subianto kembali dikaitkan dengan kasus penghilangan sejumlah aktivis di tahun 1998. Ia disebut memerintahkan Kopassus untuk menghilangkan paksa sejumlah aktivis. (Foto: Prabowo Subianto - ist)

JAKARTA, dawainusa.com Nama Prabowo Subianto kembali dikaitkan dengan kasus penghilangan sejumlah aktivis di tahun 1998. Prabowo Subianto disebut memerintahkan Kopassus untuk menghilangkan paksa sejumlah aktivis.

Hal itu diketahui dari 34 dokumen rahasia Amerika Serikat yang dirilis ke publik oleh lembaga Arsip Keamanan Nasional (NSA). Dokumen-dokumen itu mengemukakan berbagai jenis laporan pada periode Agustus 1997 sampai Mei 1999.

Sebagian berisi percakapan staf Kedutaan AS di Jakarta dengan pejabat-pejabat Indonesia, kemudian tercantum pula laporan para diplomat mengenai situasi di Indonesia.

Baca juga: SBY Soal Harapan Jokowi Berkoalisi dengan Demokrat

Salah satu dokumen merupakan telegram berisi percakapan antara Asisten Menteri Luar Negeri AS, Stanley Roth, dengan Komandan Kopassus, Mayor Jenderal Prabowo Subianto. Dalam pertemuan selama satu jam pada 6 November 1997 itu, keduanya membahas situasi Indonesia.

Dalam dokumen tersebut, Prabowo mengatakan, mertuanya, Presiden Suharto, tidak pernah mendapat pelatihan di luar negeri dan pendidikan formalnya pun sedikit.

Namun, menurutnya, Suharto sangat pintar dan punya daya ingat tajam. Bagaimanapun, urai Prabowo, mertuanya tidak selalu bisa memahami persoalan dan tekanan dunia.

“Akan lebih baik jika Suharto mundur pada Maret 1998 dan negara ini bisa melalui proses transisi kekuasaan secara damai”, sebut Prabowo dalam dokumen itu sebagaimana dilansir BBC. “Apakah itu terjadi pada Maret atau perlu beberapa tahun lagi, era Suharto akan segera berakhir,” sambungnya.

Sementara itu, Arsip tertanggal 7 Mei 1998 ini mengungkap catatan staf Kedutaan Besar AS di Jakarta mengenai nasib para aktivis yang tiba-tiba menghilang. Catatan itu memuat bahwa para aktivis yang menghilang boleh jadi ditahan di fasilitas Kopassus di jalan lama yang menghubungkan Jakarta dan Bogor.

Geridra sendiri menganggap hal tersebut sebagai isu basi yang didaur ulang. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meminta agar semua pihak tidak menggoreng isu tersebut.

“Secara umum, isu penculikan ini adalah isu daur ulang yang sudah basi. Kami harap kita semua tidak ikut menggoreng isu tersebut, lebih baik kita konsentrasi bagaimana mengatasi situasi ekonomi yang sekarang semakin sulit,” ujarnya seperti dikutip detik.comKamis (26/7).

Soal keterlibatan Prabowo

Hasil percakapan seorang staf politik Kedutaan Besar AS di Jakarta dengan seorang pemimpin organisasi mahasiswa memunculkan nama Prabowo Subianto.

Narasumber tersebut mengaku mendapat informasi dari Kopassus bahwa penghilangan paksa dilakukan Grup 4 Kopassus. Informasi itu juga menyebutkan bahwa terjadi konflik di antara divisi Kopassus bahwa Grup 4 masih dikendalikan Prabowo.

Baca juga: Jadi Caleg PDIP, Kapitra Ampera Tak Peduli Meski Dipanggil Cebong

“Penghilangan itu diperintahkan Prabowo yang mengikuti perintah dari Presiden Soeharto,” sebut dokumen tersebut.

Pada masa kampanye pemilihan presiden 2014, Prabowo berulangkali menekankan dirinya tidak bersalah ketika rangkaian peristiwa 1998 terjadi dan mengatakan dia hanya menjalankan perintah atasan.

“Sebagai seorang prajurit, kami melakukan tugas kami sebaik-baiknya. Itu merupakan perintah atasan saya,” kata Prabowo dalam debat capres pertama.

Perpecahan di Tubuh Militer

Kemudian dalam arsip yang dibuat pada 8 Mei 1998  diungkapkan adanya perpecahan di tubuh militer Indonesia mengenai cara menghadapi para demonstran.

Laporan ini menyebutkan Wiranto yang saat itu menjabat Panglima TNI diperintahkan bersikap tegas terhadap para demonstran.

Dia kemudian memperingatkan para mahasiswa agar tidak menggelar demonstrasi di jalan-jalan, namun pada saat yang sama mengatakan kepada mereka bahwa militer tidak bermusuhan.

Baca juga: Semakin Mesra dengan Demokrat, PKS Sindir Prababowo

Susilo Bambang Yudhoyono, yang saat itu menjadi bawahan Wiranto, melontarkan ide untuk mengumpulkan semua anggota MPR demi menentukan masa depan negara (diduga menggantikan Suharto).

“Jika benar, ini mengindikasikan niatan ‘Kubu Wiranto’,” sebut dokumen itu. Di sisi lain, Prabowo berupaya mencegah demonstrasi semakin ganas di Jakarta. “Prabowo terlibat perebutan kekuasaan dengan Wiranto,” tulis arsip tersebut.

Dokumen-dokumen ini diungkap Arsip Keamanan Nasional dengan memanfaatkan Undang-Undang Kebebasan Informasi yang mengharuskan arsip rahasia diungkap setelah beberapa tahun.

Arsip Keamanan Nasional sendiri merupakan sebuah lembaga yang bermarkas di Universitas George Washington dan didirikan secara swadaya oleh sejumlah akademisi dan jurnalis pada 1985.*