Instruksi Presiden Jokowi Soal Penggunaan Dana Desa

Instruksi Presiden Jokowi Soal Penggunaan Dana Desa

JAKARTA, dawainusa.com – Presiden Jokowi meminta kepada kepala desa untuk mengalokasikan penggunaan dana desa pada pembangunan sumber daya manusia dan berbagai inovasi lainnya.

Pasalnya, sejak UU Desa disahkan, dana desa difokuskan untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini disampaikan presiden dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa.

Presiden menjelaskan bahwa adanya dana desa merupakan keinginan baik pemerintah untuk memberikan perhatian besar terhadap pembangunan di desa.

Baca juga: Jokowi Menolak Berkomentar Soal Aksi Guru Honorer di Depan Istana

Pemerintah pusat melalui Kementrian Desa mengalokasikan dana desa melaui anggaran pendapat dan belanja negara. Keinginan baik pemerintah pusat, demikian Jokowi, harus dijawab oleh pemerintah desa dengan terobosan-terobosan baru.

“Kami ingin dana desa tidak hanya urusan infrastruktur saja, tapi ke pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, menggeser ‘grek’ masuk ke pemberdayaan ekonomi dan inovasi desa,” kata Jokowi di Jakarta, Senin (5/11).

Ia menambahkan,tingginya angka kemiskinan di desa dapat dijawab dengan dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat.

Kuncinya ada pada pemerintah desa yang mendapatkan dana desa setiap tahun anggaran. Diharapkan kepada pemerintah desa menggunakan dana desa sesuai peruntukan yang telah ditentukan.

Pemerintah Desa Didorong Melakukan Inovasi

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan, peningkatan pembangunan di desa hanya dapat dijawab dengan melakukan berbagai inovasi dan terobosan.

Pemerintah desa diminta untuk melakukan kerja dengan pelaku usaha dan industri. Hal ini dilakukan agar hasil produksi yang dihasilkan oleh masyarakat dapat dipasarkan.

Presiden mengakui bahwa kesadaran masyarakat untuk menanam tanaman-tanaman industri sangat luar biasa dan sudah muncul sejak lama.

Kendati demikian, kiat seperti ini harus ditunjang dengan pola kerja sama dengan industri-industri besar. Dengan demikian, produk pertanian yang dihasilkan oleh masyarakat tidak terbuang sia-sia.

Baca juga: Reaksi Mengejutkan Sandiaga Ketika Disebut Politisi Kemarin Sore

“Saya titip Pak Menteri (Eko Putro Sandjojo) bekerja sama dengan industri-industri, perusahaan-perusahaan, sehingga produksi dari desa dapat terserap,” jelas Jokowi.

Dorongan untuk bekerja sama dengan pelaku industri memang tidak mudah. Masalah faktor sumber daya sumber manusia menjadi kendala untuk pelaksanaan kerja sama tersebut.

Namun demikian, Presiden Jokowi mengingatkan, keberadaan pendamping desa bisa menjadi solusi untuk memberikan berbagai macam pendampingan kepada pemerintah desa dan masyarakat.

Pendamping desa diharapkan agar dapat bekerja secara maksimal dan melakukan kerja pendampingan kepada masyarakat dan pemerintah desa.

Pendamping desa tidak hanya untuk mengurus hal-hal yang bersifat administratif. Dengan demikian, persoalan terkait dengan krisis sumber daya manusia di desa dapat dijawab dengan baik.

Anggaran Dana Desa Meningkat

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo membenarkan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi terkait dengan penggunaan dana desa.

Selama ini, dana desa lebih difokuskan pada pembangunan fisik seperti infrastruktur desa. Hasilnya, Sekitar 95 ribu kilometer jalan dan 914 jembatan dibangun di Indonesia dari dana desa.

Terkait dengan penggunaan dana desa untuk beberapa tahun ke depan, Eko sepakat dengan Presiden Jokowi. Dana desa didorong untuk meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia di desa. Hal ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang selama ini masih akrab dengan pelaksanaan pemerintahan desa.

Selain untuk meningkatkan sumber daya aparatur desa, dana desa juga didorong untuk mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di setiap desa.

Baca Juga: Jubir TKN Sampaikan Alasan Jokowi Gratiskan Tol Suramadu

Menteri Eko juga meminta kepada pemerintah desa untuk mengurangi tingkat stunting atau kekurangan gizi anak melalui dana desa.

Eko juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat terus berkomitmen meningkatkan pembangunan di desa melalui peningkatan besaran alokasi dana desa. Pemerintah pusat, sejak tahun 2015 selalu meningkatkan anggaran dana desa untuk setiap tahun anggaran.

Sejak tahun pertama, pemerintah pusat mengalokasikan dana desa sebesar 20 triliun. Tahun 2016, jumlahnya meningkat menjadi 40 triliun. Sedangkan tahun 2017 dan 2018 yakni 60 triliun.

Adapun anggaran dana desa untuk tahun 2019 yakni sebesar 70 triliun. Peningkatan besaran transfer dana desa tersebut dilakukan seiring dengan komitmen pemerintah pusat untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Menteri Eko Putro Sandjojo berharap bahwa dengan meningkatnya jumlah dana desa dapat menjadi stimulus bagi pemerintah desa untuk meningkat kinerja dan profesionalisme.

Pemerintah desa juga diharapkan untuk melakukan berbagai macam inovasi dan mencegah bentuk penyelewengan dengan dana desa yang ada.*

COMMENTS