JAKARTA, Dawainusa.com – Pemerintah terus mendorong sinergisitas peran lintas sektor untuk berinovasi menghasilkan produk obat dan obat tradisional demi menekan ketergantungan terhadap produk impor.

Untuk memperkuat hal itu, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Produk Biologi dan Fitofarmaka.

Satgas ini melibatkan akademi, pelaku usaha, dan pemerintah. Fungsinya adalah untuk menjembatani hasil riset dan kebutuhan pasar.

Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Penny Kusumastuti Lukito mengatakan, Satgas itu dibentuk melalui Surat Keputusan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan didasari pada Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 tahun 2016.

Sebagai tindak lanjut dari terbentuknya Satgas, lanjut Penny, telah dilakukan pendampingan, asistensi dan konsultasi kepada peneliti dari kalangan akademisi dan industri farmasi agar memenuhi standar dan persyaratan di setiap tahapan penelitian hingga siap untuk hilirisasi dan mendapatkan izin edar.

Penny Kusumastuti Lukito, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan
Penny Kusumastuti Lukito, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan – Ist.

Salah satu produk yang sudah berhasil dilakukan pendampingan dalam hilirisasi yaitu Stem Cell produksi Lembaga Penelitian Universitas Airlangga Surabaya dan Albumin yang berasal dari ikan gabus yang dikembangkan oleh Universitas Hasanudin Makassar bersama PT Royal Medika.

Selain itu, produk biologi yang sedang dikembangkan adalah enoxaparin bersumber domba, trastuzumab, dan sejumlah vaksin antara lain MR, Hepatitis B, Tifoid, Rotavirus, Polio. Sedangkan untuk produk fitofarmaka antara lain ekstrak seledri, binahong, daun kelor, daun gambir dan bajakah.

Sementara itu, untuk mewujudkan kemandirian produk darah dilakukan pengembangan industri fraksionasi plasma. Langkah awal untuk penyediaan bahan baku plasma adalah dengan melakukan pendampingan dan percepatan sertifikasi Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI).

“Saat ini telah tersertifikasi tiga belas UTD PMI dan empat diantaranya akan diserahkan secara resmi pada kegiatan ini yaitu yaitu: UTD PMI Kota Makassar, Kota Malang, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Banyumas,” kata Penny dalam acara Dialog Nasional Sinergitas dalam Hilirisasi Riset Obat, Obat Tradisional, dan Pangan untuk Percepatan Perijinan di Hotel Holiday Inn, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.

Baca jugaPelaku Industri Apresiasi Percepatan Izin di Badan POM

Penny menegaskan, sebagai otoritas obat dan makanan di Indonesia, Badan POM melakukan pengawalan terhadap product life cycle yang merupakan siklus mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.

“Ini merupakan satu kesatuan mencakup pre dan post-market,” kata Penny.

Penny menambahkan, data hasil evaluasi pre-market yang menunjukkan risiko akan menjadi input bagi pengawasan post-market. Tujuannya agar risiko dapat dicegah, dikendalikan, serta diminimalisir melalui peningkatan pengawasan farmakovigilans.

“Siklus ini merupakan unsur kritikal bagi efektivitas perlindungan masyarakat dari risiko Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan masyarakat,” ujar Penny.

Di tingkat global, potensi pasar obat dan farmasi Indonesia sebetulnya sangat menjanjikan. Direktur Operasi Bio Farma, M. Rahman Roestan mengatakan salah satu potensi Indonesia di tingkat global adalah industri vaksin dan bioteknologi.

Rahman mengingatkan, untuk terus bersaing di level global, ada beberapa aspek yang perlu diperkuat, bukan hanya industrinya yang sudah menerapkan quality management system yang sesuai standar, tetapi juga fungsi pengawasannya yang sesuai dengan standar global.

“Di beberapa negara itu tidak semuanya mencapai majority level tiga. Indonesia sudah empat. Ini harus dipertahankan. Jadi untuk industri vaksin ada sekitar 100 lebih. Industri vaksin yang sudah diakui badan kesehatan dunia kurang dari 30 dan salah satunya Indonesia. Ini yang harus kita pegang, harus kita tingkatkan terus kepercayaan global terhadap quality management system di industri dan pengawasannya,” ungkapnya.*