Ini yang Dilakukan Fahri Setelah Kalahkan PKS di Tingkat Banding

Ini yang Dilakukan Fahri Setelah Kalahkan PKS di Tingkat Banding

Fahri Hamzah kembali memenangkan gugatan melawan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di tingkat banding setelah Pengadilan Tinggi Jakarta menolak banding yang dilayangkan oleh DPP PKS. (Foto: Fahri Hamza - ist)

JAKARTA, dawainusa.com Fahri Hamzah kembali memenangkan gugatan melawan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di tingkat banding setelah Pengadilan Tinggi Jakarta menolak banding yang dilayangkan oleh DPP PKS.

Ketika ditanya soal rencana apakah ia akan hengkang dari partai yang dinahkodai Sohibul Iman itu, Fahri mengaku belum mempunyai rencana terkait hal tersebut.

“Saya sudah sering katakan, saya ini orang setia. Saya tidak gampang itu jatuh cinta, dan saya tidak gampang berpindah hati,” kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/12).

Baca juga: Diplomasi Kopi, Mengintip Kemesraan Panglima Hadi dan Jenderal Tito

Menurut Fahri, gugatan kepada DPP PKS semata-mata karena keinginannya untuk memerbaiki partai. Fahri juga mengaku masih menaruh harapan terhadap PKS.

“Perspektifnya saya ingin partai ini diperbaiki dan tumbuh jadi partai nasional partai yang memiliki payung yang luas bagi bangsa Indonesia untuk menyalurkan partisipasi politiknya, karena itulah mudah-mudahan parpol ini bisa berganti nahkoda ke orang yang lebih baik,” kata Fahri.

Bermula Dari Pemecatan Fahri

Perseteruan antara Fahri dengan PKS bermula pada tahun 2016. Ketika itu DPP PKS memecat Fahri. Tak terima dengan pemecatan itu, Wakil Ketua DPR RI kemudian melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Majelis Hakim PN Jakarta Selatan, kemudian memenangkan Fahri dan menyatakan secara tegas bahwa pemberhentian Fahri Hamzah sebagai anggota PKS, anggota DPR dan Wakil Ketua DPR RI dalam keadaan status quo (tidak mempunyai kekuatan hukum/ tidak berlaku) sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.

Baca juga: Tentang Alfian Tanjung dan Jokowi Pendukung PKI

Kalah di tingkat pertama, DPP PKS kemudian mengajukan banding, dan kembali kalah. DPP PKS juga telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR untuk mengganti Fahri dari jabatan Wakil Ketua DPR.

Kuasa Hukum Fahri, Mujahid Latief mengatakan keputusan tersebut semakin menguatkan putusan sebelumnya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Desember 2016 nomor 214/Pdt.G/2016/PNJkt.Sel,” kata Mujahid di Gedung DPR, Kamis (14/12).

Dengan putusan tersebut, kata Mujahid, keputusan PKS yang memberhentikan Fahri dari keanggotaan PKS batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum.

“Tidak sah atau batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat keputusam nomor 463 dan seterusnya tertanggal 1 april 2016 tentang pemberhentian penggugat sebagai anggota PKS,” tutur Mujahid.

Seperti dikabarkan, Pengadilan Tinggi Jakarta telah mengeluarkan surat pemberitahuan isi putusan pengadilan tinggi Jakarta nomor 539/PDT/2017 /PT.DKI dan telah dilayangkan kepada Fahri Hamzah. Surat pemberitahuan itu dikeluarkan Kamis (14/12).

“Sudah diputus,” kata Humas PT Jakarta, Johannes Suhadi melalui pesan singkat kepada CNN Indonesia.com.

Surat pemberitahuan itu berisi tentang putusan pengadilan tinggi Jakarta pada 24 Oktober 2017, nomor 334/PDT/2017/PT DKI dalam perkara DPP PKS (pembanding) melawan Fahri Hamzah (terbanding).

Amar putusan itu menyatakan, menguatkan putusan Pengadilan negeri Jakarta Selatan nomor 214/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 Desember 2016.

Putusan itu juga menghukum DPP PKS untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding sebesar Rp150 ribu.* (AT)