Ini 5 Partai yang Punya Dana Kampanye Awal Paling Banyak

Ini 5 Partai yang Punya Dana Kampanye Awal Paling Banyak

JAKARTA, dawainusa.com Tak lama lagi, Pemilihan Umum Serentak 2019 akan segera digelar. Sekitar 16 partai politik (parpol) bersaing dalam merebut suara. Saat ini, kampanye yang bakal berlangsung hingga 13 April 2019 itu, sudah mulai dilakukan.

Setip parpol pun telah menyiapkan sejumlah dana, sebagai salah satu kebutuhan pemilu yang memuluskan keberlangsungan kampanye.

Berdasarkan laporan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat lima parpol yang memiliki dana fantastis. Partai apa saja? Berikut ulasannya:

Baca juga: Arah Politik Keluarga Gus Dur di Pilpres 2019

1. PDIP

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi partai yang menduduki posisi pertama dalam jumlah dana awal kampanye paling banyak. Dari laporan KPU, PDIP memiliki jumlah dana awal kampanye sebesar Rp 105 miliar.

Dana tersebut berasal dari 569 caleg dan DPP. “Dari total itu, Rp 103 (miliar) itu dari seluruh caleg, Rp 2,386 miliar itu dari DPP,” kata Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey.

2. Gerindra

Setelah PDIP, partai dengan dana awal kampanye terbanyak dimiliki oleh Gerindra. Partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto melaporkan kepada KPU jika jumlah dana awal kampanye sebesar Rp Rp 75,3 miliar.

Dana tersebut berasal dari para calon legislatif Gerindra. “Total laporan awal dana kampanye dari DPP Gerindra saat ini adalah Rp 75,3 miliar,” kata Bendahara Umum Gerindra Thomas Djiwandono.

3. PKS

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menjadi salah satu partai dengan dana awal kampanye berjumlah fantastis. Dana awal kampanye PKS berjumlah Rp 17 miliar. Dana ini berasal dari para calon legislatif yang akan memperebutkan kursi DPR/DPRD.

Kami melaporkan total caleg 533, semuanya melaporkan dana kampanye. Kira-kira Rp 15 juta lah per caleg di laporan awal ini,” kata Ketua Tim Laporan Dana Kampanye PKS Unggul Wibawa.

4. PKB

Dana sekitar Rp 15 miliar telah dikantongi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai dana awal untuk kampanye Pemilu Serentak 2019. Dana tersebut berasal dari anggota dan para calon legislatif PKB.

“Kalau partai tadi sekitar Rp 1,3 M, selebihnya dari caleg. Dari partai sendiri 1,3 M, sisanya dari caleg uang dan barang,” kata Wakil Bendahara Umum DPP PKB Bambang Susanto.

5. PBB

Sama dengan PKB, Partai Bulan Bintang (PBB) juga mempunyai dana awal kampanye sebesar Rp 15 miliar. Jumlah ini berasal dari dana partai dan para calon legislatif PKB.

“Kami telah melengkapi pelaporan dana kampanye dari 339 caleg seluruh Indonesia dari 88 dapil. Yang telah terkumpul Rp 15 miliar,” kata Bendahara Umum PBB Arif Muhammad.

Aturan Soal Sisa Dana Kampanye

Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman mengatakan, Undang-undang pemilu tidak mengatur soal kemungkinan sisa dana kampanye dari peserta pemilu, baik pemilu presiden ( pilpres) maupun pemilu legislatif (pileg).

“Sisa (dana kampanye) di undang-undang nggak ngatur,” kata Arief usai acara Uji Coba Aplikasi Dana Kampanye di Hotel Mandarin, Jakarta Pusat, Kamis (23/8).

Baca juga: Haringga, Korban Otak Primitif Suporter dan Identitas Konyol Sepakbola

Jika ada sisa dana setelah kampanye berakhir, peserta pemilu dibebaskan untuk mengelola dana tersebut. “Kalau sisa mau dikemanakan, mau diambil partai atau mau dikembalikan ke kas negara silakan,” ujar Arief.

Menurut Arief, s ejauh ini Undang-undang baru mengatur soal kemungkinan peserta pemilu menerima sumbangan dana kampanye dari pihak yang bukan semestinya, yaitu di luar perseorangan dan badan hukum.

Undang-undang yang dimaksud adalah UU nomor 7 tahun 2017 pasal 339 ayat (2) yang berbunyi, Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye pemilu berakhir.

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu juga mengatur sumber dana kampanye beserta batasan jumlah dana kampanye yang disumbangkan.

Sumber dana calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) bisa berasal dari tiga pihak, yaitu pasangan calon itu sendiri, dari partai politik pengusung pasangan calon, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Sementara dana kampanye yang bisa disumbangkan dari setiap pihak telah diatur besarannya dalam pasal 327 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Undang-undang tersebut membatasi sumbangan dana kampanye perseorangan maksimal Rp 2,5 miliar. Sedangkan, sumbangan dana kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah tidak boleh melebihi Rp 25 miliar.

Besaran pembatasan sumbangan dana kampanye tersebut sama dengan batasan sumbangan dana kampanye untuk calon anggota DPR dan DPRD kabupaten/kota. Hal ini telah diatur dalam Undang-undang Pemilu pasal 331 ayat (1) dan (2).*