Bukan PPKM Darurat, Indonesia Terapkan PPKM Level 4, Apa Saja Aturannya
Ilustrasi - ist

JAKARTA, dawainusa.com – Pemerintah telah secara resmi memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM Level 4) hingga 25 Juli mendatang.

Seperti diketahui, sebelumnya, kebijakan tersebut diberi istilah PPKM Darurat. Namun kali ini, hal itu dirubah menjadi PPKM Level 4.

Baca juga: Sempat Viral Karena Pesta Miras, 3 Pol PP di NTT Positif Covid-19

Perubahan istilah tersebut ditetapkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Secara umum, aturan yang diterapkan pada PPKM Level 4 ini tidak jauh berbeda dengan yang dipakai dalam PPKM Darurat.

Apa Saja Aturan dalam PPKM Level 4 Ini?

Dilansir dari CNNIndonesia.com, berbagai macam aturan yang diterapkan dalam Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM Level 4) ini ialah sebagai berikut.

Baca juga: Jelang PPKM Darurat Berakhir, Jumlah Tambahan Kasus Covid-19 Menurun

Pertama, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar baik di sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan dilakukan secara daring/online.

Kedua, perusahaan-perusahaan sektor non-esensial wajib memberlakukan 100 persen bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Ketiga, perusahaan-perusahaan sektor esensial dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen. Sementara perusahaan-perusahaan sektor kritikal dapat beroperasi 100 persen.

Keempat, supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan hanya dapat beroperasi hingga pukul 20.00 waktu setempat dan dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen.

Kelima, warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat.

Keenam, pusat perbelanjaan atau mal ditutup sementara, kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan.

Ketujuh, pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dapat beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Kedelapan, tempat ibadah seperti masjid, musala, gereja, pura, vihara, dan klenteng tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjemaah selama PPKM dan mengoptimalkan ibadah di rumah.

Kesembilan, fasilitas umum seperti area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya ditutup sementara.

Kesepuluh, kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara.

Kesebelas, transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional maupun online, dan kendaraan sewa) dapat beroperasi dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Kedua belas, pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM.

Ketiga belas, pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor, transportasi umum jarak jauh (pesawat, bus, kapal laut, kereta api) wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama).

Selain itu, mereka juga wajib menunjukkan hasil PCR H-2 untuk pesawat serta antigen H-1 untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bus, kereta api, dan kapal laut.

Keempat belas, pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW zona merah tetap diberlakukan.*