Meski PPKM Diperpanjang, Epidemolog Justru Ragu Indonesia Cepat Pulih dari Covid-19
Kampanye Patuhi PPKM - ist

JAKARTA, dawainusa.com – Epidemolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Bayu Satria mengaku ragu bahwa PPKM dapat berhasil pulihkan Indonesia dari Covid-19.

Ia mengatakan demikian karena sejauh ini, praktik PPKM tersebut di lapangan masih sangat bermasalah.

Baca juga: Wajib Tahu, Ini Daftar Daerah Zona Merah Covid-19 di Indonesia

Padahal, demikian Bayu menyatakan, efektif atau tidaknya kebijakan tersebut, sangat bergantung pada bagaimana penerapannya di tengah masyarakat.

“Kalau efektif atau tidak tergantung dari implementasinya juga. Kalau masih seperti sekarang kok saya ragu akan membaik cepat karena implementasinya masih lemah di lapangan terkait PPKM ini,” kata Bayu, Rabu (21/7).

Soal Penerapan PPKM, Masih Banyak yang Ciptakan Kerumunan

Terkait dengan penerapan kebijakan PPKM ini, di level pemukiman, Bayu melihat bahwa masih banyak orang yang berkumpul dan menciptakan kerumunan.

Padahal, demikian Bayu, kerumunan seperti itu sangat berisiko menjadi suatu kluster baru penularan Covid-19.

Baca juga: Pemprov NTT Targetkan 3,6 Juta Penduduk Dapat Vaksinasi Covid-19

“Esensi utama penurunan tingkat mobilitas ini tidak begitu terlihat berhasil di level pemukiman. Dimana masih banyak orang berkumpul untuk acara RT/RW, ke masjid, bertamu ke rumah orang lain,” tutur Bayu.

“Dan itu jadi sumber penularan karena orang sering lengah kalau ketemu orang yang dianggap dekat,” lanjut dia.

Soal Perpanjangan Kebijakan PPKM 

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemerintah telah secara resmi memperpanjang kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 25 Juli mendatang.

Perpanjangan PPKM ini dilakukan sebagai bagian dari langkah pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan jumlah kasus Covid-19.

Baca juga: Ternyata Ini Syaratnya Kalau Ingin Kebijakan PPKM Tidak Diperpanjang Lagi

Adapun terkait istilah dari kebijakan itu sendiri telah diubah dari PPKM Darurat menjadi PPKM Level 4.

Perubahan istilah tersebut ditetapkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Berbagai Jenis Aturan Kebijakan PPKM Level 4

Secara umum, aturan yang diterapkan pada PPKM Level 4 ini tidak jauh berbeda dengan yang dipakai dalam PPKM Darurat. Aturan-aturan yang dimaksudkan itu ialah sebagai berikut.

Pertama, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar baik di sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan dilakukan secara daring/online.

Kedua, perusahaan-perusahaan sektor non-esensial wajib memberlakukan 100 persen bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Baca juga: Sempat Viral Karena Pesta Miras, 3 Pol PP di NTT Positif Covid-19

Ketiga, perusahaan-perusahaan sektor esensial dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen. Sementara perusahaan-perusahaan sektor kritikal dapat beroperasi 100 persen.

Keempat, supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan hanya dapat beroperasi hingga pukul 20.00 waktu setempat dan dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen.

Kelima, warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat.

Keenam, pusat perbelanjaan atau mal ditutup sementara, kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan.

Ketujuh, pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dapat beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Kedelapan, tempat ibadah seperti masjid, musala, gereja, pura, vihara, dan klenteng tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjemaah selama PPKM dan mengoptimalkan ibadah di rumah.

Kesembilan, fasilitas umum seperti area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya ditutup sementara.

Kesepuluh, kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara.

Kesebelas, transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional maupun online, dan kendaraan sewa) dapat beroperasi dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Kedua belas, pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM. Ketiga belas, pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor, transportasi umum jarak jauh (pesawat, bus, kapal laut, kereta api) wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama).

Selain itu, mereka juga wajib menunjukkan hasil PCR H-2 untuk pesawat serta antigen H-1 untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bus, kereta api, dan kapal laut. Keempat belas, pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW zona merah tetap diberlakukan.*