ICW Ungkap Penyebab Korupsi Massal di Parlemen

ICW Ungkap Penyebab Korupsi Massal di Parlemen

Jakarta, dawainusa.com– Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengungkapkan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi massal di parlemen ialah karena tingginya biaya politik.

Hal ini disampaikan Fariz menanggapi korupsi massal yang terjadi di DPRD Kota Malang beberapa Minggu yang lalu. Ia juga menjelaskan, kecenderungan untuk melakukan korupsi dari anggota parlemen tersebut bukan hal baru.

Baca juga: Korupsi Berjamaah, 41 Anggota DPRD Kota Malang Jadi Tersangka KPK

Selain karena mental dari anggota dewan yang cenderung korup, praktik korupsi juga terjadi karena motif ekonomi. Besarnya ongkos yang pernah dikeluarkan pada waktu proses pencalonan membuat mereka cenderung mencari jalan pintas untuk mengembalikan modal tersebut.

“Kalau sebagian orang bertanya kenapa ini (korupsi massal) terjadi? Ya karena politik diilustrasikan high cost,” kata Donal di Jakarta, Senin (10/9).

Praktik politik dengan biaya tinggi ini dimulai sejak proses pemilihan umum legislatif dimulai. Seperti dijelaskan oleh Donal, seorang calon anggota dewan mengeluarkan sejumlah uang untuk melakukan kegiatan kampanye. Meskipun besarnya biaya kampanye setiap calon anggota berbeda-beda.

Persaingan Politik yang Ketat

Menurut Donal, persaingan menuju lembaga dewan yang sudah semakin ketat membuat para calon anggota dewan bekerja keras agar meraih simpati masyarakat. Para calon anggota dewan mesti melakukan kampanye dengan berbagai macam motode dan cara. Kampanye dari calon anggota dewan ini pun mesti menjangkau seluruh daerah pemilihan agar terpilih.

Selain itu, Donal juga mengatakan, selain karena faktor politik yang berbiaya tinggi, korupsi massal di lembaga DPR dan DPRD juga terjadi karena tidak adanya efek jera terhadap hukum. Banyaknya mantan anggota DPR maupun anggota DPRD yang telah dipenjara tidak membuat anggota dewan yang lain takut untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Baca juga: Kemendagri Sebut Pemkot Malang Tidak Lumpuh Karena Korupsi

Ia pun mengungkapkan, hingga kini KPK telah menjerat 264 politisi penyelenggara negara. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena telah melakukan korupsi. Seluruhnya berakhir di penjara karena terbukti melakukan korupsi. Adapun rinciannya, yakni  100 kepala daerah dan 164 anggota DPR/DPD/DPRD.

“Realitasnya kontestasi pemilu di Indonesia nyaris tidak pernah sepi. Mereka seolah tak takut dan tak peduli dengan kasus korupsi yang berhasil diungkap KPK sejauh ini,” jelasnya.

Menjadi anggota dewan memang menjadi impian setiap orang. Hal ini, terang Donal, membuat mereka tidak segan-segan untuk mengeluarkan modal yang besar walaupun memiliki resiko yang cukup tinggi.

Saat ini, sebanyak 41 dari 45 jumlah anggota DPRD Kota Malang telah ditetapkan menjadi tersangka. Mereka diduga menerima suap pada pembahasan APBD-P Kota Malang tahun anggaran 2015.*