ICW: Selama Rezim Jokowi, Infrastruktur Hukum Terpinggirkan

ICW: Selama Rezim Jokowi, Infrastruktur Hukum Terpinggirkan

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, dalam era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, infrastruktur hukum tidak mendapatkan perhatian. (Foto: Aktivis ICW Donal Fariz - Tribunnews).

JAKARTA, dawainusa.com Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai, dalam era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, infrastruktur hukum tidak mendapatkan perhatian. Hal itu disampaikannya saat melihat kisruh pengesahan revisi Undang-Undang (UU) MD3 menjadi UU MD3.

Menurut Donal, Pemerintah dan DPR sudah mengesahkan revisi UU tersebut dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. Namun, belakangan muncul kritik dari masyarakat karena tiga pasal dalam UU itu dianggap memberikan kuasa berlebih kepada DPR.

Ia mengatakan, setelah muncul penolakan publik, Presiden Jokowi pun mempertimbangkan untuk tidak menandatangani UU MD3. Donal menilai, hal yang kontraproduktif ini terjadi karena sejak awal Jokowi tak pernah memberikan perhatian pada sektor hukum.

“Hukum terpinggirkan di rezim Jokowi. Pemerintah sibuk membangun infrastruktur fisik, tapi infrastruktur hukum dan demokrasi terabaikan,” ujar Donal dalam diskusi di Jakarta, seperti diberitakan Kompas, Jumat (23/2).

Baca juga: Revisi UU MD3: Wakil Rakyat Lupa Diri

Ia menerangkan, bukti tidak berjalannya infrastruktur hukum di era Jokowi juga bisa dilihat dari tidak adanya pakar-pakar hukum yang profesional baik di kabinet maupun di lingkar istana.

Posisi penting seperti Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan HAM, hingga Jaksa Agung, kata dia, justru diisi oleh politisi. “Coba sebutkan siapa pakar hukum yang ada di pemerintahan Jokowi? Enggak ada,” ungkap Donal.

Selain itu, ia melihat pakar-pakar hukum tidak pernah diundang ke Istana Kepresidenan untuk melakukan diskusi. Jokowi hanya sibuk mengundang tokoh agama, kelompok seniman, budayawan dan pegiat media sosial. “Tapi tidak pernah terjadi dialog-dialog tentang masalah hukum seperti di era SBY dulu,” pungkasnya.

Donal pun meminta Jokowi mengambil langkah konkret apabila tidak sepakat dengan sejumlah pasal kontroversial dalam UU MD3. Ia menilai, tidak cukup apabila Jokowi tidak menandatangani UU tersebut.

Sebab, lanjut dia, apabila tidak ditandatangani Jokowi, UU MD3 tetap otomatis berlaku setelah 30 hari disahkan. “Tanda tangan itu hanya formalitas saja,” ucap Donal.

Wajah Infrastruktur Hukum Tiga Tahun Terakhir

Menurut catatan The Indonesian Institute, pada tahun pertama, pemerintahan Jokowi-JK fokus pada upaya membangun fondasi melalui kebijakan fundamental, antara lain mengubah ekonomi berbasis konsumsi ke produksi, subsidi tepat sasaran untuk pengentasan kemiskinan, dan mendorong pembangunan merata di luar Pulau Jawa.

Kemudian dilanjutkan dengan tahap percepatan pembangunan yang meliputi tiga fokus utama, antara lain pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia dan kebijakan deregulasi ekonomi.

Sementara, infrastruktur hukum dibangun dalam kerangka menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara serta menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Dalam laporan capaian 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK, agenda reformasi hukum difokuskan pada upaya pemulihan kepercayaan publik terhadap keadilan dan kepastian hukum.

Hal itu dilakukan melalui beberapa langkah kebijakan antara lain: (1) penataan regulasi berkualitas; (2) pembenahan kelembagaan penegakan hukum profesional; dan (3) pembangunan budaya hukum kuat.

Langkah-langkah kebijakan tersebut, selanjutnya diwujudkan dalam beberapa program kerja nyata meliputi: pelayanan publik, penyelesaian kasus, penataan regulasi, pembenahan manajemen perkara, penguatan SDM, penguatan kelembagaan, dan pembangunan budaya hukum.

Baca juga: Laporan Amnesty Internasional: 2017 Tahun Politik Kebencian

Sedangkan dalam laporan 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK, agenda reformasi hukum difokuskan pada perwujudan birokrasi pemerintah yang bersih dan melayani serta  penegakan keadilan dan perlindungan hukum untuk masyarakat.

Untuk mewujudkan birokrasi bersih dan melayani, Jokowi-JK membentuh sebuah institusi/Tim Saber Pungli pada Kamis, 20 Oktober 2016 lalu. Selama tahun 2016 hingga saat ini Saber Pungli telah melakukan 1002 kali operasi tangkap tangan (OTT) dengan jumlah tersangka mencapai 1800 orang.

Selain Saber Pungli, Jokowi-JK juga melakukan: (1) penurunan jumlah anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) dari 3183 orang menjadi 2462 orang; (2) bantuan hukum untuk menangani litigasi 8005 kasus dan non litigasi 118 kegiatan; dan (3) pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) dari 87 hakim pada 2016 turun menjadi 32 hakim tahun 2017.

Meski demikian, reformasi di bidang budaya hukum masyarakat pada umumnya belum ada perubahan berarti. Demikian juga reformasi kinerja aparatur penegak hukum, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Hal itu terbukti dari masih banyaknya aparat penegak hukum yang terlibat kasus korupsi. Sampai Januari 2017 KPK telah menangani 43 aparat penegak hukum (APH) yang terjerat kasus korupsi.

Dari segi budaya hukum, masih banyak masyarakat kita yang main hakim sendiri, menebar berita bohong atau bahkan menjadi bagian dari praktik suap, makelar kasus dan/atau mafia kasus.

Selain itu, masih banyak persoalan hukum, seperti korupsi, yang masih membutuhkan upaya pencegahan dan pemberantasan melalui penegakan hukum yang berkualitas. Seperti misalnya kasus korupsi KTP Elektronik, kasus korupsi oleh beberapa kepala daerah, dan lain sebagainya.

Penanganan Pelanggaran HAM Belum Tuntas

Secara terpisah, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Adriani, juga mengritisi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap berbagai persoalan pelanggaran HAM berat di Indonesia pada masa lalu.

Ia menilai, sejauh ini pemerintah sama sekali tidak memberikan perhatian serius terhadap masalah tersebut. Padahal, negara ini sudah hampir 20 tahun telah memasuki era reformasi.

“Ketidakmampuan dan kegagalan Pemerintah Indonesia ditandai dengan mandeknya sembilan kasus pelanggaran HAM berat yang diselidiki Komnas HAM,” kata Yati dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (6/2) lalu.

Yati mengungkapkan, lembaga terkait sama sekali tidak menindak berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia secara khusus yang terjadi di masa lalu. Mereka, kata dia, tidak memberikan rekomendasi politik untuk membentuk pengadilan HAM berat.

“Hingga saat ini, Jaksa Agung menolak menyelidiki kasus-kasus itu serta parlemen tidak mengambil peran politiknya untuk merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM berat,” tuturnya.

Baca juga: Kritik KontraS Soal Penanganan Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

Untuk perkara HAM seperti kasus penghilangan paksa pada 1997-1998 dan peristiwa pembunuhan massal 1965-1966, parlemen memang telah mengajukan rekomendasi kepada Presiden. Akan tetapi, terang dia, sampai saat ini Presiden belum juga menanggapi rekomendasi tersebut.

Menurutnya, hal ini juga berlaku dalam perkara kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) yang seharusnya berada dalam tanggung jawab Sekretaris Negara justru tidak diketahui keberadaannya.

“Dan Presiden tidak menunjukkan iktikad baiknya untuk segera mengumumkan hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta kepada publik,” kata Yati.

Ia menambahkan, salah satu penyebab ketidakperhatian pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan pelanggaran HAM ini ialah karena kekuasaan sudah dihuni oleh para pelaku kejahatan kemanusiaan tersebut. Para pelaku tersebut mempersulit dan mendikte otoritas negara untuk mengadili kasus-kasus ini.

Selain itu, sikap pemerintah yang kurang bertanggung jawab terhadap persoalan HAM, juga dapat dilihat dalam upaya rekonsiliasinya, yakni dengan membentuk Dewan Kerukunan Nasional. Upaya seperti itu, kata Yati, sama sekali tidak menyelesaikan persoalan yang ada.*