ICW: Selama 2017, Tren Korupsi Mengalami Peningkatan

ICW: Selama 2017, Tren Korupsi Mengalami Peningkatan

ICW menyebut, tren korupsi selama 2017 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni dari 482 kasus korupsi dengan jumlah kerugian negara Rp1,5 triliun naik menjadi Rp6,5 triliun. (Foto: Ilustrasi Korupsi - Merdeka.com).

JAKARTA, dawainusa.com Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, selama 2017, ada 576 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp6,5 triliun dan suap Rp211 miliar serta jumlah tersangka mencapai 1.298 orang. ICW menyebut, tren korupsi ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil rilis ICW, Senin (19/2), pada 2016 kerugian negara dari 482 kasus korupsi mencapai Rp1,5 triliun. Angka ini naik menjadi Rp6,5 triliun pada tahun 2017.

Tidak hanya dalam aspek kerugian negara, dalam aspek tersangka juga mengalami peningkatan signifikan. Tahun 2016, terdapat 1.101 tersangka kasus korupsi dan naik menjadi 1.298 tersangka kasus korupsi.

Baca juga: Pertama Kali di NTT, Tersangka Korupsi Ikut Berlaga di Pilgub

Adapun kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi juga ikut andil berkontribusi terhadap peningkatan jumlah tersangka.

Tahun sebelumnya, kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi sebanyak 21 orang. Tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 30 orang.

Peningkatan tren korupsi ini karena ada kasus dengan kerugian negara yang besar yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu kasus KTP elektronik, serta kasus TPPI yang ditangani Kepolisian dan Kejaksaan.

Ada sejumlah modus yang paling banyak digunakan dalam tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2017. Apa saja? Berikut ulasannya.

Modus Korupsi Versi ICW

Modus korupsi yang paling banyak digunakan selama tahun 2017 adalah penyalahgunaan anggaran. Ada 154 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp1,2 triliun.

Modus lainnya, penggelembungan harga (mark up) dan pungutan liar, masing-masing sebanyak 77 kasus dan 71 kasus. Sementara, modus terkait suap dan gratifikasi sebanyak 44 kasus dengan total nilai suap mencapai Rp211 miliar.

Baca juga: Maraknya OTT Bertanda Pemberantasan Korupsi Tidak Efektif

Tren Korupsi: Anggaran Desa Paling Banyak

Adapun, berdasarkan sektor, anggaran desa merupakan sektor paling banyak korupsi dengan total 98 kasus dengan kerugian negara Rp39,3 miliar.

Modus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah beragam, paling banyak adalah suap menyuap. Ada sekitar 11 kasus korupsi yang bermodus suap menyuap. Selain itu ditemukan juga modus penyalahgunaan anggaran sekitar 9 kasus.

Selanjutnya, sektor pemerintahan dan pendidikan menempati sektor kedua dan ketiga terbanyak dengan jumlah kasus dan kerugian negara berturut-turut adalah sebesar 55 dan 53 kasus serta kerugian negara Rp255 miliar dan Rp81,8 miliar.

Lembaga terbanyak tempat terjadi korupsi adalah pemerintah kabupaten dengan kasus sebanyak 222 dengan kerugian negara Rp1,17 triliun.

Tempat kedua adalah pemerintah desa sebanyak 106 kasus dengan kerugian negara Rp33,6 miliar. Dan ketiga adalah pemerintah kota dengan jumlah kasus 45 dengan kerugian negara Rp159 mil

Provinsi Paling Banyak Kasus Korupsi

Provinsi paling banyak kasus korupsi pada tahun 2017 adalah Jawa timur (Jatim) dengan 68 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp90,2 miliar. Jawa Barat (Jabar) dan Sumatera Utara (Sumut) menempati urutan kedua dengan jumlah kasus berturut-turut adalah 42 dan 40 kasus.

Banyaknya kasus korupsi kepala daerah terkait dengan penyalahgunaan APBD yang diduga terkait dengan kontestasi pemilu serentak 2018. Salah satu kasusnya adalah yang melibatkan Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus.

Ia diduga menerima suap untuk mengalihkan anggaran dari hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi program penataan lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Mojokerto tahun 2017.

Selain itu, objek korupsi terkait perizinan pun menjadi terbanyak kedua setelah penyalahgunaan APBD yaitu, enam kasus. Salah satu kasusnya adalah yang melibatkan Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widyasari. Ia diduga menerima suap terkait dengan pemberian izin perkebunan kelapa sawit.

Baca juga: Selama 2017, KPK Berhasil Menghimpun Kerugian Negara Rp 2,9 Triliun

Modus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah beragam, paling banyak adalah suap menyuap. Ada sekitar 11 kasus korupsi yang bermodus suap menyuap. Selain itu ditemukan juga modus penyalahgunaan anggaran sekitar 9 kasus.

Hal tersebut perlu diantisipasi mengingat Pilkada serentak tahun 2018 akan dilangsungkan. Dari 29 daerah tempat terjadinya korupsi 12 di antaranya akan menyelenggarakan Pilkada.

Dari 12 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 5 kepala daerah yang telah ditetapkan tersangka berencana akan mencalonkan kembali sebagai kepala daerah.

Dengan maraknya modus suap yang dilakukan oleh kepala daerah, ICW menduga hal tersebut dilakukan untuk biaya kampanye yang memakan dana sangat besar.

Selain itu kurangnya transparansi anggaran dan lemahnya partisipasi masyarakat menjadikan dana-dana strategis dengan mudah dialihkan untuk kepentingan pemenangan salah satu pasangan calon.

Tren Korupsi Meningkat, Ini Rekomendasi ICW

Dari hasil pantauan sepanjang 2017, ICW memberikan beberapa rekomendasi, di antaranya:

1. Perlu adanya transparansi dan pelibatan masyarakat dalam memantau APBD. Hal ini penting untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kepala daerah terutama menjelang tahun politik.

2. Kepala daerah yang akan mencalonkan kembali perlu untuk menekan biaya kampanye agar meminimalisir konflik kepentingan dengan menerima uang dari beberapa pihak yang memiliki kepentingan.*