ICW Dorong Masyarakat Hukum Parpol Pengusung Caleg Eks Koruptor

ICW Dorong Masyarakat Hukum Parpol Pengusung Caleg Eks Koruptor

JAKARTA, dawainusa.com – Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa larangan pencalonan kembali bagi eks koruptor berlawanan dengan UU Pemilu. Keputusan tersebut membuka ruang bagi eks koruptor untuk mencalonkan diri kembali dalam pemilu 2019.

MA telah memutus uji materi Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pada Kamis (13/9).

Sekalipun diizinkan UU, ada parpol yang memilih untuk tidak mengusungkan caleg eks koruptor. Namun, ada juga parpol yang tetap mendaftar mereka sebagai caleg di 2019. Pro dan kontra terkait keputusan ini mengemuka di publik.

Baca juga: Soal Larangan Koruptor Jadi Caleg, Antara UU Pemilu dan Moralitas?

Donal Fariz, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), mengatakan bahwa kampanye kepada masyarakat untuk tidak memilih caleg eks koruptor dan partainya perlu diadakan menjelang pemilu 2019.

“Caranya mengkampanyekan agar pemilih tidak memilih mantan narapidana kasus korupsi,” kata Donal, melansir Kompas.com, Rabu (19/9).  Menurutnya, kampanye tersebut adalah hukuman bagi para caleg eks koruptor dan partainya yang masih mengusung mereka.

Dalam pernyataan ICW tersebut, masyarakat perlu menyadari bahwa yang dihukum bukan hanya calon legislatifnya, tetapi juga partai politik yang secara terang-terangan tidak memiliki komitmen pada upaya pencegahan korupsi.

“Parpol yang masih ngotot mengusung caleg mantan napi korupsi, berarti partai tersebut tidak punya komitmen bersih-bersih”, tutur Donal. Donal menambahkan bahwa partai seperti itu hanya menggunakan slogan antikorupsi sebagai tagline politik yang minim implementasi.

Formappi: Partai Politik Sumber Perdebatan Larangan Eks Koruptor Nyaleg

Lucius Karus, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), berpendapat bahwa usungan mantan koruptor menjadi caleg akan melanggengkan budaya korupsi itu sendiri. Menurutnya, bukan tidak mungkin politisi yang korup menyalurkan hasil korupsinya pada parpol.

Lucius menilai bahwa figur eks koruptor dibutuhkan parpol di periode selanjutnya untuk mengatasi biaya hidup parpol itu sendiri. Menurutnya, parpol lah yang menjadi sumber polemik terkait larangan tersebut.

Padahal, polemik ini tidak perlu terjadi jikalau parpol memiliki semangat integritas. “Dengan kata lain sumber utama perdebatan soal larangan mantan napi korupsi nyaleg adalah partai politik. Mereka dengan sengaja membuat aturan yang lunak pada UU Pemilu,” tuturnya.

Selain membuat aturan yang lunak, parpol, demikian Lucius, ngotot melakukan penolakan terhadap keinginan KPU yang melarang figur eks koruptor menjadi caleg di 2019. Dari dua hal di atas sudah kelihatan bahwa yang menginginkan eks koruptor nyaleg lagi adalah partai politik.

Baca juga: Berikut 34 Eks Koruptor yang Maju Jadi Caleg di 2019

Lucius juga menilai, parpol menggunakan forum parlemen untuk merancang peraturan yang memungkinkan keleluasaannya semakin tidak terbatas. Kepada masyarakat ia menghimbau agar bijaksana dalam memilih figur di Pemilu 2019 nanti.

“Memilih partai pembela koruptor atau partai koruptor hanya akan membuat kita tak bisa menatap pemilu dengan jaminan integritas yang memadai,” tuturnya. Karena parpol tidak memiliki kemauan yang baik untuk berinisiatif, sudah saatnya publik yang menentukan pilihan.

Di media sudah beredar daftar partai yang mendukung eks koruptor nyaleg kembali. Masyarakat dapat melihat rekam jejak dari berbagai sumber yang beredar. Oleh karena itu, informasi tersebut sebenarnya sudah sangat membantu masyarakat untuk melakukan pengecekan.

Hal ini perlu diantisipasi karena selain melanggengkan eks koruptor, pembatalan pasal 4 ayat 3 PKPU juga membuka ruang yang lebar untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan Bandar narkoba maju sebagai caleg.*