Hukuman Mati Tuti, Sandiaga Ungkit Jasa Prabowo Bebaskan Wilfrida

Hukuman Mati Tuti, Sandiaga Ungkit Jasa Prabowo Bebaskan Wilfrida

JAKARTA, dawainusa.com Hukuman mati terhdadap Tuti Tursilawati, TKI asal Majalengka, Jawa Barat di Arab Saudi memantik keprihatinan Cawapres Sandiaga Uno. Sandiaga mengaku prihatin dan mengatakan Pemerintah Indonesia melindungi TKI yang bekerja di luar negeri.

“Jadi sudah sepantasnya pemerintah dan kepemimpinan kita melindungi para TKI kita. Pak Prabowo dan saya tentunya sangat prihatin,” kata Sandiaga di di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Rabu (31/10).

Baca juga: Black Box Lion Air Berhasil Ditemukan dan Diangkat ke Darat

Sandi lantas menyinggung upaya yang pernah dilakukan Prabowo ketika menyelamatkan TKI bernama Wilfrida dari hukuman mati di Malaysia. Dia menceritakan Prabowo membawa pengacara khusus demi menyelamatkan Wilfrida.

“Pak Prabowo bergerak cepat membawa lawyer sendiri, salah satu lawyer terbaik di Asia. singkat cerita Wilfrida bisa dibebaskan dari hukuman mati,” kata Sandi.

Menurut Sandi, upaya yang pernah dilakukan Prabowo tersebut merupakan bukti bahwa pihaknya peduli dengan nasib TKI di luar negeri. Dia mengklaim hal itu merupakan hal yang sangat esensial bagi dirinya dan Prabowo selaku calon presiden dan wakil presiden.

“Pak Prabowo dan saya ingin melindungi seluruh tenaga kerja di Indonesia,” tutur Sandi.

Indonesia Mesti Menunjukan Sikap

Sebagaimana diketahui, Tuti Tursilawati dihukum pancung karena dianggap terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap sang majikan, Suud Mulhak Al Utaibi, pada 2010 lalu.

Namun yang menjadi persoalan adalah Saudi lagi-lagi mengeksekusi mati WNI tanpa memberi notifikasi terlebih dahulu kepada perwakilan RI di Riyadh maupun Jeddah.

Langkah Saudi itu memicu protes Indonesia yang telah tiga kali ‘kecolongan’. Sebelum Tuti, eksekusi Zaini Misrin pada Maret lalu, serta Siti Zaenab dan Karni binti Medi Tarsim pada 2015 lalu juga dilakukan tanpa memberi notifikasi kepada pemerintah Indonesia.

Baca juga: Gubernur NTT Targetkan Penerbangan Langsung dari Cina

Mengomentari kenyataan itu, Kepala Studi Timur Tengah Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Yon Machmudi, eksekusi Tuti seharusnya bisa dijadikan momentum pemerintah Indonesia untuk menegaskan sikap terhadap Saudi.

Selain protes, Yon menilai pemerintah seharusnya mulai menempatkan isu perlindungan WNI dan TKI sebagai bahan pertimbangan sebelum menjalin kerja sama atau kesepakatan apa pun dengan Saudi.

Sebab, menurut Yon, pemberian notifikasi dalam konteks pelaksanaan hukuman mati ini erat kaitannya dengan nilai kemanusiaan. Meski dalam hal ini Saudi memang tak memiliki kewajiban memberitahu pihak asing ketika akan melaksanakan hukum domestiknya.

“Memang ini hak Saudi untuk melaksanakan hukuman mati karena ini ada dalam konstitusinya. Tetapi tetap, Saudi seharusnya menghargai permintaan RI selama ini dengan memberi notifikasi lebih dulu sebelum melaksanakan hukuman mati,” ucap Yon.

Yon juga mengatakan, kasus Tuti harus bisa menjadi titik balik pemerintah agar bisa menempatkan Indonesia sejajar dan lebih dihormati oleh Saudi. Salah satunya dengan mendesak perbaikan perlindungan WNI di Saudi melalui mekanisme kerja sama bilateral.

“Saya kira harus dilakukan kerja sama yang menempatkan Indonesia pada posisi yang sejajar dan dihormati Saudi. Eksekusi Tuti saya kira bisa jadi momentum Indonesia untuk mengajak Saudi memperbaiki perlindungan WNI melalui perjanjian bilateral,” kata Yon.

Pemerintah Diminta Evaluasi Pengiriman TKI Ke Arab Saudi

Terpisah, menghadapi kenyataan pahit eksekusi mati terhadap Tuti, Pemerintah diminta mengevaluasi kerja sama pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi.

“Tolong dievaluasi lagi kebijakan pengiriman TKI, termasuk kebijakan lainnya, kerja sama dengan pemerintahan Saudi agar 13 WNI yang masih ada di sana segera dipulangkan,” kata Anggota Komisi I DPR Charles Honoris di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (31/10).

Baca juga: 17 Jenazah Korban Lion Air Berhasil Diidentifikasi

Evaluasi, kata Anggota Fraksi PDIP ini, dilakukan agar tidak terjadi lagi ekseskusi mati terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi. Salah satu bentuk evaluasi itu dapat berupa moratorium pengiriman TKI.

“Saya rasa ini perlu dikaji, dibahas antara berbagai institusi, apabila diperlukan untuk mendapatkan perhatian Arab Saudi saya rasa tidak ada salahnya kita moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi,” ujarnya.

Charles menyatakan semua pihak baik pemerintah maupun parlemen merasa terkejut dengan eksekusi mati tanpa notifikasi ini. Hal tersebut kata dia menyalahi aturan internasional. Selain itu, Charles mengatakan insiden ini dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengkaji ulang pelaksanaan eksekusi mati di tanah air.

“Ini juga kesempatan dan momentum bagi pemerintahan kita untuk meninjau kembali hukuman mati di Indonesia sehingga memudahkan kita bisa juga memiliki kapasitas moral ketika ingin memulangkan WNI kita yang terkena hukuman mati di luar negeri,” ujarnya.*

COMMENTS