HTI: Rekayasa Penggagalan PBB Sangat Kentara

HTI: Rekayasa Penggagalan PBB Sangat Kentara

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusanto mengatakan penggagagalan PBB diduga diakukan pemerintah dengan mengintervensi KPU untuk tidak meloloskan PBB menjadi peserta Pemilu 2019. (Foto: Ismail Yusanto & Yusril Ihza Mahendra - ist)

JAKARTA, dawainusa.com Partai Bulan Bintang (PBB) gagal lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta pemilu pada 2019 mendatang. Partai yang dinahkodai Yusril Ihza Mahendra itu telah dua kali mengalami peristiwa yang sama yakni pada 2014 silam.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusanto menduga, pemerintah melakukan intervensi terhadap KPU untuk tidak meloloskan Partai Bulan Bintang  menjadi peserta Pemilu 2019.

Ismail menyebut, motif pemerintah lantaran tidak suka dengan sikap Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra yang selalu mendampingi HTI melawan pemerintah di Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Baca juga: ICW: Selama Rezim Jokowi, Infrastruktur Hukum Terpinggirkan

“Satu-satunya jalan untuk membantah spekulasi itu adalah dengan membiarkan PBB lolos menjadi peserta pemilu karena rekayasa penggagalan PBB sangat kentara,” kata Ismail seperti yang diberitakan CNNIndonesia.com, Jumat (23/2).

Selain itu, Ismail mengatakan sebab lain KPU tidak meloloskan PBB karena Yusril kerap mengkritisi dan berseberangan paham dengan pemerintah. Baik itu di dalam mau pun di luar persidangan saat Yusril mendampingi HTI di MK dan PTUN. Ismail mengaku telah menerima informasi tersebut.

Ia kembali menceritakan, pemerintah kala itu membubarkan HTI tanpa proses pengadilan. Pemerintah kemudian mempersilakan HTI untuk menggugat ke pengadilan dan Yusril bersedia memberikan jasanya mendampingi HTI di meja hijau.

“Tapi mengapa ketika HTI benar-benar melakukan itu semua, dan dalam hal ini dibela dan dibantu oleh Yusril, mereka tidak suka lalu melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya terhadap beliau?” kata Ismail.

Ismail merasa heran dengan sikap pemerintah dan KPU. Menurutnya, pemerintah tidak patut memberi ‘hukuman’ kepada Yusril hanya karena dekat dengan HTI.

Penggagalan PBB, Yusril Bongkar Konspirasi di Tubuh KPU

Sementara itu, Yusril sendiri telah mengancam memidanakan KPU lantaran tak meloloskan partainya dalam verifikasi parpol peserta pemilu 2019. Ia menyoroti kejanggalan dalam proses verifikasi KPU Papua yang sebelumnya meloloskan PBB. Namun dari hasil verifikasi selanjutnya PBB dinyatakan tak lolos.

“Kami ingin membongkar dugaan bawa ada konspirasi menggagalkan PBB ikut pemilu dengan memperalat KPU. Semuanya bukan saja akan kami gugat secara perdata, tapi juga akan kami lawan secara pidana,” ujar Yusril Minggu lalu.

Baca juga: Resmi Diusung PDIP Jadi Capres, Ini Pernyataan Jokowi

Yusril merasa sangat dirugikan atas perubahan hasil verifikasi tersebut. Sebab, KPU Papua telah mengumumkan bahwa PBB lolos verifikasi pada 11 Februari lalu. Tak berselang lama sebelum pengumuman hasil verifikasi oleh KPU pusat pada 17 Februari kemarin, partai berlambang bulan bintang itu mendadak tak lolos.

“Kami merasa sangat dirugikan dan dipermainkan KPU,” katanya.

Mantan Menteri Kehakiman ini mengaku sejak lama telah merasa dihalang-halangi untuk ikut pemilu oleh pihak yang ia sebut sebagai kekuatan sekuler dan kiri anti Islam. Padahal sebagai partai Islam moderat dan nasionalis, Yusril mengklaim PBB telah mendapat dukungan dari berbagai elemen ormas Islam, cendekiawan, dan ulama moderat.

“Selama ini PBB tetap kritis dan tidak mudah diombang-ambing kekuasaan, mungkin itu sebabnya kehadiran PBB tidak disenangi,” katanya.

Selain PBB, partai yang tak lolos verifikasi peserta pemilu 2019 adalah PKPI. Sementara partai yang lolos verifikasi yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Berkarya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Garuda, serta Partai Golongan Karya (Golkar).

Kemudian, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai NasDem, Partai Perindo, Parta Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Solidaritas Indonesi (PSI).*