Hina Jokowi dan Iriana dengan Kata Ini, MKN Diciduk Polisi

Hina Jokowi dan Iriana dengan Kata Ini, MKN Diciduk Polisi

Polisi menangkap seorang pria yang menyebarkan ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi. Pelaku hina Jokowi dan Iriana dengan kata-kata yang tidak senonoh. (Foto: Kasubdit 1 Dittipid Siber Bareskrim Polri Kombes Pol. Irwan Anwar saat ungkap kasus penghinaan Jokowi dan Iriana - Tribunnews).

JAKARTA, dawainusa.com Seorang pria berinisial MKN (57) diciduk polisi setelah menyebarkan ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi dan Ibu Negara, Iriana Jokowi. Pelaku hina Jokowi dan Iriana dengan kata-kata yang tidak senonoh.

“Yang bersangkutan mengatakan bahwa Jokowi adalah keturunan PKI,” ujar Kepala Subdirektorat I Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Komisaris Besar Irwan Anwar di Gedung Siber Bareskrim, Cideng, Jakarta Pusat, Jumat (23/2).

Irwan mengatakan, pelaku melakukan kejahatannya tersebut lewat berbagai akun media sosial miliknya, seperti akun twitter @KamalNuruklah, serta melalui Google+.

Dalam kicauannya, kata Irwan, pelaku menyebarkan ujaran kebencian terkait SARA bahwa etnis Tionghoa merupakan keturunan fauna tertentu dan dijadikan Jokowi sebagai anggota PKI.

Baca juga: Laporan Amnesty Internasional: 2017 Tahun Politik Kebencian

Selain menyebarkan ujaran kebencian, MKN juga disebut Irwan, telah melanggar Undang-Undang (UU) tentang Pornografi karena mengunggah ilustrasi gambar porno yang disandingkan dengan foto Iriana.

“Yang bersangkutan juga kami dapat jerat dengan pasal-pasal pornografi karena memposting gambar-gambar porno di samping ibu negara,” terang Irwan.

Menurut Kapolres Tanjungpinang AKBP Ardiyanto Tedjo Basko, pelaku yang tinggal di Jl.Yusuf Kahar No. 3/b RT2 RW2, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ini sudah sering melontarkan ujaran kebencian di media sosial terhadap etnis dan agama tertentu dan sejumlah pejabat negara.

Ia juga disebut melakukan ujaran kebencian kepada salah satu pasangan calon Wali Kota Tanjungpinang 2018 beberapa waktu lalu.

“Karena memang yang bersangkutan tinggal sendirian, tidak ada keluarga. Jadi besar kemungkinan dia membuatnya sendiri. Sasarannya etnis dan agama tertentu dan calon wali kota dan wakil wali kota yang akan mengikuti Pilkada,” ungkap Ardiyanto.

Adapun Ardiyanto menyebut, kasus ini didasarkan atas laporan dari relawan PDI-Perjuangan bernama Billy. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita satu unit tablet, dua buah kartu telepon, satu buah Kartu Tanda Penduduk, dan akun media sosialnya.

Kejadian Serupa, Hina Jokowi dan Iriana

Sebelumnya, pada November 2017 lalu, seorang pria bernama Dodik Ikhwanto (21) menyebarkan ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi.

Lewat akun instagram miliknya (@warga_biasa), mahasiswa di salah satu Universitas di kota Bandung ini hina Jokowi dan Iriana dengan membuat meme lalu disebarkan di media sosial.

Kepala Satreskrim Polrestabes Bandung AKBP Yoris Marzuki mengatakan, meme hinaan terhadap Presiden Jokowi diunggah pelaku tak lama setelah membuat meme hinaan terhadap Iriana Jokowi.

Baca juga: Partisan Parpol Mendominasi Penyebaran Ujaran Kebencian

Namun, pelaku buru-buru mematikan akun Instagram @warga_biasa setelah ia merasa postingannya hina Jokowi dan Iriana di media sosial terendus polisi.

“Ketika ini sudah mulai ribut, dia non-aktifkan akun ini. Postingan yang ada di dalam akun ini bukan hanya yang terakhir, tapi ada beberapa yang nanti saat melakukan penyelidikan akan kita munculkan. Ada foto Ibu Jokowi ada foto Bapak Jokowi dengan kata yang tidak pantas,” tutur Yoris di Bandung, Selasa (12/9/2017) lalu.

Yoris menegaskan, akun @warga_biasa dikuasai sepenuhnya oleh Dodik. Namun, pelaku sempat mengakui jika ada kelompok khusus yang sengaja membuat postingan ujaran kebencian.

“Penegasan sekali lagi, akun penghina ini akun @warga_biasa, akun ini dimiliki, dikuasai, dan digunakan tersangka yang sudah kita dapatkan atas nama DI,” jelasnya kala itu.

Penyebab Hoax dan Ujaran Kebencian

Dosen Vokasi Komunikasi Universitas Indonesia Devie Rahmawati mengatakan, hoax di media sosial yang tak kunjung reda terjadi karena banyak sebab.

Pertama, menurut Devie, karena minimnya program literasi media digital ke masyarakat. Devie menganggap penting literasi media digital untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang konten apa saja yang berpotensi melanggar hukum dan tidak.

Hal kedua yang menurut Devie tak menyurutkan penyebaran konten hoax dan kebencian di media sosial adalah ketidakjelasan penegakan hukum.

Baca juga: Hoax Meningkat di Tahun Pilkada, Kemenkominfo Perkuat Literasi Masyarakat

Dalam sejumlah kasus, kata dia, seringkali pelaku pencemaran nama baik dan ujaran kebencian tidak diproses hingga tuntas.

“Ada juga pelaku yang melakukan kesalahan tidak dipenjara. Ambigusitas hukum membuat orang merasa terlindung karena tidak ada kepastian hukum yang jelas,” ungkap Devie.

Hal ketiga yang tidak kalah penting adalah konflik politik di level elite. Ia mengatakan, konflik politik di level elite acapkali menular ke masyarakat. Apa yang dilakukan masyarakat sesungguhnya cerminan dari perilaku elite yang mereka contoh.

Dalam penelitiannya yang berjudul “Media Sosial dan Demokrasi di Era Informasi pada tahun 2014 silam”, Devie mengatakan, hampir seluruh aktor politik saling berebut pengaruh melalui penggunaan media sosial untuk kepentingan politik. Mereka berebut mempengaruhi masyarakat melalui saluran media sosial.*