Hierarki Diantara Politik dan Tugas Utamanya

Hierarki Diantara Politik dan Tugas Utamanya

SENANDUNG, dawainusa.com Akhir-akhir ini gempar di berbagai media sosial baik itu cetak maupun elektronik yang membicarakan tentang keterlibatan tokoh-tokoh agama dalam kanca perpolitikan.

Romo Benny Susetyo, salah satu tokoh terkenal dalam gereja katolik dan juga kalangan agama lainnya sebagai seorang imam/pastor/romo/gembala umat (hierarki) ini sempat menarik simpatik publik yang mengundang kontroversi terkait pertemuannya dengan keluarga Gus Dur.

Apalagi pada saat bersamaan hadir pula Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma`aruf Amin yang juga sebagai salah satu kandidat Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1 yang berpasangan dengan inkambent Presiden RI Ir. Joko Widodo pada pemilu 2019 mendatang.

Baca juga: Polemik Rencana Pembuatan patung Jokowi di NTT

Pertemuan Romo Benny bersama keluarga Gus Dur dan juga Calon Wakil Presiden No Urut 1 Ma`aruf Amin pada Rabu, 26 September 2018 di Ciganjur, Jakarta Selatan itu mendapat banyak kritikan yang datang dari berbagai kalangan termasuk Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI).

Menurut PP PMKRI lewat Presidium Gerakan Kemasyarakatan menyampaikan, Romo Benny tidak boleh mengambil langkah seperti ini, PP PMKRI tidak mempersoalkan pertemuannya dengan keluarga Gus Dur, tetapi mempersalakan cara Romo Benny yang seolah-olah sebagai team kampanyenya cawapres, alasannya adalah Gereja Katolik dengan keras melarang hierarki gereja untuk terlibat dalam politik praktis.

Hierarki Gereja Katolik Sebagai Warga Negara

Pada saat awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (terbentuk dalam pengertian negara dijalankan dengan sistem politik yang jelas) terdapat beberapa imam sekuler dan religius yang duduk dalam keanggotaan lembaga demokrasi.

Sebut saja mereka yang duduk dalam parlemen, antara lain: DPR-RIS 1950 (R. Jamco, Pr); DPR Gotong Royong 1960-1966 (A. Conterius, SVD; Th. Hardjawasita, Pr; C. Widjajasuparto, Pr); DPR Gotong Royong 1967-1968 (Th. Hardjawasita, Pr); MPRS 1960-1972 (A. Conterius, SVD; C. Widjajasuparto, Pr; Mgr. Y. Padmoseputra, Pr); DPA 1959 (Mgr. Y. Padmoseputra, Pr).

Baca juga: Pers Rilis: Bambang Widjojanto Soal Investigasi Indonesialeaks

Di samping itu dalam kabinet pertama pemerintahan Sandinista di Nicaragua, mula-mula terdapat empat pastor. Melihat hal ini, akhirnya Paus Yohanes Paulus II memberi ultimatum agar mundur dari kabinet atau mundur sebagai pastor.

Akhirnya ada dua orang mengambil tindakan mundur dari kabinet dan tetap menjadi pastor dan dua orang mengambil tindakan tetap duduk pada kabinet.

Kedua contoh diatas dapat kita lihat bahwa ternyata di Indonesia tidak mengalami intervensi dari pihak hierarki yang lebih tinggi dan contoh yang kedua mendapat intervensi.

Dari perhitungan waktu, yang di Indonesia pada saat itu dapat dikatakan bahwa Paus belum mengambil tindakan yang jelas soal sebagian tugas hierarki dan awam dalam politik, sehingga pada saat itu hierarki masih sempat duduk pada kabinet.

Sama halnya dengan keempat pastor di Nicaragua, posisi kebinet yang diduduki oleh keempat pastor itu adalah posisi yang kekuasaan politik praktis yang terjadi dalam lembaga-lembaga demokratis/negara.

Basis Masalah Keterlibatan Hierarki

Pada tahun 1971 lahirlah sebuah amanat para uskup dalam sidang di Roma yang berbunyi demikian “setiap warga negara entah hierarki maupun awam mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara”. Mereka secara khusus mempunyai keunikan peranan dalam kehidupan politik seperti yang dicatat dalam Gaudium et Spes:

Para uskup yang dipercayakan untuk memimpin Gereja Allah bersama imam-imam, mereka hendaknya menyiarkan warta Kristus sedemikian rupa, sehingga semua kegiatan umat beriman di dunia dilimpahi cahaya Injil.

Selain itu hendaklah semua gembala menyadari, bahwa dengan perilaku serta kesibukan-kesibukan mereka sehari-hari, mereka menampilkan kepada dunia citra Gereja tertentu, yang bagi khalayak ramai menjadi pedoman untuk menilai kekuatan dan kebenaran warta Kristiani.

Akan tetapi, dalam kenyataan sejarah kita telah melihat bahwa ternyata para uskup dan para pastor tidak lagi diizinkan untuk mengambil bagian dalam politk (politik praktis) yang terjadi dalam lembaga-lembaga demokratis sebagaimana yang dibuat Paus Yohanes Paulus II terhadap para pastor di Nicaragua.

Sikap Paus ini tetap dipertahankannya hingga saat ini sebagaimana yang dapat kita lihat dalam amanatnya pada tanggal 17 Februari 1981. Secara prinsipil gereja tidak mengizinkan keterlibatan kaum hierarki dalam politik.

Dasar Hierarki Tidak Diperbolehkan Terlibat Dalam Politik

Dalam kehidupan menggereja, hierarki tentu saja mempunyai batasan-batasan tersendiri yang sudah diatur dalam hukum gereja untuk tidak terjun/terlibat secara langsung dalam politik (politik praktis).

Terdapat dalam Kitab Hukum Kanonik (KHP) 287, 2, dengan tegas mengatakan: “Janganlah mereka turut ambil bagian aktif dalam partai-partai politik dan dalam kepemimpinan serikat-serikat buruh, kecuali jika menurut penilaian otoritas gerejawi yang berwenang hal itu perlu untuk melindungi hak-hak gereja ataukah memajukan kesejahteraan umum”.

“Janganlah mereka turut ambil bagian aktif dalam partai-partai politik dan dalam kepemimpinan serikat-serikat buruh”. Pernyataan ini secara tegas dimuat dalam kitab hukum kanonik 287, akan tetapi sampai pada saat ini secara riil masih saja terlihat bahwa hierarki memainkan peranan politiknya secara diam-diam.

Ada diantara mereka yang dengan keberaniannya memainkan peranan politiknya secara terbuka bahkan memainkan peranannya lebih daripada kaum awam yang sudah dipercayakan.

Menelusuri hal demikian secara refleksi saya kembali berpikir bahwa hierarki masih saja secara diam-diam dan terbuka terjun secara langsung dalam politik ini dikarenakan dalam kutipan hukum kanonik dengan nomor yang sama menurut hierarki ada memberi jaminan yaitu “kecuali jika menurut penilaian otoritas gerejawi yang berwenang hal itu perlu untuk melindungi hak-hak gereja ataukah memajukan kesejahteraan umum”.

Muncul pertanyaan kritis: “bagaimana dengan nasib kaum awam yang bertarung dalam percaturan politik di daerah yang notabenenya mayoritas (Katolik/Kristen)”.

Tanggapan Umat

Sudah menjadi perbincangan dan keresahan bagi umat di daerah-daerah mayoritas Katolik ketika momentum politik itu tiba. Umat merasa resah ketika hierarki memakai kekuasaannya dalam mengarahkan umat untuk mengikuti pilihan favoritnya.

Baru-baru ini tercium di salah satu Keuskupan di Indonesia sempat terjadi ribut antar umat yang dikarenakan ulah dari hierarki sendiri dalam politik.

Kasusnya ada dua imam sebutlah wakil uskup di dua wilayah yang berbeda sempat mengeluarkan surat gembala yang katanya diketahui dan ditandatangani oleh uskup di wilayah pelayanannya untuk mendukung salah satu kandidat bupati yang mereka sukai atau mereka jagokan.

Dalam proses penyelidikan ternyata surat gembala itu tidak diketahui oleh uskup yang dimaksudkan. Dari masalah ini bisa saja dapat saya katakan bahwa pengecualian gereja memberikan ruang bagi hierarki untuk berpolitik dengan alasan “kecuali jika menurut penilaian otoritas gerejawi yang berwenang hal itu perlu untuk melindungi hak-hak gereja ataukah memajukan kesejahteraan umum”.

Akan tetapi hal demikian sengaja dipakai oleh hierarki untuk kepentingan pribadinya. Dan tanggapan saya bahwa hierarki tidak perlu terlibat dalam politik praktis dalam wilayah mayoritas dengan alasan apapun. Mengapa demikian? Karena dengan keterlibatan hierarki dimaksudkan akan memicu konflik diantara umat itu sendiri.

Paus Yohanes Paulus II Tentang Hierarki Berpolitik Praktis

Perkenankanlah saya untuk mengingatkan Anda akan ucapan-ucapan saya di Guadalupe: Anda adalah imam dan religius, Anda bukan tokoh sosial dan politik atau pejabat kekuasaan duniawi.

Hendaklah kita tidak berkhayal bahwa kita melayani Injil sementara kita melarutkan kharisma kita dengan minat yang berlebih-lebihan akan masalah duniawi. Penting bahwa orang-orang melihat Anda sebagai pelayan Kristus dan penjaga misteri Allah.

Penegasan Paus Yohanes Paulus II diatas mengingatkan bahwa tugas utama hierarkis adalah mewartakan Injil demi pembangunan Kerajaan Allah di dunia ini. Mereka dipanggil secara khusus oleh Yesus Kristus untuk menjadikan Dia pusat hidup mereka sehingga lambat laun menjadi saksi Kabar Gembira yang hidup di tengah dunia.

Hal demikian ditegaskan oleh Paus Benediktus yang disampaikan oleh Uskup Diosis Amboina, Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC., dalam suatu homilinya di Keuskupan Manado. Paus Benediktus mengatakan bahwa ada tiga pilar utama yang harus dimiliki oleh para imam yaitu Doa, Ekaristi dan Firman.

Tiga pilar dimaksud ditegaskan kembali oleh Uskup Diosis Amboina itu karena menurutnya, kadang pastor malas untuk memimpin misa, malas mengikuti ekaristi dan hal lainnya menyangkut kerohanian.

Dengan demikian menjadi catatan kritis bagi para imam adalah, awam bisa melakukan apa saja akan tetapi hanya satu yang tidak bisa dilakukan oleh awam yaitu memimpin misa, karena misa merupakan tugas utama dari para imam (hierarki).

Solusi dan Penegasan

Setelah mengkaji berbagai hal terkait keterlibatan hierarki dalam politik praktis, terdapat beberapa solusi yang seharusnya dipegang oleh para hierarki diantaranya:

Pertama, ketika seorang imam terlibat daam politik praktis, maka hal ini berpotensi memecah-belah umat yang aspirasi politiknya beraneka ragam.

Dengan demikian, sudah seharusnya gereja melarang imam untuk turut terlibat aktif dalam politik praktis demi menjaga identitas seorang imam sebagai pelayan Tuhan dan simbol pemersatu umat.

Kedua, sudah seharusnya gereja memberikan ruang yang lebih bagi kaum awam untuk terlibat secara langsung dalam politik praktis.

Dengan memberikan peranan yang lebih kepada kaum awam dalam politik praktis, otomatis hierarki akan selalu ingat akan tugas utamanya di dalam gereja yaitu sebagai pelayan Sabda Allah.*

Oleh : Anakletus Fasak* (Pengurus Pusat PMKRI)