Gubernur NTT Buka Suara Soal Permintaan UNESCO untuk Hentikan Proyek di TN Komodo

Permintaan UNESCO untuk menghentikan proyek di TN Komodo mendapat tanggapan dari Gubernur NTT

Gubernur NTT Buka Suara Soal Permintaan UNESCO untuk Hentikan Proyek di TN Komodo
Viktor Bungtilu Laiskodat & Foto Pembangunan Proyek di TN Komodo - ist

KUPANG, dawainusa.com – Permintaan United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) untuk menghentikan proyek di TN Komodo mendapat tanggapan dari Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat.

Laiskodat mengatakan bahwa sebagai pemerintah daerah, ia sangat berterima kasih kepada pihak UNESCO yang memberikan perhatian terhadap berbagai aset Indonesia, secara khusus bagi TN Komodo yang adalah konservasi alam dan juga kebanggaan NTT.

Baca juga: Selama Pandemi Covid-19, TN Komodo Didominasi Wisatawan Lokal

“Namun, tentunya perlu diperhatikan juga bahwa apa yang dikerjakan oleh Pemerintah Indonesia dan telah disetujui bersama juga Bapak Jokowi sebagai Presiden, agar TNK mempunyai manfaat ekonomi yang luar biasa buat NTT,” kata Laiskodat di Kupang, Selasa (3/8).

Bagi yang Tidak Setuju Soal Proyek di TN Komodo, Lakukan Riset Ulang

Lebih lanjut, Laiskodat mengatakan bahwa untuk pihak yang tidak setuju dengan adanya proyek di TN Komodo, diminta untuk melalukan riset ulang.

Selain itu, lanjut Laiskodat, bagi pihak yang tidak setuju tersebut juga diminta untuk berdiskusi bersama dengan pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

“Kami pihak pemerintah provinsi menghargai apa yang disampaikan UNESCO, tetapi kami harap mereka juga dapat memahami apa yang dikerjakan pemerintah adalah dalam rangka juga untuk menjaga habitat komodo,” ujar Laiskodat.

Baca juga: Mulai 1 Agustus, Balai TN Komodo Buka Objek Wisata Gili Lawa

Adapun soal keberlanjutan ekosistem di Taman Nasional Komodo, demikian Laiskodat, pemerintah berkomitmen untuk menjaga biota laut dan segala sesuatu yang ada di dalamnya agar tidak dirusak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ia mengatakan, seluruh pulau dan laut serta kekayaan alam di Taman Nasional Komodo, secara khusus Pulau Rinca sudah ditetapkan sebagai pulau Pariwisata Masif. Karena itu, demikian dia, sudah menjadi suatu keharusan bahwa hal tersebut perlu dikembangkan.

“Karena itu, di Pulau Rinca kita desain dan dibuat tempat untuk para pejalan kaki, sehingga mereka aman dan juga dibangun dermaga yang layak bagi kapal pengunjung,” tutur Laiskodat.

Laiskodat juga menambahkan bahwa setiap pengunjung yang datang ke TN Komodo harus dijamin keselamatan dan kenyamanannya. Karena itu, infrastruktur harus mendukung hal tersebut.

“Kita harapkan juga hasil dari pembangunan pengembangan TNK, akan mampu mendongkrak ekonomi masyarakat di sana. Jadi ekonomi mereka bertumbuh dari pariwisata yang berkembang dengan juga dari kedatangan pengunjung yang membawa dampak ekonomi,” ujar Laiskodat.

Soal Permintaan UNESCO untuk Berhentikan Proyek di TN Komodo

Sebagaimana diketahui, Komite Warisan Dunia UNESCO mendesak Pemerintah Indonesia untuk menghentikan semua pembangunan proyek pariwisata di dalam dan di sekitar kawasan TN Komodo yang berpotensi berdampak pada Nilai Universal yang Luar Biasa (OUV) pada kawasan tersebut.

Permintaan tersebut tertuang dalam dokumen Komite Warisan Dunia UNESCO bernomor WHC/21/44.COM/7B yang diterbitkan setelah konvensi online pada 16-31 Juli 2021.

Baca juga: Diduga Ada Pencurian Terumbu Karang, Begini Kata Kepala Badan TN Komodo

UNESCO menyatakan, penghentian pembangunan proyek pariwisata tersebut dilakukan sampai pemerintah Indonesia mengajukan revisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk ditinjau oleh Uni Internasional Konservasi Alam (IUCN).

Proyek tersebut dinilai dapat merusak keseimbangan ekosistem di TN Komodo. Sebab, Komite Warisan Dunia UNESCO menerima informasi dari pihak ketiga bahwa proyek pariwisata di kawasan Taman Nasional Komodo itu ditargetkan dapat menarik hingga 500.000 pengunjung setiap tahun.*