Hakim yang Vonis Meiliana Terjaring OTT KPK

Hakim yang Vonis Meiliana Terjaring OTT KPK

MEDAN, dawainusa.com Hakim yang menvonis Meliana 18 bulan penjara dalam kasus penodaan agama di Pengadilan Negeri Sumatra Utara, Wahyu Prasetyo Wibowo  terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia ditangkap bersama 7 orang lainnya dalam kasus dugaan suap perkara korupsi di Pengadilan Negerisetempat. “Dari 8 orang tersebut, ada yang menjabat sebagai hakim, panitera dan pihak lain.

Diduga telah terjadi transaksi terkait penanganan perkara tipikor di Medan,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan,” sebagimana diilansir dari Detik.com, Selasa (28/8).

Baca juga: Kronologi Kasus Penodaan Agama Meiliana di Tanjung Balai

Diketahui Wahyu merupakan ketua majelis hakim yang memvonis Meliana yang mengeluhkan suara azan. Meliana divonis 18 bulan bui. Hal itu dibenarkan oleh juru bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi .

“Iya benar, saya dapat informasi hakim di sana. Iya (Wahyu Prasetyo Wibowo yang ditangkap), sementara demikian,” kata Suhadi.

Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan mengatakan KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk melakukan pemeriksaan intensif sebelum menentukan status hukum mereka yang ditangkap. Nantinya KPK akan mengumumkan secara resmi penanganan perkara itu termasuk penetapan tersangka.

Dalam Kasus Meliana Wahyu Diminta Jangan Buta Keadilan

Sebelumnya dalam menangani kasus yang menimpa Meliana, Majelis hakim yang diketuai Wahyu Prasetyo Wibowo diminta oleh Komisi Yudisial (KY) agar tidak buta dengan rasa keadilan masyarakat.

“Meski wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara merupakan hak mutlak dan independensi hakim, tapi seharusnya hal tersebut tidak diartikan bahwa hakim harus kedap atau buta terhadap rasa keadilan di masyarakat,”  kata Juru Bicara KY Farid Wajdi.

Baca juga: Perkara Meiliana, Antara Penistaan Agama dan Catatan Kritis PBNU

Namun demikian, kata Farid, KY mengimbau semua pihak menghormati proses dan putusan hakim. Seluruh materi dalam persidangan merupakan otoritas hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya.

KY juga meminta kepada semua pihak untuk menggunakan jalur yang tersedia melalui upaya hukum. Semua pihak selayaknya bersikap proporsional dalam memandang hasil putusan pengadilan, tidak terlalu prejudice terhadap majelis.

“Teruslah percaya kepada sistem peradilan kita,” katanya.

Dia menambahkan, jika ada pelanggaran kode etik, KY terus untuk tetap objektif terkait kasus ini. Namun, yang perlu ditegaskan, KY tidak akan masuk dalam ranah teknis yudisial menyangkut pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim.

“Di sisi advokasi hakim, KY juga meminta kepada semua pihak agar tidak mengintervensi hakim maupun pengadilan dengan merendahkan kehormatan dan keluhuran hakim,” ujar Farid.*