Gubernur Papua: Momen Natal, Tidak Boleh Ada TNI dan Polri di Nduga

Gubernur Papua: Momen Natal, Tidak Boleh Ada TNI dan Polri di Nduga

PAPUA, dawainusa.com – Gubernur Papua, Lukas Enembe, menyebutkan dirinya akan bertemu Presiden Joko Widodo untuk meminta agar pasukan gabungan TNI dan Polri segera ditarik dari Kabupaten Nduga.

“Saya sebagai gubernur Papua, meminta kepada presiden RI untuk menarik pasukan yang ada di Kabupaten Nduga. Ini adalah momen Natal, tidak boleh lagi ada TNI dan Polri di sana,” jelas Lukas Enembe seperti dilansir BBC, Kamis (20/12) malam.

Lukas menambahkan, terkait persoalan di Nduga, pihaknya akan membentuk tim independen untuk mengungkap sejumlah peristiwa yang terjadi sehingga tidak ada lagi kekerasan terhadap masyarakat di Nduga.

Baca jugaLatar Indonesia, Saat ‘Malam Kudus’ Diciptakan 200 Tahun Lalu

Tim tersebut akan terdiri dari Pemprov Papua, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, Komnas HAM serta pihak terkait lainnya.

“Pasukan harus ditarik. Kita berbelasungkawa apa yang terjadi pertama dan saat ini. Sudah cukup, jangan lagi ada korban jiwa di sana. Masyarakat belum diungsikan, mereka sudah masuk (kejar pelaku). Makanya kami minta tarik semua dulu,” tegasnya.

Bukannya Kedamaian Natal, Tetapi Ketakutan Mencekam

Ungkapan senada disampaikan Ketua DPR Papua, Yunus Wonda. Menurutnya, ia mendapat laporan bahwa pengejaran yang dilakukan TNI terhadap Kelompok Kriminal bersenjata (KKB) telah membuat masyarakat ketakutan.

“Rakyat semakin trauma, ketakutan. Mereka lari ke hutan. Kami minta hentikan semua pergerakan di Nduga, tarik seluruh pasukan keluar dari sana,” ungkapnya.

Baca jugaPrabowo Akan Hadiri Natal Nasional Gerindra di Atambua

Penarikan pasukan itu, menurut Yunus, perlu dilakukan agar masyarakat Nduga dapat merayakan Natal bersama keluarga.

“Biarkan masyarakat Papua di beberapa distrik di sana yang hari ini menjadi daerah operasi militer, merayakan Natal bersama anak istri mereka. Ini bulan suci yang harus dihormati semua orang. Bukannya sukacita Natal, kedamaian Natal, tapi yang terjadi ketakutan mencekam di sana,” paparnya.

Tidak hanya itu, Yunus juga mempertanyakan apa saja yang dilakukan TNI di kawasan Kabupaten Nduga sejak pengejaran dilakukan awal Desember lalu.

“Sudah berapa minggu TNI di sana? Kami belum dengar mereka ditangkap, tidak ada sampai hari ini,” pungkasnya.

Korban Berjatuhan di Nduga

Pada 1 Desember 2018 lalu, terjadi penembakan ke sejumlah pekerja PT Istaka Karya yang sedang membangun jembatan di Kabupaten Nduga sebagai bagian dari proyek Trans Papua.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengaku melakukan penyerangan tersebut. Pasukan gabungan TNI dan Polri kemudian melakukan pengejaran terhadap pelaku.

Baca jugaMakna Dibalik 7 Simbol Natal

Namun, TPNPB-OPM menyebut pasukan keamanan Indonesia “menjatuhkan bom menggunakan helikopter di perkampungan warga” Kabupaten Nduga.

Mengutip BBC, Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge menyebutkan, pihaknya menemukan dua jenazah di distrik Mbua, satu di distrik Dal, dan satu di Mbulmu Yalma.  Menurutnya, kedua jenazah itu merupakan warga sipil yang melarikan diri ke hutan.

Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam Cendrawasih, Kolonel Muhammad Aidi, menegaskan bahwa TNI tidak pernah melakukan penyerangan terhadap warga sipil.

Aidi menegaskan, “Tidak bisa dipastikan kalau mayat-mayat itu murni warga sipil” karena mereka ditemukan di lokasi terjadinya penyerangan terhadap pasukan TNI.*

COMMENTS