Gubernur NTT Siap Disebut Tolol Jika Ini yang Terjadi

Gubernur NTT Siap Disebut Tolol Jika Ini yang Terjadi

KUPANG, dawainusa.com Gubernur NTT (Nusa Tenggara Timur), Viktor Laiskodat mengaku siap disebut gubernur tolol. Viktor menyampaikan hal itu sehubungan dengan persoalan Human Tracffiking (Perdagangan Manusia) dan ketersedian lapangan kerja di NTT Yang masih menjadi persoalan serius.

Ia mengatakan, jika dalam masa kepemimpinannya sebagai gubernur, masalah Human Tracffiking dan ketersedian lapangan kerja di NTT tidak terurai, maka ia mengaku siap disebut gubernur tolol.

“Jadi kita maki orang lain jangan lupa maki diri kita sendiri,” kata Viktor saat memberikan kuliah umum di Universitas Nusa Cendana, Kupang, Senin (3/12).

Ia berani mengungkapkan hal itu karena menurut dia, masalah Human Tracffiking tidak disebabkan oleh faktor lain selain karena tidak becus dan tololnya pemimpin di daerah itu. Karenanya ia mengaku tidak tertarik membicarkan Human Tracffiking.

Baca juga: Edi Endi Soal Pernyataan Gubernur NTT Sebut Labuan Bajo Kota Terkotor

“Saya tidak tertarik bicara human trafficking di NTT, karena itu sebuah akibat kecil dari ketololan pemimpin manusia di NTT ini,” tegasnya. “Saya kalau omong begini banyak yang tersinggung dengan saya,” sambungnya.

Menurut Viktor, bukan karena alasan tidak adanya lapangan pekerjaan, sehingga angka perdagangan orang di NTT tinggi. Yang ada, kata mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR RI itu, karena ketidakmampuan menyiapkan sumber daya manusia di NTT. “Human trafficking itu menurut saya, hanya hilir dari sebuah kebijakan yang bodoh,” tegasnya.

Untuk diketahui, NTT menjadi salah satu daerah dengan kasus Human Tracffiking tertinggi di Indonesia. Modusnya lebih banyak berkaitan dengan pengiriman Tenaga kerja ke luar negeri. Yang memilukan adalah tidak sedikit dari TKI tersebut yang dianiaya hingga akhirnya meningga di negeri orang.

Terkait hal itu Viktor mengatakan, pihaknya akan melakukan moratorium pengiriman TKI asal NTT ke luar negeri. Menurutnya, langkah itu dilakukan bukan untuk menghambat pemasukan asli daerah, tapi pihaknya tidak ingin mempermalukan diri sendiri. Ia mengatakan, tenaga kerja yang dikirim dari NTT, harus mempunyai ketrampilan dan berkualitas.

Untuk itu, pihaknya berencana membangun 23 balai latihan kerja baru, untuk mendukung dan melatih para calon tenaga kerja. “Saat ini kita sudah miliki tujuh balai latihan kerja. Kita berencana membangun 23 lagi, sehingga jumlahnya menjadi 30. Kita harapkan tenaga kerja yang kita kirim, benar-benar berkualitas,” tutupnya.

Data Kematian TKI NTT di Luar Negeri

Peristiwa kematian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal NTT di luar negeri terus bertambah. Data yang dikeluarkan oleh BP3TKI Kupang menyebutkan, dalam dua bulan pertama di tahun 2018 tercatat ada 9 jenazah asal NTT yang dipulangkan dari luar negeri.

Masih menurut BP3TKI kupang, selama lima tahun terakhir, yaitu dari rentan waktu tahun 2013 sampai tahun 2017, kemtian TKI asal NTT di luar negeri terus menjadi-jadi.

Selama Tahun 2013 sebanyak 31 orang meninggal dunia (11 orang TKI/TKW legal dan 20 orang illegal), tahun 2014 sebanyak 21 (8 orang legal dan 13 orang illegal).

Kemudian pada tahun 2015 sebanyak 28 orang (5 orang legal dan 23 orang illegal), tahun 2016 sebanyak 49 orang (7 orang legal dan 42 orang illegal) dan tahun 2017 sebanyak 63 orang (8 orang legal dan 55 illegal).

Keberadaan NTT sebagai salah satu lumbung terbesar perdagangan orang di Indonesia dibenarkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana S Yembise.

Baca juga: Di Balik Rencana Gubernur NTT Tutup Akses Masuk ke Taman Nasional Komodo

Bahkan Menteri Yohana mengatakan, Nusa Tenggara Timur (NTT) masuk dalam zona merah human trafficking atau perdagangan manusia. “Provinsi NTT selalu menjadi perhatian khusus kami soal perdagangan manusia karena sudah masuk dalam zona merah,” katanya.

Ia mengatakan, terkait perdagangan orang, pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum untuk secepatnya melakukan pencegahan sejak dini.

Di samping itu, peran orang tua dan guru juga sangat dibutuhkan untuk mencegah kasus perdagangan manusia dengan cara tetap mengawasi pergerakan putra atau putrinya.

“Khususnya kepada kaum perempuan dan anak-anak perempuan di bawah umur. Merekalah yang sering menjadi target dari orang-orang yang tak bertanggung jawab,” ujarnya.

Yohana telah mempelajari berbagai kasus perdagangan manusia di beberapa negara di Asia seperti Brunei Darusallem, Malaysia, China dan Korea.

Menurutnya, sering terjadi kasus-kasus kekerasan seksual kepada anak-anak di bawah umur. Di antara para korban tersebut ada juga anak-anak dari Nusa Tenggara Timur yang dijadikan sebagai budak seksual.

Di samping masalah perdagangan manusia, Menteri asal Papua tersebut juga menyoroti kasus kekerasan terhadap perempuan. Ia mengatakan NTT merupakan salah satu dari lima provinsi di Indonesia yang masuk dalam daftar angka kejahatan terhadap perempuannya tinggi.

“4 provinsi lainnya adalah NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. NTT justru menempati urutan pertama. Ini sangat memprihatinkan,” tambahnya.*

COMMENTS