JAKARTA, dawainusa.com – Abdul Kadir Kading, Sekretaris Jenderal DPP PKB, memuji beberapa gubernur dari Partai Demokrat yang memberikan dukungan terhadap pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. Dukungan ini bisa diartikan sebagai perpecahan, mengingat Demokrat secara resmi mendukung koalisi oposisi.
“Saya bersyukur dengan banyaknya gubernur asal Partai Demokrat yang bergabung dalam tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin,” ujar Abdul di Jakarta, Minggu (9/9).
Menurutnya, dukungan tersebut menandakan kesuksesan kinerja pemerintah yang memberikan dampak positif terhadap pembangunan. Karding selanjutnya mengatakan bahwa dukungan gubernur dari partai Demokrat pasti memiliki alasan.
Baca juga: Jokowi Dinilai Tak Serius Soal Penyelesaian Kasus HAM Munir
Menurut Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK), mereka tidak akan mendukung Jokowi, jika memang pemerintah gagal memimpin dalam empat tahun ini.
Dia menunjukkan sebuah contoh seperti Provinsi Papua. Jokowi mampu membangun infrastruktur yang mampu mengatasi hambatan geografis di sana. Tidak seperti pemerintahan sekarang, pemerintah sebelumnya dinilai belum bisa mengatasi persoalan infrastruktur di Papua. Itulah nilai pembedanya.
“Lalu terkait kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga. Sebelumnya satu liter bisa mencapai Rp60.000 hingga Rp100.000, namun saat ini harganya sama seperti di Pulau Jawa,” tuturnya sebagaimana yang dilansir Antara.
Beberapa gubernur asal Demokrat tersebut akan dirangkul oleh Koalisi Indonesia Kerja (KIK) agar bisa memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin. Namun, terkait hal ini, Demokrat akan memberikan dispensasi kepada mereka yang memberikan dukungan dan tidak memberikan sanksi.
Keputusan ‘dua kaki’ Demokrat ini ditujukan untuk membantu calon legislatif asal Demokrat, agar partainya tidak kalah di daerah yang mayoritas masyarakatnya memilih Jokowi di Pemilu nanti. Apabila Demokrat tidak bersikap fleksibel, kekakuan itu malah akan menyulitkan posisi kadernya di akar rumput.
Beberapa Gubernur Demokrat yang Mendukung Jokowi-Ma’ruf
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Papua Lukas Enembe telah mengumumkan dukungannya kepada Jokowi-Ma’ruf. Lukas menjelaskan bahwa, alasannya mendukung Jokowi disebabkan oleh keberhasilan pemerintah dalam membangun infrastruktur di Papua.
“Tidak ada urusan. Tidak ada urusan dengan partai,” kata Lukas setelah dilantik oleh Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9).
Lukas berargumen bahwa politik adalah pilihan pribadi dan tidak harus selalu mengikuti kebijakan partai. Selain Enembe, Dedi Mizwar sudah menyatakan kesediaannya untuk menjadi jubir tim kampanye Jokowi-Ma’ruf. Walaupun sebagian kader Demokrat menyayangkan pilihannya, Deddy mengharapkan agar keputusannya dihargai.
Baca juga: Tolak Jadi Ketua Timses Jokowi-Ma’ruf, Begini Alasan Najwa Shihab
“Artinya, ini adalah sikap politik yang harus dihargai,” tuturDeddy saat mengikuti rapat tim Jokowi-Ma’ruf di Menteng, Sabtu (8/9).
Dedy mengatakan, walaupun berbeda pandangan, ia tetap menjunjung tinggi etika dalam keputusan politik ini. Selanjutnya, ada Gubernur Nusa Tenggara Barat, Sainul Majdi atau Tuan Guru Bajang yang sudah memberikan dukungan secara pribadi keypad Jokowi-Ma’ruf.
Sang Gubernur mengatakan dukungan tersebut secara terbuka dan menganggap bahwa sikapnya adalah keputusan yang rasional. Ia melihat pembangunan di Indonesia Timur yang dilakukan oleh Jokowi berhasil. “Terus terang pada beliau (Jokowi) sudah lama, hampir dua tahun lalu. Sebagai bagian apresiasi saya,” tutur TGB.
Karena sudah mengambil sikap yang tegas, TGB akhirnya memilih mundur dari Demokrat. Kader Demokrat lain yang diisukan pindah ke Jokowi adalah Soekarwo, mantan Gubernur Jawa Timur.
Namun ia mengatakan bahwa ia tidak hengkang dari Demokrat. “Saya sudah 10 tahun di Demokrat, masa mau pindah,” ujar Soekarwo di DPRD Jatim, Rabu (15/8).
Terkait pertemuannya dengan Surya Paloh, Karwo menjelaskan bahwa itu adalah pertemuan yang biasa. Dia dan Surya Paloh adalah sahabat yang sama-sama membangun Ormas Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI).
Kader selanjutnya dari Demokrat yang diisukan mendukung Jokowi adalah gubernur Banten, Wahidin Salim. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf wilayah Banten Asep Rahmatullah.
“Pak Asep, saya selaku gubernur, selaku pribadi, siap memberikan dukungan kepada Pak Jokowi dan Ma’ruf Amin,” ujar Asep menirukan ucapan Wahidin.
Mengenai pemberitaan di atas, Partai Demokrat membantah bahwa kadernya, Wahidin Halim, masuk dalam timses Jokowi-Ma’ruf. Ketua DPP Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat mengatakan bahwa Wahidin menyangkal dan tidak pernah dihubungi untuk memasukkan namanya.
“Semua kayaknya diklaimya. Jadi mungkin partai di sana itu tidak punya kader mumpuni seperti Demokrat sehingga mereka harus menarik dan membajak kader partai Demokrat,” ujarnya.
Dari beberapa pernyataan yang berbeda, terlihat bagaimana partai Demokrat tidak memiliki pandangan yang seragam.*