Golkar Tolak Tindakan Represif Terhadap Gerakan #2019GantiPresiden

Golkar Tolak Tindakan Represif Terhadap Gerakan #2019GantiPresiden

JAKARTA, dawainusa.com Partai Golkar resmi mengusung Pasangan Jokowi-Ma’ruf dalam pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Namun meski begitu, partai berlambang pohon beringin itu menolak tindakan represif terhadap Gerakan #2019GantiPresiden yang selama ini gencar dilakukan oleh koalisi kubu oposisi.

Sebelumnya, dua tokoh kubu oposisi yaitu Neno Warisman dan Ahmad Dani ditolak di dua tempat yang berbeda karena ingin melakukan gerakan ganti presiden.

Neno mengalami penolakan di Pekanbaru dan Ahmatd Dhani mengalami penolakan di Surabaya. Keduanya mengaku tak hanya masyarakat yang menolak kehadiran mereka melainkan juga aparat setempat.

Baca juga: Zulkifli Hasan: Melarang Deklarasi Ganti Presiden Tidak Sesuai Demokrasi

Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie menilai, pengadangan terhadap kedua tokoh di atas merupakan bentuk tindakan represif terhadap kebebasan berpendapat.

Dia mengatakan, tindakan seperti itu tidak sejalan dengan iklim demokrasi yang sedang dibangun di Indonesia dan tidak menunjukkan netralitas aparat dalam mengayomi masyarakat.

“Meski kami adalah Partai yang paling pertama dan terdepan mendukung Bapak Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinannya selama dua periode akan tetapi kami menolak dengan keras cara-cara represif dan premanisme terhadap gerakan #2019GantiPresiden tersebut, oleh karena kebebasan menyatakan pendapat dijamin dan diatur oleh undang-undang,” papar ARB, panggilan akrab Aburizal di Jakarta, Senin (27/8).

Dia menganggap tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat dan tindakan represif aparat justru merugikan Jokowi karena tidak menggambarkan cara mendukung yang baik dan benar. Meski ada perbedaan pilihan, tapi sikap saling menghormati mesti tetap ditunjukkan dan kebebasan menyatakan pendapat harus dijamin.

Namun ARB juga menyesalkan adanya ucapan provokatif dari pihak-pihak yang selama ini memotori gerakan #2019GantiPresiden. Ia mengatakan, gerakan seperti itu sah-sah saja tetapi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan UU.

“Kami juga mengimbau kepada aktivis #2019GantiPresiden untuk tetap bergerak dalam koridor peraturan perundangan dengan cara-cara santun, bermartabat, dan kepatuhan terhadap hukum,” tuturnya.

Dia juga meminta aparat keamanan untuk memberikan pembelajaran demokrasi kepada masyarakat dengan menunjukkan sikap yang tidak memihak serta dapat memfasilitasi dan mengatur masing-masing pihak dalam memberikan pendapatnya agar terhindar dari konflik di lapangan.

Dengan begitu kata ABR, Golkar meyakini Pilpres 2019 merupakan pesta demokrasi yang dapat dinikmati seluruh masyarakat Indonesia.

Tolak #2019GantiPresiden, PAN: Jokowi Rugi Besar

Partai Amanat Nasional turut berkomentar terkait adanya penolakan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di beberapa daerah. Mereka mengkritik sikap pemerintah yang disebut terlibat secara sengaja dalam penolakan tersebut. Apalagi, penolakan itu juga dilakukan dengan tindakan represif dari aparat penegak hukum.

Anggota Dewan Kehormatan DPP PAN Dradjad Wibowo menilai, ada beberapa kerugian yang dialami oleh pemerintah karena menolak deklarasi tersebut dilakukan. Salah satunya akan berdampak pada citra pemerintahan Joko Widodo semakin jelek.

Baca juga: Pola Riau Berbahaya Jika Dibiarkan, Jokowi Diminta Turun Tangan

“Pertama merugikan aparat sendiri. Poin saya aparat salah langkah. Kedua memberikan nama jelek pada aparat dan pemerintah Jokowi. Jadi memberi nama jelek karena sekarang kan jadi masyarakat semakin melihat ini kok represif gitu,” kata Dradjad.

Jika pemerintah tak setuju dengan gerakan tersebut, Dradjad menganggap hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menghalangi kegiatan atas nama gerakan #2019GantiPresiden. Bahkan, ia menyarankan agar pemerintah pun ikut melakukan kegiatan serupa sebagai deklarasi bandingan.

“Kalau memang pemerintah gak setuju gerakan, pemerintah buat saja sendiri secara terpisah. Mungkin hari ini deklarasi 2019 ganti presiden, besok pemerintah bikin deklarasi 2019 tetap Jokowi,” katanya.

Sebab, kegiatan deklarasi ekspresi politik menurutnya adalah bagian lumrah dari proses demokrasi. “Lebih indah kalau demokrasi seperti itu,” imbuhnya.

Tak hanya itu, dia pun menyarankan agar Presiden Jokowi segera memanggil Menkopolhukam Wiranto, KaBIN Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, hingga Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto untuk meluruskan persoalan tersebut.

“Sebaiknya Pak Jokowi memangil Menkopolhukam, KaBIN, Kapolri, Panglima TNI. Mereka hendaknya jangan ada tindakan represif,” pungkasnya.

9 Alasan Tolak Gerakan Ganti Presiden

Terpisah, intelektual Muda NU Guntur Romli memaparkan sembilan alasan mengapa gerakan 2019 Ganti Presiden harus ditolak. Hal tersebut tidak semata-mata karena dukung mendukung terhadap Joko Widodo. Melainkan ada alasan lain yang harus dicermati.

1. Pakar Hukum sekaligus Guru Besar di Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita dengan tegas menyebutkan gerombolan tagar 2019 Ganti Presiden adalah upaya makar terhadap pemerintahan yang sah.

2. Tagar 2019 Ganti Presiden adalah proyek pengalihan Isu! Awalnya Gerakan Ganti Presiden hanyalah pengalihan isu dari kasus korupsi politisi dan konflik di PKS yang sangat memalukan.

3. Gerombolan Tagar 2019 Ganti Presiden lakukan politisasi ibadah Haji dan propaganda politik di Tanah Suci. Aksi norak mereka memancing protes umat Islam di Indonesia karena mempermalukan umat Islam Indonesia.

4. Masjid dijadikan tempat kampanye politik gerombolan 2019 Ganti Presiden juga sering memanfaatkan masjid sebagai tempat propaganda. Masjid bagi mereka buka lagi rumah ibadah, tapi tempat kampanye.

5. Berkoalisi dengan Kelompok Radikal Inisiator Tagar 2019 Ganti Presiden Mardani Ali Sera bersama dua tokoh dari mendiang HTI, ormas radikal yang dibubarkan pemerintah. Parpol2 yg terlibat Gerakan Ganti Presiden jg menolak Perppu Ormas.

6. Intimidasi dan persekusi yang dilakukan gerombolan tagar 2019 Ganti Presiden masih segar dalam ingatan kita seorang ibu disawer duit, dicolok-colok dengan pisang, dipegang-pegang, belum lagi kata-kata kotor dan ini diperlakukan di depan anaknya.

7. Kegiatan Tagar 2019 Ganti Presiden adalah murni politik praktis, tapi sering dibungkus dengan istilah pengajian, tabligh akbar dan ceramah. Neno Warisman adalah jurkam Gerombolan ini tapi untuk menipu publik, dia dikenalkan sebagai penceramah dengan sebutan ustadzah

8. Respon Aparat Keamanan atas huru-hara yang ditimbulkan Gerombolan Tagar 2019 Ganti Presiden ini sudah tepat. Memisahkan massa yg pro & kontra. Kalau tidak diambil sikap tegas, maka akan berujung pada bentrok, kekacauan, dan korban berjatuhan.

9. 17 April 2019: Pemilihan Presiden bukan pergantian presiden. Kalau mau terlibat dalam kontestasi ini, maka promosikan calon kalian dengan sportif dan simpatik tapi kalau gunakan opini sesat, cara-cara provokatif-intimidatif jangan salahkan adanya reaksi penolakan.

Guntur mengatakan, meski gerakan itu konstitusional namun dinilainya sungguh tidak etis dan berpotensi melanggar aturan kampanye, karena selalu memainkan isu primordial. Selain itu, para penggagasnya tampaknya juga tidak paham dengan nilai-nilai demokrasi yang dianut oleh bangsa ini.

“Dalam prinsip demokrasi itu, setiap orang pada dasarnya memiliki kebebasan dan hak untuk memilih calon presiden. Kebebasan itu harusnya tanpa boleh diintervensi oleh hasutan, provokasi dan penyebaran konten negatif (black campaign) untuk menjatuhkan salah satu calon,” kata Guntur

“Dengan begitu, “Gerakan Ganti Presiden 2019” sangat jelas bersifat provokatif. Mereka menyerang tanpa etika kepada Presiden Jokowi. Juga berusaha menjatuhkan namanya dengan isu SARA yang penuh kebencian” sambungnya.*